Bonus Demografi (1)

Bonus Demografi: Berkah atau Musibah?

2
292
Ilustrasi: pencari kerja

Nusantara.news – Tahun 2020 – 2030 Indonesia diberi hadiah bonus demografi. Berkah, karena jumlah generasi muda dominan di kurun waktu tersebut. Musibah, jika ledakan angkatan kerja itu tidak bisa diakomodasi karena tidak tersedianya lapangan kerja. Strategi menyambut bonus demografi adalah: meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan penduduk, tersedianya lapangan kerja yang cukup, dan konsistensi Pemerintah dalam menekan angka fertilitas. Jika Pemerintah lengah mengantisipasi, akan terjadi “musibah kependudukan”, karena di tahun 2030 juga akan terjadi krisis energi (fosil) dan krisis pangan dunia.

IPM: Indonesia ranking ke-111 dari 182 negara

Pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lain, kualitas kesehatan sudah cukup baik, lapangan kerja masih terbatas, dan yang mengkhawatirkan angka fertilitas kembali naik jika dibanding era Orde Baru yang rata-rata 2,5 menjadi 2,9. Artinya, 1 keluarga mempunyai anak rata-rata mendekati 3 orang.

Bonus demografi terjadi jika di suatu negara usia produktifnya (15 – 60 tahun) mencapai 2/3 dari jumlah penduduk. Bonus demografi dilihat dari Dependency Ratio/DR (angka beban ketergantungan yang cukup rendah), yakni mencapai angka 44. Artinya, 100 penduduk menanggung 44 orang yang tidak produktif. Pada tahun 2010 DR Indonesia 50,5. Tahun 2015 turun menjadi 48,6. Diharapkan kurun waktu 2020 – 2030 akan di bawah 44.

Negara diharapkan mempunyai strategi tentang penyiapan lapangan kerja dan angkatan kerja yang berkualitas, agar bonus demografi menjadi berkah bagi bangsa Indonesia.

Bonus demografi sebenarnya sudah dialami oleh berbagai daerah di Indonesia, antara lain: Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur, karena beban ketergantungan (DR) sudah pada angka 45 – 46.

Kuncinya adalah angkatan kerja yang mampu bersaing secara global, karena Pasar Bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) sudah dimulai, dan seterusnya Pasar Bebas Asia. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah populasi anak muda terbesar nomor 3 di dunia, yakni 67 juta orang. Sementara urutan kedua adalah India dengan 356 juta orang, dan terbesar pertama adalah China, mencapai 269 juta orang dari 1,8 miliar. Anak muda dimaksud berusia 10-24 tahun. Jika dijalankan dengan baik, dan Pemerintah secara serius melakukannya, kondisi ini akan mengubah masa depan Indonesia.

Bonus demografi menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Populasi penduduk yang besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena sumber daya manusia (SDM) berkualitas sebagai modal awal pembangunan ekonomi. Kemudian, adanya jaminan tersedianya angkatan kerja yang cukup dan sesuai dengan keahlian pencari kerja. Populasi anak muda yang besar dan benar-benar produktif akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi negara.

Kualitas pendidikan

Salah satu aspek penting dalam mengantisipasi bonus demografi adalah kualitas pendidikan. Kita bersyukur APBN untuk sektor pendidikan sudah mencapai 20%. Sayangnya, masih belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Program Wajib Belajar 9 tahun lumayan berhasil, tapi Pemerintah belum berhasil menghilangkan pungutan liar di dunia pendidikan. Lebih parah, di Perguruan Tinggi (PT) karena berkurangnya subsidi APBN terhadap PT, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka dibuka jalur mandiri. Jalur ini dimungkinkan bagi yang “mempunyai uang”. Masuk PTN ternama karena “uang”, sehingga mutu lulusannya pun diragukan. Kebijakan ini membuat rakyat yang tidak mampu secara ekonomi akan semakin sedikit peluangnya untuk berkiprah, dan ketimpangan di bidang pendidikan semakin lebar. Keterbatasan akses pada PTN menjadi hambatan terciptanya peluang positif bagi pemanfaatan bonus demografi di Indonesia.

Perencanaan tenaga kerja yang handal, bergantung pada strategi pendidikan nasional dalam rangka pembangunan SDM yang berkualitas. Data HDI (Human Development Index/Indeks Pembangunan Manusia-IPM) Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun. Di tahun 1998 HDI Indonesia pada posisi 99, tahun 1999 merosot pada posisi 105, dan tahun 2000 merosot lagi pada posisi 109. Saat ini sudah mencapai 111 dari 182 negara.

Diakui, kita tidak serius melakukan perencanaan pengembangan SDM. Output perguruan tinggi sangat tergantung mutu yang dihadirkan oleh masing-masing PT, berjalan alami, dan nyaris tidak ada standardisasi dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Ditjen Pendidikan Tinggi. Kalaupun ada akreditasi, itu pun tidak menjamin kualitas output mahasiswa yang dihasilkan pada Strata 1 atau pun Strata 2.

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kita mendengar ada istilah link and match agar mereka siap bekerja setelah lulus PT. Namun, di era Joko Widodo nyaris tidak ada sama sekali gebrakan dalam penyiapan SDM. Padahal ancaman Pasar Bebas ASEAN sudah kita jalani prosesnya. Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) cenderung rendah pada usia 19-24 tahun. Artinya, banyak siswa terhenti pada usia perguruan tinggi. Penyebabnya dipastikan tidak adanya kesiapan dana untuk kuliah bagi siswa kurang mampu.

Seyogyanya Pemerintah meninjau kembali porsi ‘Jalur Mandiri’ (uang), yang tujuannya subsidi silang namun faktanya menghambat akses siswa kurang mampu ke PTN. Pemerintah terkesan tidak mau berinvestasi di bidang SDM, karena subsidi pendidikan dan kesehatan cermin dari tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara.

Sangat disayangkan, pencabutan subsidi di era Joko Widodo dengan dalih “pendewasaan penduduk”. Seharusnya, subsidi adalah sarana peningkatan kesejahteraan bagi rakyat miskin. Rezim ini nafasnya sangat ‘neolib’, memprioritaskan infrastruktur dengan mencabut subsidi energi dan pertanian adalah disorientasi pemerintahan Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur penting bagi pertumbuhan ekonomi agar lapangan pekerjaan tersedia, tapi pendidikan dan kualitas kesehatan jauh lebih penting.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) jaminan kesehatan yang seharusnya ditanggung Negara diubah menjadi asuransi adalah bentuk “pemurtadan” rezim Joko Widodo terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia.

Peningkatan kualitas kesehatan dan penekanan angka fertilitas

Prioritas pelayanan kesehatan dalam menyambut bonus demografi adalah memprioritaskan anak usia 1-18 tahun, karena mereka dalam tahap perkembangan dan usia sekolah. Dengan gizi baik akan diperoleh nutrisi yang dibutuhkan oleh usia tersebut, agar dihasilkan anak-anak yang berkualitas. Selain gizi yang baik, pada usia ini diharapkan ditekan jumlahnya (fertilitas) untuk mengurangi ketergantungan. Program Keluarga Berencana (KB) harus kembali digalakkan, karena jika dibiarkan akan kembali terjadi ledakan penduduk.

Anggaran bisa difokuskan pada pendidikan, Pemerintah bisa fokus berinvestasi pada usia 19-24 tahun agar diperoleh anak muda, sebagai angkatan kerja, yang berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% secara teori seharusnya mampu menyediakan tenaga kerja sejumlah 2 juta orang. Karena secara teori, 1% pertumbuhan mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk 400 ribu orang. Namun teori tersebut tidak berlaku untuk Indonesia, karena dari data tahun 2016 ketersediaan lapangan kerja  hanya mencapai 700 ribu orang, padahal pertumbuhan mencapai 5,3% (tahun 2016).

Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena aset ekonomi terfokus pada segelintir orang sehingga distribusi aset tidak terjadi secara baik. Ketimpangan ekonomi menjadi momok bagi Pemerintahan, karena akan mengganggu bonus demografi jika angkatan kerja produktif tidak terserap, sehingga angka pengangguran terbuka akan semakin tinggi (6%) atau sekitar 15 juta orang.

Jika pemerintah tidak serius menanganinya sangat berpotensi menjadi ancaman sosial. Pada gilirannya, akan mengganggu instabilitas politik, seterusnya akan mengganggu stabilitas ekonomi di saat masyarakat berdaya beli rendah seperti saat ini.

Penciptaan lapangan kerja sama pentingnya dengan perencanaan tenaga kerja. Ketika perencanaan tenaga kerja tidak diupayakan dengan baik melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, maka penciptaan kesempatan kerja juga harus dilakukan untuk mendukungnya.

Dalam rangka menyambut bonus demografi, kualitas pendidikan untuk perencanaan tenaga kerja harus dikelola dengan baik, kualitas gizi masyarakat usia 1-18 tahun harus menjadi perhatian khusus Pemerintah, selain ketersediaan lapangan kerja.

Jelas, bonus demografi jika diantisipasi secara baik akan menjadi berkah bagi Negara. Sebaliknya, jika tidak direncanakan dengan baik akan menjadi musibah, karena di tahun 2030 diperkirakan krisis energi dan pangan dunia juga terjadi. []

2 KOMENTAR

  1. Sebaiknya kita lihat, penghapusan subsidi di apbn oleh perintah ‘tuhan dari Washington…!’ Di kenal dg istilah Konsensus Washington… ✌
    ‘Nabi’ kita John Williamson di tahun 1989, memaklumatkan 10 perintah ‘Tuhan’.

    Maka, sejak reformasi semua pemimpin NKRI Pancasila mesti ikuti ‘perintah’ itu..
    Isuk2, th 2019, kita pilih pemimpin NKRI Pancasila yang berani ‘murtad’ dari 10 perintah ‘nabi’ itu.,bgm? Wkwkwk…

  2. Ada 5 persyaratan untuk bisa besarnya jumlah usia produktif menjadi sebuah bonus/berkah: 1. Kualitas manusia; 2. Ketersediaan pekerjaan yang layak; 3. Tabungan, 4. Progran KB; 5. Terserapnya perempuan di pasar kerja. Apa dan bagaimana persoalan BD itu sebenarnya…lihat situs ybb.or.id

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here