Evaluasi Akhir Tahun Jokowi-JK

BPIP dan Timnas Pencegahan Korupsi, ‘Layu Sebelum Berkembang’

0
119
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan)

Nusantara.news, Jakarta – Di akhir tahun 2018 atau di ujung empat tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), dua lembaga bentukan pemerintah yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menjadi sorotan publik. Pasalnya, lepas dari tujuan mulai pembentukan BPIP dan Timnas PK, hingga kini keberadaan dan kinerja dua lembaga itu seperti layu sebelum berkembang. Heboh di awal, melempem di tengah jalan. Pemerintah terkesan tak serius.

BPIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tertanggal 28 Februari 2018. Badan ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sementara Timnas PK, tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang ditandatangani Presiden pada 20 Juli 2018. Timnas ini terdiri dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pimpinan KPK, serta kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.

Sejak awal berdirinya, BPIP dan Timnas PK menuai prokontra di masyarakat. Kelahiran BPIP sempat dituding sebagai upaya mengulang watak Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat gebuk penguasa terhadap lawan politik. Belum genap enam bulan usai dibentuk, BPIP juga menjadi buah bibir. Perkaranya, soal besaran imbalan tunjangan dan gaji para pimpinannya yang mencapai ratusan juta per bulan, ditambah secara mengejutkan Kepala BPIP Yudi Latif mundur dari jabatannya di tengah berlangsungnya kehebohan itu.

Timnas PK juga tak lepas dari sorotan miring. Utamanya, posisinya yang akan tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan dianggap bisa “merecoki dan melemahkan” lembaga antirasuah tersebut. Meski pemerintah beralasan Timnas PK memiliki tupoksi yang berbeda dengan KPK, yaitu lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan, namun sejumlah kalangan tetap saja mempertanyakan: apa urgensinya membentuk Timnas PK? Mengapa Presiden Jokowi tidak memaksimalkan saja kinerja KPK?

BPIP Tak Terurus, Timnas PK Tak Serius?

Lahirnya BPIP yang semula bernama Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) pada 2017, adalah bagian dari ikhtiar pemerintahan Jokowi untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila yang patut diapresiasi. Terlebih, di era reformasi ini Pancasila cenderung lebih difungsikan sebagai retorika, juga tercerabut dari kehidupan masyarakat. Upaya pemerintah tersebut layak didukung.

Hanya saja, momentum pembentukan BPIP tampaknya lebih didasari oleh kepentingan politis ketimbang kebutuhan substantif. Lepas tujuan positif yang diembannya, sebagian publik juga telanjur meyakini bahwa salah satu yang mendasari lembaga ini dibentuk adalah karena maraknya aksi kelompok yang dianggap intoleran dan radikal, yang terutama memakai isu agama dan SARA untuk menarik dan membangkitkan emosi massa. Kelompok ini juga kerap mengeritik dan berlawanan dengan pemerintah.

Jika alasan ini yang lebih mengental, maka aspek rasionalitas dan kematangan dalam pembentukan BPIP akan tergerus oleh sikap reaksioner dan nafsu “menindak” semata. Dengan begitu, pembumian Pancasila bisa kehilangan arah dan ujung-ujungnya terjerumus kembali pada tafsir penguasa yang mengarahkan Pancasila sebagai alat gebuk dan indoktrinasi belaka, seperti era Orde Baru silam.

Dalam tataran kinerja, BPIP juga tak terasa denyutnya di masyarakat. Lebih-lebih ada terobosan tentang bagaimana meracik ideologisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan, atau setidaknya mewarnai satu bidang saja misalnya di dunia pendidikan. Kenyataannya, lembaga ini seperti tak diurus dengan serius.

Buktinya, lembaga ini dibiarkan terlantar selama setahun tanpa anggaran resmi dari negara. Waktu selama itu jelas sangat lebih dari cukup untuk mendesain segala sesuatu yang berkaitan dengan kelembagaan, termasuk personel dan pembiayaan.

Setelah ribut-ribut mengenai gaji personil BPIP yang besar, Kepala BPIP Yudi Latif mengundurkan diri pada awal Juni 2018. Tapi hingga kini belum ada pengganti yang definitif, baru ada Plt. Kepala BPIP yang dijabat oleh Prof. Hariyono. Situs http://www.bpip.go.id/ yang dikunjungi Jum’at (28/12/2018) kemarin, terlihat seperti tak terurus. Kanal-kanal dalam situs tersebut yang mestinya menyajikan informasi penting tentang lembaga ini tidak berisi apa-apa.

Baca: https://nusantara.news/soal-pancasila-pemerintah-tak-serius/

Foto atas: Pelantikan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Bawah: Sebagian pimpinan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) berkoordinasi dengan Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga dari kiri).

Nasib serupa juga menimpa Timnas PK. Sebenarnya, lembaga ini punya tujuan yang positif dan diklaim berbeda dengan KPK, yakni memfokuskan diri pada pencegahan korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Namun, tugas pencegahan itu pun toh sudah ada di KPK. Presiden seharusnya tinggal memperkuat saja tupoksi KPK.

Memang ini dulu janji kampanye Joko Widodo menjelang Pemilu Presiden 2014. Ketika berkampanye di Hotel Holiday Inn Bandung, 3 Juli 2014, dia pernah menjanjikan akan menerbitkan keppres tentang pemberantasan korupsi jika terpilih sebagai presiden. Selain sekadar memenuhi janji kampanye, sejujurnya tidak terlihat urgensi yang logis dari pembentukan timnas ini. Sebab, dilihat keberadaan dan kinerjanya, seolah tak serius: tak ada gebrakan dan belum ada penanganan kasus. Kantornya pun menumpang di gedung KPK.

Dari segi personel, Timnas PK diisi oleh orang-orang sibuk dan tak berpengalaman. Seperti tertuang di pasal 4 ayat (2) itu, mereka yang duduk di Timnas PK di antaranya beberapa menteri kabinet, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, dan salah satu dari lima pimpinan KPK. Khusus personel dari unsur pimpinan KPK, adalah pengecualian dalam hal pengalaman dan kapasitas. Itu pun, penambahan unsur KPK ke dalam komposisi personel Timnas PK lebih terkesan embel-embel supaya tak “dihakimi” massa karena dicurigai melemahkan dan mengambil alih peran KPK.

Lalu bagaimana dengan para menteri dan kepala lembaga non-struktural yang notabene masih menjabat? Selain tak berpengalaman di bidang penegakan hukum dan pencegahan korupsi, mereka akan kewalahan karena punya kesibukan mahaberat di kementerian atau lembaganya masing-masing. Terlebih di antara menteri itu juga duduk di tim sukses Jokowi di Pilpres 2019. Apa mereka mampu merangkap tugas dan jabatan yang sama-sama membutuhkan komitmen tingkat tinggi? Jika tidak, takdir mereka akan serupa dengan memakan buah simalakama: Timnas PK terbengkalai, tim sukses setengah-setengah, atau kementerian tak terurus?

Tak hanya itu, personel Timnas PK yang diisi oleh pejabat internal pemerintahan akan rentan adanya konflik kepentingan. Sebab, wilayah penanganan korupsi yang menjadi sorotan mereka ternyata akan terkait dengan instansi dan aparatur pemerintahan sendiri. Apalagi melihat jejak aparatur pemerintah dan penegak hukum dalam penuntasan kasus korupsi yang tak “segalak” KPK, membuat sejumlah pihak pesimis. Di titik ini, wajar jika muncul kecurigaan sekaligus ketidakpercayaan publik terhadap Timnas PK.

Menyadari kapasitas dan waktu pimpinan Timnas KPK dari unsur menteri dan kepala lembaga negara yang kurang memadai, koordinasi tim tersebut diserahkan kepada KPK. Sebagai bagian dari Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi, Ketua KPK Agus Rahardja pun berharap Timnas PK yang kini di bawah koordinasi Deputi Pencagahan KPK tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pencegahan korupsi.

“Apalagi kalau kita bicara 2019, kami mengingat Stranas yang biasanya pemerintah jalan sendiri sekarang koordinasinya ada di KPK yang kemudian koordinatornya adalah Deputi Pencegahan (KPK). Mudah-mudahan ini lebih memberikan dampak yang besar terkait dengan pencegahan kita,” ungkap Agus.

Lepas dari itu semua, barangkali Presiden Jokowi perlu meninjau ulang keberadaan dua lembaga tersebut. Apakah masih diperlukan atau tidak. Jika diperlukan, sebaiknya lakukan penataan kelembagaan, lakukan pengkajian secara komprehensif mengapa pelaksanaan tugas BPIP dan Timnas PK belum berjalan optimal. Setelah ditemukan sumber masalahnya, atasi masalah itu. Jika persoalannya terletak di kualitas SDM, rombak dan penuhi kebutuhan itu sesuai ukuran. Kalau bersumber di peraturan perundang-undangan, perbaiki peraturan itu.

Sebaliknya, jika kendala-kendala yang membelit ruang gerak BPIP dan Timnas KPK sulit diurai, lebih baik dua lembaga itu dibubarkan saja. Dari pada BPIP tak terurus, Timnas PK tak serius, dan ujungnya hanya membebani keuangan negara (duit rakyat).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here