BPIP, Jangan Sampai Jadi Penafsir Tunggal Pancasila

0
137
Anggota dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Nusantara.news, Jakarta – Sejak dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) pada 19 Mei 2017 lewat Perpres No. 54 Tahun 2017 yang kemudian diubah yang kemudian diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018, mendapat sejumlah tanggapan mengenai fungsi dan perannya. Kekhawatiran pun muncul bahwa BPIP akan mengulang kembali pola Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang dinilai tidak berhasil menanamkan hakikat nilai Pancasila pada masyarakat bahkan lebih menjadi alat politik orde baru.

Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, Pancasila amat sering dibahas, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Hampir semua pidato Presiden Soeharto mengutip Pancasila. Pancasila jadi kata kunci pidato Soeharto untuk menunjukkan Orde Lama sebagai masa yang penuh kekacauan karena tidak mengamalkan Pancasila. Dalam wacana khas Orde Baru, berbagai penyelewengan, disintegrasi, pemberontakan, dan komunisme adalah praktik penyimpangan terhadap Pancasila.

Lantas mengapa setelah lengsernya Soeharto Pancasila tak terdengar lagi, bahkan muncul keengganan berbagai kalangan mengakui eksistensi Pancasila? Pasca-Reformasi muncul kekhawatiran, jika Pancasila kembali berperan, berarti Indonesia kembali ke masa Orde Baru dan Orde Lama. Pancasila diidentikkan sebagai bagian dari rezim dan ideologi monotafsir penguasa, bahkan menjadi pembenar untuk menggebuk lawan-lawan politik.

Pun begitu, dalam diskusi “Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Tengah Arus Politik Identitas” di Universitas Pancasila, beberapa waktu lalu, pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, pada masa Orde Baru, meski kehidupan keseharian penyelenggara negara dan masyarakat masih jauh dari perilaku yang Pancasilais, saat itu setidaknya ada pengetahuan memadai soal Pancasila.

“Sekarang ini sudah perilaku tidak Pancasilais, pengetahuannya juga tidak ada. Padahal, orang psikologi percaya, awal dari perilaku adalah pengetahuan,” kata Hamdi. Dia menambahkan, Pancasila perlahan-lahan terancam menghilang dari memori kolektif bangsa.

Karena itu, kehadiran BPIP sebenarnya memberi angin segar bagi tumbuhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup sekaligus “wadah” pemersatu bangsa. Namun, lepas tujuan positif yang diembannya, sebagian publik juga telanjur meyakini bahwa salah satu yang mendasari lembaga ini dibentuk adalah karena maraknya aksi kelompok yang dianggap intoleran dan radikal, yang terutama memakai isu agama dan SARA untuk menarik dan membangkitkan emosi massa. Kelompok ini juga kerap mengeritik dan berlawanan dengan pemerintah.

Jika alasan ini yang lebih mengental, maka aspek rasionalitas dan kematangan dalam pembentukan BPIP akan tergerus oleh sikap reaksioner dan nafsu “menindak” semata. Dengan begitu, Pancasila bisa terjerumus pada tafsir yang ujung-ujungnya mengarahkan Pancasila sebagai alat gebuk dan indoktrinasi belaka.

Kekhawatiran serupa secara tersirat juga muncul dari pernyataan Prof Dr Mochtar Pabottinggi. Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menilai penguatan ideologi Pancasila melalui BPIP ini tidak bisa lagi menggunakan pendekatan doktrinasi gagasan seperti di masa orde baru. Menurutnya yang lebih penting sekarang ini adalah contoh konkret dari para pejabat negara dalam wujud perilaku, kebijakan, dan produk perundangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

“BPIP sama saja dengan mengulangi orde baru. Itu kosong melompong, hampa, nggak ada gunanya itu. Terpenting adalah wujudkan Pancasila dalam undang-undang, dalam kebijaksanaan, dalam perda. Jangan anak muda dicekoki lagi dengan model-model P4 itu,” tambahnya.

Pemahaman seperti ini tentunya harus dikubur dalam-dalam, sehingga tidak memunculkan trauma atas niatan baik untuk membumikan Pancasila. Publik saat ini cukup cerdas untuk melihat kinerja pemerintah, utamanya berkaitan dengan upaya pembinaan ideologi Pancasila. Point of interest disini adalah bagaimana komponen bangsa ini mampu memahami ideologi negara dengan baik dan benar, tanpa menegasikan kritik atas implementasi Pancasila sebagai ideologi yang terbuka.

Yang dibutuhkan sekarang ini, BPIP harus mampu merekayasa sosial sesuai dengan tuntutan zaman untuk menjaga memori kolektif bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks itu, kehadiran lembaga seperti BPIP amat dibutuhkan. Namun dengan syarat: Jangan sampai jadi penafsir tunggal Pancasila.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here