Antisipasi Rendahnya Partisipasi Pemilih

Bondowoso Tak Berani Pasang Target, Bojonegoro Berharap Kader Parpol

0
137

Nusantara.news, Surabaya – Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2013 Bondowoso gagal memenuhi target partisipasi pemilih. Mengantisipasi berulangnya kejadian itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat memutuskan untuk mengintensifkan agenda sosialisasi menghadapi pilkada serentak 2018 agar target 77,5 persen dari jumlah pemilih dapat dihadirkan ke bilik suara.

“Pada Pilkada 2013, dari total jumlah warga yang masuk daftar pemilih (DPT), hanya 65 persen yang menggunakan hak pilihnya. Ini menjadi pekerjaan rumah kami agar pada Pilkada 2018 tidak terulang dan bisa mencapai target yang ditetapkan KPU RI,” ujar Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Pengembangan Pemilih KPU Bondowoso Lilik Ernawati kepada wartawan, Kamis (2/3/2017).

Untuk mencapai target KPU RI, katanya, bukan pekerjaan yang ringan dan karenanya KPU kabupaten setempat mengagendakan 126 titik sasaran yang akan mendapatkan sosialisasi, guna pencapaian target partisipasi pemilih. Sasaran terbanyak, kata Lilik Ernawati, adalah pemilih pemula.

Karenanya, KPU Bondowoso mengagendakan  sosialisasi di 126 titik sasaran. Dari jumlah itu 74 diantaranya adalah lembaga pendidikan setingkat SMA/SMK, disusul dengan 23 kecamatan, 17 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan 12 partai politik (parpol). “Ada dua hal yang nantinya akan disosialisasikan, yaitu tentang partisipasi pemilih dan undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa untuk SKPD dan kecamatan akan menyosialisasikan tentang undang-undang penyelenggaraan pemilu, sedangkan untuk SMA/SMK yang masih berstatus calon pemilih atau prapemilih akan disosialisasikan tentang partisipasi pemilih.

Sosialisasi tentang kepemiluan, lanjut dia, dilakukan secara berkelanjutan. Cara ini dipilih karena  tidak hanya terkait dengan pelaksanaan Pilkada, tetapi juga didasarkan atas penerapan siklus kepemiluan. Dengan sistem pemilu seperti itu sosialisasi harus terus menerus dilakukan, baik pada tahap prapemilu, tahap pelaksanaan pemilu maupun tahap pasca pemilu. “Kami menyosialisasikan tentang kepemiluan di semua segmen, di antaranya segmen perempuan, disabilitas, marginal, kelompok keagamaan, pemilih pemula dan juga prapemilih,” tuturnya.

Lilik mengaku optimistis, karena dengan dilaksanakannya sosialisasi secara berkelanjutan, KPU Kabupaten Bondowoso akan mampu memaksimalkan kinerjanya. “Tetapi kami tidak berani menargetkan, karena angka 77,5 persen itu bukan angka yang mudah, mengingat ada beberapa kendala, seperti aspek geografis dan tingkat golput yang dipengaruhi oleh rasa ketidakpercayaan pemilih terhadap kandidat calon bupati dan wakil bupati,” ujarnya.

Bojonegoro Awali Sosialisasi ke Parpol

Kendala serupa juga sempat dirasakan KPU Bojonegoro. Namun strategi yang digunakan sangat berbeda. Parpol yang punya kursi di legislatif setempat menjadi sasaran awal sosialisasi sejak pekan lalu. “Sudah ada lima parpol yang langsung kami datangi untuk mensosialisasikan pelaksanaan pilkada, termasuk berbagai ketentuan yang mengaturnya,” kata Ketua KPU Bojonegoro Abdim Munif kepada wartawan kemarin.

Ia menyebutkan lima parpol yang sudah didatangi jajarannya dengan tujuan untuk sosialisasi terkait pilkada yaitu PKB, Nasdem, PKS, Partai Golar dan Partai Gerindra. “Sosialisasi kepada tujuh parpol lainnya yang memperoleh kursi DPRD akan kami laksanakan pekan depan,” jelasnya.

Dalam sosialisasi yang sudah berjalan, ia meminta jajaran pengurus parpol untuk memastikan kadernya memanfaatkan hak pilih dalam pemilu dengan mengurus kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Sesuai ketentuan, lanjut dia, dalam pilkada pemilih yang bisa mencoblos adalah warga yang memiliki KTP elektronik.

Namun demikian, lanjut dia, warga yang tidak memiliki KTP elektronik masih bisa mempergunakan hak pilihnya dengan syarat memperoleh surat keterangan dari Dispendukcapil.

Selain itu, ia juga meminta parpol mewaspadai pemilih dari luar daerah, terutama di perbatasan yang masuk menjadi warga baru karena ingin ikut mencoblos dengan cara hanya membawa bekal surat keterangan dari Dispendukcapil. “Pada pemilu lalu sering terjadi kasus pemilih dari luar masuk menjadi warga baru dengan memperoleh surat keterangan dari kepala desa (kades) untuk ikut mencoblos,” ucapnya menambahkan.

Data KPU Bojonegoro, jumlah pemilih untuk pilgub dan pilkada mencapai 1.084.296 pemilih. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pilpres 2014 dengan jumlah 1.041.529 pemilih.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here