BP2D Kota Malang Fokus Kejar Makelar Pajak

0
48
Ilustrasi Pajak (Sumber: Merdeka)

Nusantara.news, Kota Malang – Permasalahan pajak masih saja muncul. Kali ini di Kota Malang. Makelar pajak bermunculan. Para makelar tersebut melakukan penggelapan nominal uang pajak dan pemalsu dokumen, dan lain sebagainya. Tidak hanya para wajib pajak yang dirugikan namun negara juga secara tidak langsung mengalami kerugian.

Seperti diketahui pajak adalah salah satu sumber pendapatan untuk pembangunan, apabila sumber tersebut mengalami kebocoran dan kerugian maka akan menghambat pembangunan daerah.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang berkomitmen untuk serius menangani permasalahan okum-oknum makelar pajak daerah. BP2D membentuk tim khusus yang dinamakan Tim Saber Mafia Pajak Daerah, yang kini juga tengah fokus melakukan sosialisasi masalah terkait notaris-notaris di Kota Malang.

Fokus saat ini salah satunya adalah menguak kecurangan makelar Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang kasusnya sempat viral beberapa pekan terakhir Belakangan ini muncul kabar bahwa di Kota Malang marak beredar BPHTB ‘bodong’ alias tidak memenuhi keabsahan karena dipalsukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya masih serius menangani kasus BPHTB “Menunggu penyeleseian BAP dari interogasi bersama Tim Pemeriksa Pajak Gabungan, yang kemudia dilanjutkan beberapa langkah untuk menyelamatkan uang pajak,” ungkap dia.

“Proses penyelidikan masih terus berlangsung. Kami kooperatif dan bersinergi dengan jajaran samping untuk menelusuri perkembangan kasus,” tandas Ade.

Ade menambahkan penjelasannya bahwa nominal permasalahan pajak yang ditangani tidak sedikit. “Nominal pajak yang diusut bisa membiayai program pemerintah. Kalau sudah selseai kan bisa dialokasikan sebagai dana pembangunan untuk masyarakat” imbuhnya.

Indikasi penyelewengan denga pemalsuan dokumen, data identitas bodong dan lainnya, sehingga uang pajak yang diselewengkan tersebut telah didapati petugas BP2D mengacu hasil audit rekening pembayaran BPHTB. Berdasar temuan fakta tersebut sejumlah Wajib Pajak (WP) belum melakukan pembayaran atas kewajiban pajaknya dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab tersebut, BP2D selaku OPD pemungut kas daerah pun jelas dirugikan. Kerugian ditaksir mencapai Rp 400 juta. Pihak Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pun kebingugan, karena merasa identitas mereka turut dicaplok mafia pajak tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here