Bongkar Data Pajak Caleg

0
31

BANYAK cara untuk mendapatkan calon anggota legislatif, calon anggota DPD atau bahkan calon presiden yang bersih. Salah satunya seperti yang dilakukan KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan PKPU itu, mantan terpidana kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual akan ditolak pendaftarannya untuk menjadi calon anggota legislatif dan DPD.

Sejauh ini, cara ini sudah menunjukkan hasil.  Berdasarkan data KPU dan Bawaslu, total ada 209 bakal caleg eks koruptor untuk semua tingkatan pencalonan. Mereka tersebar di 12 provinsi, 97 kabupaten, dan 19 kota. Semuanya pasti akan terdiskualifikasi dari Daftar Calon Sementara.

Itu baru yang mantan napi korupsi. Belum lagi yang pernah dipenjara karena kejahatan narkoba, atau kejahatan seksual terhadap anak. Untuk jenis kejahatan yang terakhir ini mungkin tidak banyak, namun untuk kejahatan narkoba pasti jumlahnya nyaris tak terhitung.

Negara hukum ini membutuhkan calon anggota legislatif dan anggota DPD yang benar-benar bersih. Mencari yang sempurna tentu muskil, namun setidaknya para pelanggar hukum tidak boleh diberi peluang menduduki kursi terhormat itu.

Kalau premisnya adalah menemukan anggota legislatif, DPD atau bahkan presiden yang bukan pelanggar hukum, maka saringan harus serapat mungkin. Penyaringan lain yang perlu dilakukan adalah menilai ketaatan pembayaran pajak. Mengapa? Karena semua orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, DPD apalagi presiden, pasti mempunyai penghasilan yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dengan kondisi sosial dan ekonomi rata-rata mereka, tentu penghasilannya di atas PTKP sebesar Rp67,5 juta pertahun. Artinya, bisa dipastikan mereka adalah pembayar pajak. Bahkan ada calon anggota DPD dari Papua, Wilhelmus Rollo, yang melaporkan kekayaannya sebesar Rp20 triliun.

Gedung DPR atau kantor-kantor DPRD di daerah tempat anggota dewan memarkir kendaraannya, juga tak ubahnya dengan show room mobil mewah. Itu pasti menunjukkan tingkat ekonomi yang sangat tinggi.

Mereka tentu saja sudah membayar pajak. Setidaknya gaji mereka langsung terkena potongan pajak penghasilan. Kalau mereka pengusaha, perusahaannya pun tentu membayar pajak. Pertanyaannya, apakah jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kewajiban?

Nah, ketaatan membayar pajak itulah yang harus dibuktikan. Ini penting. Karena pajak adalah tiang utama pendapatan negara. Dalam APBN 2018, dari total pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun, 73,14 persen di antaranya (atau Rp1.385,9 triliun) bersumber dari pajak. Porsinya terus naik tiap tahun yang menunjukkan ketergantungan pembangunan negara dari pendapatan pajak. Porsi pajak tahun 2016 baru sekitar 68,76%, dan tahun 2017 sekitar 71,52%.

Jika orang-orang yang akan mendapatkan kekuasaan dari pemilu itu bukan orang yang taat pajak, mereka akan kehilangan legitimasi moral untuk menuntut pemerintah mengelola perpajakan dengan baik.

Sebetulnya sangat mudah menemukan tingkat ketaatan itu. Antara lain berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN). KPU sudah mewajibkan setiap caleg terpilih harus menyerahkan LHKPN ke KPK. Tanpa itu pelantikan caleg terpilih akan ditunda. Dari daftar kekayaan itu bisa diperbandingkan dengan jumlah pajak yang telah dibayar.

Meskipun mudah, tapi pelaksanaannya terbentur pada peraturan. Sebab, sesuai Pasal 34 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, prinsipnya data Wajib Pajak bersifat rahasia yang hanya boleh dibuka atas izin menteri keuangan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan.

Intinya adalah sukses pemilu ini membutuhkan kerja bersama seluruh lembaga negara. Tugas pelaksanaan pemilu memang ada di KPU, tetapi untuk menghasilkan calon terpilih perlu kerjasama proaktif semua pihak. Soal penerapan PKPU di atas, misalnya. Jangan biarkan KPU atau Bawaslu yang mencari sendiri caleg yang pernah dipidana dalam kasus korupsi, narkoba atau pelecehan seksual terhadap anak. KPK harus proaktif memberi data. Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan juga harus memberi informasi tanpa harus diminta KPU.

Demikian pula dengan Ditjen Pajak. Memang ada hambatan peraturan. Namun, jika caleg terpilih yang bersih menjadi premis pemilu, perlu aturan hukum baru agar data pajak calon anggota legislatif terpilih dapat dibuka. Peraturan Pemerintah Pengganti UU bisa menjadi jalan keluar. Mumpung masih ada waktu. Tetapi terpulang kepada Presiden Joko Widodo untuk menilai apakah soal ini memang penting atau tidak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here