Bongkar Pasang Aturan Pertanda Menteri tak Kuasai Persoalan

2
333
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kedua kanan) berbincang dengan sejumlah pengusaha beras saat menggelar pertemuan tertutup di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Jumat (28/7). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye/17

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito terlalu bersikap reaktif dalam menyikapi kasus penggrebekan gudang beras yang diduga menjual beras subsidi dengan harga premium. Maka dia membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017 yang karena menghambat pasokan beras peraturan itu langsung dicabut sebelum diundangkan pada Jumat (28/7) yang lalu.

Ya, bagaimana tidak dicabut? Begitu Permendag 47 yang terbit 18 Juli lalu beredar, dikabarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di sejumlah daerah penghasil beras sudah bergerak merazia gudang. Pedagang beras dan peritel, ungkap Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey, gelisah takut terkena razia. “Kami mau sampaikan, ini sangat mengganggu di perdagangan,” kecam Roy yang diundang sebagai peserta Focus Group Discussion yang diselenggarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta (25/7) lalu.

Akibat permendag itu, pasar beras Cipinang yang biasa menerima pasokan 4000 ton  turun drastis tinggal 2500 ton per hari. Para pedagang beras di sentra-sentra penghasil beras enggan memasok barangnya ke pasar. “Kami tidak mau jual rugi,” cetus seorang pedagang beras asal Karawang yang enggan disebutkan identitasnya.

Sebagaimana ditulis sejumlah media nasional, dalam Permendag No.47 Tahun 2017 itu muncul aturan mengenai harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen, dari sebelumnya Rp9500 per Kg menjadi Rp9000 per Kg. Sudah itu dalam Permendag yang baru harga semua beras, baik medium maupun premium dipatok dengan HET yang sama.

Peraturan yang sebenarnya bertujuan menekan angka inflasi itu menjadi tidak bisa operasional karena mendapatkan perlawanan dari pedagang beras. Pasokan beras dari daerah penghasil beras berkurang drastis. Apabila tidak segera diatasi dipastikan akan timbul gejolak. Maka rombongan Menteri Perdagangan pada Jumat (28/7) yang lalu langsung mendatangi Pasar Induk Cipinang yang memang dikenal sebagai sentra perdagangan beras di DKI Jakarta.

Sebelum Menteri Enggar tiba di lokasi sejumlah bawahannya sudah terlihat di Cipinang. Satu diantaranya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tjahja Widjayanti. Tak lama kemudian muncul Menteri Enggar yang langsung berjalan ke ruang pertemuan dengan pedagang beras.

Tak lama setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah pedagang beras, kepada wartawan Menteri Enggar mengumumkan pembatalan Permendag Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017 yang telah ditandatangani Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada 18 Juli 2017. Peraturan itu sedianya menggantikan Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

“Jadi tolong sampaikan lagi jangan ada kekhawatiran lakukan perdagangan dengan normal seperti yang lalu, dan yang masih berlaku harga acuan Permendag 27,” kata Enggar dalam pertemuan bersama para pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jumat (28/7).

Untuk pengaturan tata niaga beras mendatang, tutur Enggar, Kemendag akan membentuk Tim yang diterjunkan khusus menangani tata kelola beras. “”Mulai hari Senin kita akan membentuk tim dari koperasi ada perwakilan, PT Food-Station, Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia) nanti di bawah koodinasi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri akan ada di kantor nanti begitu selesai rumusan ya akan kami sampaikan,” beber Enggar.

Penataan harga beras itu, papar Enggar, akan mengacu kepada tiga komponen yang menjadi prioritas. Ketiga komponen itu menyangkut jenis, kualitas dan harga dengan memperhatikan kepentingan konsumen, petani dan pedagang.

Pnting dicatat di sini, pada Pasal 5A Permendag Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017 ditulis, Harga Acuan Penjualan Beras di Konsumen sebagaimana dimaksud dalam lampiran angka 1 Peraturan Menteri ini berlaku juga sebagai Harga Eceran Tertinggi beras di tingkat konsumen besarnya adalah Rp 9.000 per kg.

Pada Permendag di atas diatur HET yang sama antara beras medium dan beras premium yang tidak termasuk beras untuk keperluan khusus. Tentang beras untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Pada Pasal 6A disebutkan, pelaku usaha yang bertindak sebagai distributor, subdistributor dan agen komoditi beras, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras wajib memiliki Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi dan menyampaikan laporan distribusi sesuai ketentuan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

Dengan dicabutnya Permendag yang baru berumur 10 hari sejak ditanda-tangani, maka HET beras akan dikembalikan pengaturannya berdasarkan Kemendag No27/M-DAG/PER/5/2017 yang juga baru berumur sekitar 2 bulan. Berikut ini perbedaan antara Kemendak No.47 yang suah dicabut dan Kemendag No.27 yang diberlakukan kembali

Pencabutan Permendag oleh Menteri Enggar disambut positif oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty. “Mendag cepat tanggap, itu (Permendag) segera dicabut karena di dalamnya jadi agak membingungkan ketika menyamakan HET beras premium dan medium. Jadi ibartnya dokter spesialis dan umum disamakan,” ucap Lely dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (29/7) lalu.

Itu artinya, jelas Lely, pemerintah menyadari ada kekeliruan. Namun Lely mengatakan Ombudsman akan mendalami kenapa bisa muncul peraturan seperti itu. “Maka kita juga akan lihat itu kenapa muncul. Kita akan lihat regulasi, review proses di sisi regulasinya,” ujarnya.

Lely yang sebelumnya pernah menjabat Direktur Badan Usaha Logistik (Bulog) menerangkan, regulasi dibuat untuk mengupayakan jalan tengah supaya harga terjangkau oleh masyarakat. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah pembohongan informasi pada kemasan. “Tapi ketika proses untuk mendapat harga terbaik, itu sebuah proses bisnis, inovasi. Ini bukan opininya Ombudsman, tapi dalam kacamata saya,” jelas Lely.

Kini Ombudsman, sambung Lely, sedang mempelajari peraturan yang menjadi dasar kasus penggerebekan PT Indo Beras Unggul (PT IBU). Ombudsman akan melihat hal yang mendasari pemerintah mengeluarkan regulasi terkait kasus tersebut. “Kita review, kita mencoba lihat prosedur mana kira-kira, aturan yang mana yang membuat ini terjadi,” tandasnya.

Lely juga menjelaskan sejak penggerebekan PT IBU, pasokan beras ke Pasar Cipinang, Jakarta Timur, menjadi tersendat. Semula pasokan 4.000 ton turun menjadi 2.500 ton per hari. “Karena ketakutan digerebek, ketakutan menjual di atas Rp 9.000. Bayangkan penggilingan mogok seminggu, sangat mengganggu secara ekonomi,” kecam Lely.

Sebenarnya, bukan sekali ini saja Kemendag yang membuat peraturan langsung dibatalkan. Sebelumnya ada Permendag Nomor 50/M-DAG/PER/7/2015 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) yang juga dibatalkan pemberlakuannya. Sebelumnya NPIK diatur lewat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.141 tahun 2002.

Namun karena adanya duplikasi dengan peraturan sejenis maka NPIK dicabut dengan alasan supaya tidak terjadi dobel perizinan. Sebab sebelum ada NPIK sudah ada peraturan tentang ketentuan impor produk tertentu. Dengan adanya pencabutan NPIK diharapkan mampu memangkas birokasi impor yang tidak efektif, sehingga impor barang tertentu seperti beras, kedelai, jagung, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, dan mainan anak tidak perlu lagi mengurus NPIK.

Persoalannya kenapa kesalahan dalam penerbitan peraturan selalu berulang. Apakah ini sebuah pertanda bahwa Menteri Perdagangan tidak memahami peta persoalan dalam perdagangan, baik itu bahan-bahan pokok maupun jenis perdagangan lainnya? []

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here