BOS “Ngendon” di Pemprov, Sekolah Kelimpungan Cari Utang

0
122

Nusantara.news, Surabaya – Ribuan SD hingga SMA/SMK di Jawa Timur, baik swasta maupun negeri, tengah harap-harap cemas menunggu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk triwulan I tahun anggaran 2017. Jika telat, aktivitas belajar mengajar pun terancam tersendat.

Jawa Timur tahun ini kebagian menerima Rp 5.451.823.800.000 dari total Rp 45,119 triliun yang dikucurkan pemerintah melalui APBN Perubahan (APBNP) untuk seluruh provinsi. Dana itu kabarnya sudah ditransfer ke daerah. Namun kenyataannya, hingga pertengahan Maret, belum ada kepastian informasi kabar pencairan.

Kondisi ini tentu sangat memberatkan pihak sekolah. Seperti yang dikatakan Kepala Sekolah SMKN 2 Surabaya Djoko Pratmodjo. “Semestinya kalau sudah ada petunjuk teknis, dana  sudah bisa dicairkan. Setiap triwulan, sekolah harusnya bisa cair sekitar Rp 900 juta. Tapi sampai sekarang belum ada sosialisasi atau apapun,” tutur Djoko kepada wartawan, Kamis (16/3/2017).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 8/ 2017 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) BOS memang sudah terbit pada 22 Februari lalu dan diundangkan pada 27 Februari 2017.

Djoko menjelaskan, sesuai juknis, 15 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk keperluan menggaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Karena itu, sekolah pun hanya mengandalkan pemasukan dari SPP dan pinjaman koperasi. “Satu bulan kebutuhan untuk operasional sekitar Rp 700 juta. Untungnya ada SPP yang sekarang sudah mulai optimal pembayarannya. Kira-kira 60 persen siswa sudah mulai membayar,” ujarnya.

Kepalal Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, Sudarminto mengungkapkan, proses pengajuan BOS sejatinya telah diajukannya sejak jauh-jauh hari ke provinsi. Namun, pihak provinsi beralasan masih harus menunggu semua usulan masuk. “Kita sudah katakan jangan menunggu semua sekolah memasukkan usulan, tapi yang siap  dicairkan saja dulu. Kalau Surabaya sudah semuanya mengajukan. Jadi provinsi tidak perlu menunggu daerah lain,” kata dia.

Sudarminto mengaku, sejak satu bulan lalu seluruh persyaratan yang diminta provinsi untuk pencairan BOS sudah diberikan. Misalnya sinkronisasi dapodik (Data Pokok Pendidikan), perubahan “cut off” Bulan Januari dan daftar sekolah yang sudah mendapat rekomendasi.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengatakan keterlambatan pencairan BOS dapat menimbulkan perspektif yang negatif di publik. Menurut dia, Dindik Jatim sebagai pemegang dana BOS SD, SMP maupun SMA/SMK semestinya harus segera melakukan distribusi anggaran.

“Kalau uangnya (BOS) sudah di provinsi, ini semakin menimbulkan kecurigaan. Semestinya harus segera dicairkan karena menyangkut kepentingan orang banyak dan kelangsungan layanan pendidikan,” kata dia.

Dia menambahkan, jika terdapat persoalan dalam pencairan BOS, apakah dari segi administrasi atau yang lain, Dindik Jatim harus siap memberi penjelasan. Sehingga penjelasan itu tidak menimbulkan persepsi yang macam-macam terhadap provinsi.

“Sekolah pasti sudah menghitung kegunaan dana BOS yang akan diterima. Apalagi sekarang dana BOS perannya cukup penting karena dapat digunakan untuk membayar Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sekolah,” tutur dia.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Saiful Rachman dikonfirmasi mengungkap alasan keterlambatan ini lantaran menyesuaikan dengan kebijakan baru pemerintah. “Awalnya BOS kan dana hibah kemudian menjadi dana belanja langsung. Jadi awalnya bantuan tunai menjadi bantuan nontunai. Sekolah tidak lagi menerima itu (dana tunai),” terangnya.

Mantan Kepala Badan Diklat (Badiklat) Provinsi Jawa Timur tersebut memastikan akhir Maret sudah dilakukan pencairan untuk seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur. “Ini masih kami proses sampai sistem masuk ke sekolah penerima,” tutupnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here