Bonus Demografi dan Jebakan ‘Negara Pendapatan Menengah’

0
216
Ilustrasi: Suasana pencari kerja di Bursa Kerja Istora Senayan. Foto: ANTARAFOTO

Sebagian dari kita, juga banyak peminat Indonesia, beberapa waktu lalu ramai meramalkan masa depan Indonesia yang gemilang. Salah satu sebab ramalan kegemilangan itu, adanya bonus demografi. Istilah bonus demografi merujuk pada terjadinya perubahan struktur penduduk, dimana keberadaan penduduk produktif (usia 15-64 tahun) menjadi dominan dan angka beban tanggungan penduduk usia produktif pun mengalami penurunan.

Proyeksi BPS terhadap penduduk Indonesia (2010-2035) yang dirilis pada 2014, bonus demografi Indonesia diperkirakan sudah berlangsung sejak 2012 hingga dua dekade mendatang. Pada 2012, rasio ketergantungan penduduk Indonesia sudah mencapai 49,6. Artinya, untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 50 penduduk usia tidak produktif. Angka beban tanggungan diproyeksikan akan terus menurun hingga puncak bonus demografi terjadi pada tahun 2025 hingga 2035. Saat itu, angka beban tanggungan sekitar 47, sebuah periode yang juga kerap disebut sebagai periode ‘jendela peluang’.

Adalah keniscayaan, periode jendela peluang ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Sebab, setelah periode itu, Indonesia akan memasuki periode ‘utang demografi’. Pada periode demographic debt tersebut, struktur penduduk akan didominasi usia tua, lebih dari 65 tahun. Situasi yang saat ini sedang dialami mayoritas negara-negara maju di dunia.

Kesempatan memanfaatkan jendela peluang untuk membuat lompatan besar menjadi negara maju itu tidak datang dua kali. Secara demografis, periode jendela peluang hanya terbuka sekali seumur hidup bagi bangsa Indonesia. Artinya, inilah saatnya Indonesia ‘lepas landas’. Sebab selepas 2035 hingga 2045 kesempatan itu tidak pernah akan hadir kembali.

Jika gagal menangkap momentum ini, Indonesia boleh jadi akan masuk ke dalam ‘jebakan pendapatan menengah (middle income trap)’. Hal ini bisa terjadi bila pertumbuhan ekonomi nasional gagal dipacu dan mengalami stagnasi.

Middle income trap

Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2016 Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Indonesia mencapai USD 3.603, meningkat pesat bila dibanding kondisi tahun 2000 yang baru mencapai USD 560. Dalam kategori Bank Dunia, Indonesia masih termasuk kategori lower-middle income economy’. Adapun ambang batas PNB per kapita negara maju (high income economy) adalah sebesar USD 12.746. Ini artinya, Indonesia masih harus bekerja keras untuk menjadi negara maju apalagi bila dikaitkan dengan indeks gini (angka ketimpangan) yang masih sangat tinggi, sehingga secara riil capaian pendapatan per kapita itu sejatinya tidak berarti banyak.

Dibandingkan negara-negara lain di dunia, posisi Indonesia berada pada urutan ke-118. Namun demikian, capaian pendapatan per kapita ini dalam lima belas tahun terakhir meningkat pesat. Pada masa terakhir Presiden Soeharto, GDP Indonesia berkisar USD 1.100-1.200 kemudian jatuh setelah dihantam krisis 1998 menjadi USD 600.

Pertanyaannya, bagaimana secara taktis bisa mendorong perekonomian Indonesia ke depan agar lebih baik lagi dan menjadi negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income) dan kemudian menjadi negara berpendapatan tinggi (high income); dengan memanfaatkan bonus demografi?

Pertanyaan ini penting, karena banyak negara di dunia yang perekonomiannya tumbuh baik, dari berpendapatan rendah menjadi berpendapatan menengah, tapi lalu gagal melakukan transformasi sehingga terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah. Kasus Afrika Selatan, Brazil dan Korea Selatan menjadi pelajaran menarik.

Pada pertengahan dasawarsa 1980-an ketiga negara itu masuk ke dalam jajaran dengan pendapatan menengah. Namun, dalam perjalanannya hanya Korea Selatan yang masuk menjadi new industrial country. Sebaliknya, Brazil dan Afrika Selatan masih tetap tenggelam menjadi negara berpendapatan menengah.

Apa yang sesungguhnya terjadi?

Korea Selatan berhasil melakukan transformasi berkat inovasi dan kemajuan teknologinya. Sebaliknya, Brazil dan Afrika Selatan masih bertahan dengan menyandarkan perekonomiannya pada upah buruh murah dan eksploitasi sumber daya alam.

Secara teori, istilah middle income trap merujuk pada Eichengreen (2011) yang mengacu pada kondisi suatu negara yang tidak mampu bersaing dengan negara lain yang memiliki tingkat buruh murah dalam memproduksi ekspor, dan juga tidak mampu bersaing dengan negara maju yang menghasilkan produk dengan teknologi tinggi dan inovasi. Akibatnya, negara-negara itu kemudian hanya mengandalkan kekayaan alam, dan eksploitasi sumber daya alam.

Kekayaan sumber daya alam memang mudah membuat terlena. Begitu juga upah buruh murah. Keduanya ibarat hantu yang mengelabuhi kemampuan bangsa yang sesungguhnya. Apalagi bila cara pengelolaannya dilakukan dengan eksploitasi yang berlebihan. Ia menjadi penghambat bagi peningkatan produktivitas industri bangsa secara keseluruhan.

Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Kelas menengah Indonesia yang kini mekar seiring bonus demografi adalah produk ekonomi eksploitasi sumber daya alam dan buruh murah. Hal ini kemudian menjadikan orang-orang yang mampu secara ekonomi cenderung mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar, antara lain berkat subsidi energi, pemanfaatan infrastruktur dan berbagai akses kemudian lainnya. Implikasi berikutnya, kesenjangan ekonomi pun menjadi semakin membesar seiring dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves, ketika melansir laporan Bank Dunia yang berjudul Indonesia’s Rising Divide, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini hanya menguntungkan 20 persen warga terkaya. Sebaliknya, 80 persen warga Indonesia lainnya tertinggal jauh di belakang. Chaves bahkan menyebutkan, “Ketimpangan di Indonesia saat ini adalah yang tertinggi dalam sejarah.”

Hasil perhitungan BPS juga mengkonfirmasi pernyataan Chaves. Menurut BPS, indeks gini Indonesia tahun 2000 masih menunjukkan angka 0,30. Pada tahun 2007 Indeks Gini nasional naik menjadi 0,35, kemudian pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 hingga Maret 2015 meningkat menjadi 0,41, kemudian pada September 2015 menjadi 0,40.

Menurut BPS, pesatnya peningkatan ketimpangan ekonomi Indonesia dalam 15 tahun terakhir terjadi karena “pertumbuhan pendapatan 10 persen orang terkaya Indonesia tiga kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan 40 persen warga termiskin”. Bila dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang berhasil menurunkan atau menstabilkan koefisien gini mereka, apa yang dicatat perekonomian Indonesia adalah berbanding terbalik.

Data BPS juga menunjukkan, terdapat empat provinsi dengan indeks rasio gini lebih tinggi dibandingkan nasional. Keempat provinsi itu adalah: Provinsi Papua Barat (0,43), Jawa Barat (0,43), DKI Jakarta (0,42), dan DI Yogyakarta (0,42).

Di Papua Barat, keberadaan sektor pertambangan modern, PT Freeport Indonesia, turut mempengaruhi gap pengeluaran kelompok 20 persen atas dan 40 persen bawah. Selain itu, distribusi pengeluaran masyarakat yang bekerja di pemerintahan dengan yang tidak di pemerintahan juga sangat timpang.

Dalam catatan BPS, kesenjangan kaya-miskin di Papua Barat posisi September 2015 bahkan lebih lebar dibandingkan posisi September 2014. Indeks rasio Gini di Papua Barat posisi September 2014 sebesar 0,41 atau sama dengan rasio gini nasional kala itu, kemudian menjadi 0,43 pada September 2015.

Sementara, kesenjangan di DKI Jakarta yang juga lebih lebar dari rerata nasional, menurut BPS disebabkan karena tidak adanya sektor pertanian. Adapun kesenjangan yang lebar di DI Yogyakarta disebabkan konsumsi masyarakat Yogyakarta lapis bawah jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi lainnya. Menurut BPS, meski konsumsi masyarakat lapis atas DI Yogyakarta tidak setinggi di DKI Jakarta tetapi karena lapisan bawahnya sebegitu rendah, maka kesenjangan kaya-miskin pun menjadi melebar.

Selain empat provinsi dengan indeks gini di atas rerata nasional, BPS juga menunjukkan empat provinsi dengan indeks gini sama dengan rerata nasional, yakni: Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Gorontalo, dan Bali. Adapun sisanya di bawah rerata nasional.

Namun demikian, berdasarkan data BPS, terdapat tujuh provinsi dengan pelebaran indeks gini pada periode Maret 2015 – September 2015 yang relatif tinggi. Ketujuh provinsi tersebut adalah: Provinsi Aceh, Riau, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, serta Maluku Utara.

Pada September 2015, indeks gini Aceh 0,34. Angka ini lebih tinggi dibanding posisi Maret 2015 yang sebesar 0,33. Adapun gini ratio Riau pada posisi September 2015 sebesar 0,37, juga lebih tinggi dibanding posisi Maret 2015 yang sebesar 0,36.

Indeks gini Jawa Barat pada September 2015 sebesar 0,43, lebih tinggi dibanding posisi Maret 2015 yang sebesar 0,41. Sementara, indeks gini ratio Bali posisi bulan September 2015 sebesar 0,40, juga lebih tinggi dibanding posisi Maret 2015 sebesar 0,38.

Kesenjangan yang lebih lebar juga terjadi di NTT, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara. Gini ratio di NTT melebar dari 0,34 pada Maret 2015 menjadi 0,35 pada September 2015. Sementara itu, di Kalimantan Utara, gini ratio melebar dari 0,29 pada Maret 2015 menjadi 0,31 pada September 2015. Di Maluku Utara gini ratio melebar dari 0,28 pada Maret 2015 menjadi 0,29 pada September 2015.

Kini, kesenjangan menjadi menu di mana-mana. Antara desa-kota, antara Jawa dan luar Jawa, bahkan antara Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) dengan non Jabodetabek. Akibatnya, urbanisasi menggejala di mana-mana. Penduduk kota kini semakin meningkat jumlahnya, sebaliknya penduduk perdesaan kian menyusut.

Bank Dunia memprediksi sebanyak 68 persen dari populasi Indonesia bakal memadati wilayah perkotaan pada tahun 2025 jika gelombang urbanisasi tidak dikendalikan melalui pembangunan yang merata. Dalam laporan bertajuk East Asia’s Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of a Spatial Growth, Bank Dunia menunjukkan tingkat urbanisasi di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia dengan rata-rata pertumbuhan 4,4 persen per tahun sejak 1960 hingga 2013. Diikuti Tiongkok, Filipina dan India, dengan pertumbuhan urban masing-masing 3,6 persen, 3,4 persen dan 3 persen.

Selain pertumbuhan urbanisasi sedemikian besar, tujuan urbanisasi di Indonesia cenderung tekonsentrasi, terutama di wilayah Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), akibat pemusatan ekonomi nasional yang terpusat di Jakarta. Akibatnya, disparitas antara Jabodetabek dan non-Jabodetabek pun tak terelakkan. Jakarta yang sampai saat ini masih menjadi pusat perekonomian akan menjadikan disparitas pendapatan antar kelompok semakin besar dan disparitas antar daerah menjadi semakin parah. Realitas disparitas yang kian parah ini yang menjadi salah satu pengganggu cukup serius dalam middle income trap.

Adakah jalan keluar?

Kita tidak berharap Indonesia berkembang seperti Cina. Meskipun pusat kotanya tumbuh terpisah namun pertumbuhan Beijing yang terlalu cepat cenderung menjadikan kota itu daya dukungnya tidak memadai lagi. Kepadatan penduduk dan polusi yang luar biasa di beberapa kota besar di Cina hendaknya menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Kita tentu akan tetap membiarkan Jakarta tumbuh, daya dukung dan infrastrukturnya diperbaiki, namun pertumbuhan kota kedua, ketiga, keempat dan seterusnya juga harus diperkuat. ‘The greater Jakarta metropolitan area’ jangan dibiarkan tersambung dengan Bandung Raya. Bandung harus dibiarkan menjadi pusat tersendiri yang mengembangkan kawasan sekitarnya, bukan menjadi bagian dari Jakarta.

Sementara Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia terus didorong untuk dapat mengimbangi pesatnya perkembangan Ibukota. Untuk itu, infratruktur di Surabaya harus dikebut agar jarak antara Jakarta dan Surabaya, serta Surabaya dan daerah sekitarnya, menjadi lebih mudah dan cepat dijangkau. Begitu pula Semarang-Solo-Yogyakarta di Jawa Tengah. Medan dan sekitarnya, Balikpapan, Makasar, dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Kita menginginkan Jakarta yang semakin membesar dan semakin baik, Surabaya juga perlu tumbuh lebih cepat lagi sebagai penyeimbang. Dengan demikian, tidak semua sumber daya yang ada diserap Jakarta. Lebih baik lagi, kalau penyebaran juga terjadi di pulau-pulau lain.

Selanjutnya, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap, diperlukan peningkatan peran kapasitas agar tercipta sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Mendorong produktivitas harus menjadi prioritas. Transformasi ini harus dilakukan secara serius dan konsisten agar Indonesia tidak lagi tergantung pada sumber daya alam dan upah buruh murah.

Peluang Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi cukup besar. Dengan potensi ekonomi yang besar, jumlah penduduk yang saat ini lebih dari 250 juta jiwa, apalagi dengan demografi struktur penduduk yang didominasi kelompok usia produktif, merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Di luar itu, kinerja makro ekonomi Indonesia juga relatif baik dan cukup terjaga.

Namun tentu, untuk naik menjadi negara dengan pendapatan menengah tinggi kemudian menjadi berpendapatan tinggi, Indonesia harus mempunyai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sekaligus inklusif. Untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi   berkelanjutan harus didukung peningkatan produktivitas yang ditunjang  peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang baik untuk penciptaan nilai tambah tinggi di dalam negeri, pengembangan teknologi dan inovasi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi.

Proses transformasi industri ke arah industri berbasis nilai tambah tinggi harus dilakukan. Pertumbuhan yang inklusif diarahkan agar kemajuan ekonomi harus juga dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga mampu mengatasi masalah ketimpangan pendapatan.

Industrialisasi harus menjadi kata kunci. Industrialisasi juga harus melembaga pada UMKM, bukan sekadar usaha mikro kecil menengah; tetapi IMKM (industri mikro kecil menengah). Harapan kita terhadap UMKM sering tersesat hanya dengan jumlah yang besar. Tapi dari segi kualitas masih jauh dari harapan. Apalagi bila UMKM hanya terkonsentrasi pada jasa perdagangan yang memperdagangkan produk-produk asing, bukan produksi dalam negeri.

Kerja sama dan keterhubungan antara pemerintah, dunia industri dan dunia pendidikan perlu diintensifkan. Pemerintah perlu menyiapkan insentif bagi dunia industri. Pendidikan ketrampilan (vocational training) menjadi prioritas jangka pendek untuk mengejar ketertinggalan produksi dalam negeri. Dunia pendidikan yang menyiapkan penelitian teknologi terapan dan pengembangan sumber daya manusia.

Bagaimanapun pada akhirnya, ide dan desain yang memadai dibutuhkan agar tercipta barang yang kompetitif. Semua itu akan dimungkinkan bila tersedia kualitas sumber daya manusia yang memadai. Namun bila perusahaan tidak memiliki anggaran untuk inovasi, pemerintah dapat saja memberikan tax allowance untuk penelitian dan pengembangan.

Tanggung jawab politik

Potensi ekonomi Indonesia yang besar, merupakan modal menuju negara maju karena memiliki bonus demografi. Selain jumlah penduduk banyak, kelompok muda produktif juga menguntungkan bagi perekonomian nasional di masa mendatang.

Namun, apabila potensi itu tidak dimanfaatkan secara maksimal dan proses industrialisasi tidak berjalan baik, Indonesia sulit lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah, meskipun telah mencapai pertumbuhan tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Sebab, ekspektasi kelas menengah dapat menjadi persoalan sosial yang serius kalau tenaga kerja produktif tidak bisa dimanfaatkan dan produktivitas rendah. Itu artinya, akan menjadi ‘malapetaka demografis’ dan potensi penurunan ekonomi. Dampak mengerikan selanjutnya berupa efek domino: tenaga kerja melimpah; kesempatan kerja relatif menurun; pengangguran meruyak, kemiskinan makin dalam dan parah.

Memang tidak mudah. Namun bila merujuk pada standar internasional, durasi waktu suatu negara dapat dikatakan terperangkap dalam jebakan kelas menengah adalah sekitar 42 tahun dan Indonesia saat ini masih tergolong sebagai negara berpenghasilan menengah rendah. Tapi jalan masih terbuka lebar di hadapan.

Persoalannya, apakah para elite politik negeri ini konsen mengenai hal ini? Apakah proses demokrasi melalui pilkada, pileg dan pilpres akan berlanjut seperti biasanya; hanya berkutat soal popularitas dan perebutan serta pembagian kekuasaan? Seharusnya, “jebakan” tersebut harus dipahami secara serius oleh para politisi sebagai ‘amanat penderitaan rakyat’ agar dapat dihindari. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here