BPIP: Gaji Selangit di Masa Sulit

0
206

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Besaran nilai hak keuangan atau gaji yang ditetapkan pemerintah jumlahnya cukup fantastis.

Tak tanggung-tanggung, gaji yang diberikan untuk seorang Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Sukarnoputri mencapai Rp112.548.000 per bulan. Sementara gaji para anggotanya sebesar Rp100.811.000.

Jumlah gaji pejabat BPIP itu jauh lebih tinggi dari gaji Presiden Jokowi sendiri yang besarnya Rp62.740.030. Begitu pula dibanding gaji Wakil Presiden Jusuf Kalla yang nilainya Rp42.160.000. Apalagi jika dibandingkan dengan gaji menteri. Besarnya beda jauh sampai 6 kali lipat. Gaji menteri sebesar Rp18.648.000.

Gaji selangit pejabat di lembaga  setingkat kementerian ini pun langsung mengundang persepsi negatif banyak pihak. Setidaknya, Nusantara.news merangkum lima alasan utama yang dijadikan dasar penilaian masyarakat mengapa gaji Megawati dan pejabat lainnya harus dikaji lagi.

Pertama, besarnya gaji pejabat BPIP tidak sempadan dengan progres kerja yang dirasa belum tampak hasilnya. Terutama, dalam pemenuhan tugas-tugas dan fungsinya. Salah satu indikator yang dijadikan tolak ukur adalah kegagalan meredam paham radikalisme yang akhir-akhir ini marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Kedua, dari sisi etis. BPIP bukanlah badan usaha yang bisa menghasilkan laba. Sehingga, gaji pejabatnya tak pantas jika harus dipatok hingga ratusan juta rupiah, lebih besar dari gaji pejabat tinggi negara lainnya. Apalagi BPIP merupakan lembaga non-struktural dan kerjanya adalah ad hoc.

Ketiga, ketetapan gaji Dewan Pengarah yang lebih besar ketimbang jabatan sebagai Kepala dirasa kurang adil. Alasannya  tidak sesuai dengan pembagian tugas, beban dan tanggungjawabnya.

Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018, Kepala bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Sementara, jajaran Dewan Pengarah hanya bertugas memberikan arahan kepada pelaksana.

Keempat, rawan kepentingan “balas budi”. Seperti diketahui, Megawati saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PDIP, partai penyokong utama yang memuluskan langkah Jokowi untuk menduduki kursi Presiden sejak 2014 lalu. Pun sebagai partai pengusung di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti.

Peneliti politik dari The Habibie Center Bawono Kumoro bahkan sampai mencurigai jika dibalik ini semua terindikasi motif politik. “Kalau kita lihat orang-orang yang berjasa di masa kampanye banyak yang menjadi komisaris ya, ada di Adhi Karya, ada di Telkomsel, ada di Jasa Marga, Bank BRI.”

“Apakah BPIP ini dibentuk untuk mengakomodasi mereka yang tidak tertampung di komisaris-komisaris BUMN, kabinet, artinya tidak ada tempat lain untuk mengakomodasi mereka secara politik?” ujar Bawono.

Kelima, dianggap sebagai pemborosan anggaran dan tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Terlebih perekonomian Indonesia saat ini kondisinya sangat berat. Rupiah terus melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit dan utang makin melangit.

Terlepas dari macam-macam kritik yang terus mengemuka, namun harus diakui jika keberadaan lembaga yang tadinya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) ini memang sangat penting dan vital. Sebab dia menangani urusan yang paling mendasar: Ideologi Negara.

Sayangnya, pembinaan ideologi Pancasila selama ini tampaknya bukan menjadi prioritas bagi pemerintahan Jokowi. Itu terlihat dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengklarifikasi tanggapan miring soal besaran gaji pejabat BPIP bahwa BPIP belum punya alokasi anggara apa pun sejak lembaga itu berdiri setahun silam.

“Mereka sudah bekerja hampir setahun, belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada,” kata Sri Mulyani di  Istana Kepresidenan, Senin (28/5/2018).

Simak: Pancasila Bukan Prioritas

Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, lembaga serupa sebenarnya pernah ada semasa Orde Baru. Badan itu dulu bernama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

BP7 ini dibentuk untuk menjaga ideologi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun, lembaga itu dibubarkan pada 1998 melalui TAP MPR No XVIII/MPR/1998.

BPIP tentu tidak boleh mengulang kegagalan BP7 yang memaksa masyararakat bermoral Pancasilais melalui proyek-proyek penataran. Sementara, penyelenggara negara justru dibiarkan jauh berjarak dari nilai-nilai Pancasila.

Oleh sebab itu, rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan titik krusial sekaligus kunci keberhasilan kelembagaan BPIP itu sendiri. Sebagai lembaga  yang baru dibentuk, rekrutmen personalia akan menjadi cermin dan parameter besar implementasi penanaman ideologi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here