BPJS Kesehatan Gagal Bayar, Ancam Pasokan Obat

0
476
Jatuh tempo obat dan alat kesehatan (alkes) JKN yang belum dibayar pemerintah mencapai Rp3,5 triliun. Pasokan obat dan alkes terancam terganggu tahun ini.

Nusantara.news, Jakarta – Pengurus pusat Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) mengeluhkan utang jatuh tempo obat dan alat kesehatan (alkes) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum dibayar pemerintah mencapai Rp3,5 triliun. Surat dari GP Farmasi tersebut beredar Rabu (5/9).

Surat yang ditujukan untuk Menteri Kesehatan Nila Moeloek itu menyebutkan, bahwa jatuh tempo pembayaran obat dan alkes JKN semakin panjang. Pada akhir 2016, rata-rata tempo pembayaran JKN adalah 90 hari. Namun sejak Januari sampai Juli 2018, rata-rata tempo pembayaran mencapai 120 hari di semester I 2018.

Dengan demikian dalam waktu 1,5 tahun, tempo pembayaran makin memburuk dan memanjang sampai bertambah sekitar 30 hari. Dengan kata lain, BPJS Kesehatan mengalami gagal bayar.

Hal itu menyebabkan kesulitan cash flow bagi pedagang besar farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Dampak yang bisa diprediksi adalah terganggunya pasokan obat dan alkes pada semester kedua tahun ini. Akibatnya, program JKN terancam mengalami kendala supply obat-obatan dan alat kesehatan menjelang akhir tahun 2018 ini. Setidaknya ada 20 PBF-PAK yang hutangnya belum dibayar pemerintah.

Angka hutang JKN atas PBF-PAK dikirimkan oleh setiap PBF Nasional yang ada, sehingga totalnya akurat.

GP Farmasi mendata hutang JKN kepada PBF/PAK semakin membengkak dan semakin panjang masa pembayarannya. Hutang obat dan alkes JKN yang belum dibayar mencapai Rp 3,5 triliun per Juli 2018, dan masih akan terus membesar dari waktu ke waktu sesuai dengan aktivitas sampai akhir tahun 2018.

Claim dispute antara faskes & BPJS-Kesehatan menjadi bom waktu. Korban terbesar adalah pihak PBF-PAK karena tidak ada kejelasan status pembayaran. Contoh kasus di RSCM dan banyak RS Pemerintah lainnya. Pada saat ada claim dispute antara faskes dan BPIS-K, biasanya memakan waktu lebih dari 6 bulan. Dalam hal-hal tertentu, banyak transaksi di mana hutang faskes/BPJS-K bisa mencapai lebih dari l tahun. Pihak GP Farmasi tidak tahu harus meminta tolong ke siapa serta ekskalasi kemana.

Selain masalah pembayaran hutang JKN yang sudah masuk titik kritis, PBF dan PAK juga masih memikul beban biaya tinggi dengan adanya aturan wajib pungut (Wapu), di mana setiap penjualan obat dan alkes dari PBF dan PAK kepada faskes pemerintah. Dalam hal ini PBF-PAK dipungut PPN 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%, yang menambah beban cash flow dan bunga modal kerja yang sangat tinggi. Sekitar Rp 1,5-2 triliun dana PPN PBF dan PAK berstatus lebih bayar ke pemerintah, yang harus selalu direstitusi setiap tahunnya.

Proses restitusi PPN memakan waktu sekitar 2 tahun. Hal ini menambah beban modal kerja dan sumber daya perusahaan, serta menambah biaya bunga modal kerja setara dengan 3-4% dari nilai penjualan. Kondisi ini menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang dipikul oleh industri dan distributor. Padahal di era low price low margin saat ini, sebagaimana diketahui industri farmasi telah berusaha meningkatkan efisiensi, dengan semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya yang disesuaikan dengan harga yang semakin rendah.

Akibatnya, program JKN yang menjadi sebuah revolusi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi tumpul. Melalui program JKN, pemerintah berharap mengatur harga obat agar dapat dijangkau dengan daya beli masyarakat. Tapi kondisi tersebut justru membebani pelaku industri farmasi. Maklum saja, harga obat BPJS sudah ada ketetapannya. Sehingga industri farmasi tidak bisa semena-mena menaikkan harga.

Padahal tidak semua industri farmasi memenangkan tender dalam pengadaan obat untuk BPJS. Untuk obat jenis paracetamol misalnya. Hanya ada satu industri yang memenangkan tender pengadaan paracetamol untuk BPJS. Sedangkan sisanya tetap memproduksi sendiri dan dijual sendiri. Mereka harus menyadari di luar BPJS itu ada produk-produk yang sama. Karena BPJS ini kan bukan di supply dari semua industri, yang menang cuma satu. Tapi lainnya tetap produksi.

Atas masalah ini, maka dilakukan kajian perpajakan atas Wapu JKN yang telah dibuat oleh konsultan independen, tentunya dengan rekomendasi Wapu JKN perlu dihapuskan atau diubah aturannya, karena hanya menambah beban ekonomi tinggi. Karena itu industri dan distributor farmasi masih menantikan solusi nyata dari Kementerian Keuangan untuk membantu beban para supplier yang memasok obat obatan dan alkes program JKN.

Ketua GP Farmasi F. Tirto Kusnadi mengatakan, masalah besar akan terjadi pada seluruh rantai pasokan (supply chain) mulai produksi, distribusi, hingga ke pelayanan kefarmasian dan kesehatan, bahkan terhadap pelayanan di tingkat eceran.

“Kami membutuhkan bantuan solusi segera serta mediasi dari lbu Menteri Kesehatan untuk mengatasi permasalahan hutang JKN dan Wapu JKN ini. Hal ini sebagaimana yang kami sampaikan di atas, mengantisipasi adanya kejadian force majeure yang dapat mengganggu ketersediaan obat dan kelancaran program JKN di lndonesia,” tulisnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa permasalahan kerugian GP Farmasi akan berdampak pada pasien. Yang dikhawatirkan adalah rumah sakit akan meminta pasien membeli obat di luar rumah sakit karena stok berkurang. Akibatnya pasien harus mengeluarkan uang tambahan. “Supply obat ke RS berkurang karena RS belum bayar obat,” katanya.

Timboel juga beberapa kali mendapat aduan soal alkes yang belum dibayarkan. Dia mengaku bahwa pernah dihubungi supplier alkes karena salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta belum membayar. “Pihak rumah sakit belum bisa bayar karena klaim dari BPJS Kesehatan belum dibayarkan,” ujarnya.

Padahal dengan keterlambatan pembayaran, maka biaya klaim akan bertambah mahal. Hal itu dikarenakan BPJS Kesehatan dikenai denda 1 persen perbulan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukannya. ”Per Mei 2018, utang klaim BPJS sebesar Rp4,2 triliun. Artinya dalam sebulan, BPJS Kesehatan dikenakan denda Rp42 miliar,” ucapnya.

Sementara pihak BPJS Kesehatan menampik jika pihaknya memiliki hubungan langsung dengan GP Farmasi. “RS yang punya apotek. Apotek ambil obat ke PBF,” tutur Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas.

Iqbal juga menolak jika pihaknya selalu terlambat dalam pembayaran. “Berusaha. Memang ada yang lewat dari jatuh tempo,” jawab Iqbal ketika ditanya mengenai keterlambatan pembayaran biaya klaim ke rumah sakit.

Walaupun demikian, BPJS Kesehatan maupun GP Farmasi sudah melakukan pertemuan pada Agustus lalu. “Artinya ini ada komitmen BPJS Kesehatan membayar ke RS secara first in first out,” bebernya,

Sementara itu anggota Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori mengatakan, bahwa sudah sejak lalu, sudah ada agenda rapat koordinasi mengenai obat dan alkes dengan berbagai steakholder terkait. “Rakor diagendakan pada 13 September,” ujarnya.

Terkait keuangan BPJS Kesehatan, anggota DJSN lainnya Zainal Abidin menjelaskan bahwa JKN memang sedang mengalami defisit struktural. “(kondisinya) Anemia berat. Tidak ada jalan lain kecuali transfuse,” kata mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.

Zainal mengakui bahwa JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan memang disetting defisit. Tetapi sayangnya tidak dibuat skenario untuk mengatasi defisit tersebut. Menurut dia, perlu adanya dana kontigensi atau dana darurat untuk menyelamatkan program JKN di BPJS Kesehatan. “Percuma ribut-ribut soal BPJS Kesehatan,” katanya.

Diketahui laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, pada semester I 2018 defisit BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp32 triliun dan bakal terus bertambah. Setiap kali BPJS Kesehatan melaporkan defisit ke pemerintah, selalu disuruh kembali membicarakan persoalan efisiensi. Padahal defisit BPJS Kesehatan tidak bisa diatasi hanya dengan efisiensi.

Defisit keuangan BPJS Kesehatan sebenarnya sudah berlangsung sejak 2014. Penyebabnya banyak, mulai dari internal seperti efisiensi hingga eksternal semacam piutang iuran peserta. Paling fatal, defisit terjadi lantaran manajemen BPJS Kesehatan enggan berbenah dari sisi manajerial.

Padahal untuk mengikis defisit, ada sejumlah langkah manajerial yang bisa dilakukan manajemen BPJS Kesehatan. Pertama, menaikkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari anggaran pendapatan belanja dan negara (APBN) serta peserta mandiri. Apalagi, aturan main yang berlaku mengizinkan BPJS mengerek iuran setiap dua tahun sekali dan terakhir iuran naik 2016 lalu. Direksi harus berani minta kenaikan iuran ini.

Kedua, menagih piutang iuran yang menumpuk dan tidak ada kejelasan. Berdasarkan data BPJS Watch, nilai piutang iuran peserta mandiri dan korporasi swasta juga badan usaha milik negara (BUMN) hingga 31 Mei lalu mencapai Rp 3,4 triliun. Nah, bila separuhnya saja bisa ditagih, maka nilainya cukup signifikan untuk menutup defisit.

Ketiga, manajemen BPJS Kesehatan harus menerjunkan tim pengawasan. Ini terkait dugaan manipulasi tagihan kepada BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh oknum dokter dan rumah sakit.

Keempat, BPJS Kesehatan seharusnya menghapus kategori kelas. Perbedaan BPJS kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini memang dilihat dari besar kecilnya iuran bulanan yang harus dibayar. Aturan ini jelas salah dan berpengaruh pada pelayanan kesehatan. Tidak sesuai keadilan sosial. Apabila BPJS masih menerapkan aturan ini, maka jangan salah kalau pengelolaan keuangan menjadi amburadul. Penggunaan BPJS Kesehatan dengan aturan kelas, bisa membuat pemerintah tidak bisa mengakomodir peserta kelas 2 dan kelas 3. Sebab bila peserta kelas 1 sakit, maka beban besar akan ditanggung di kelas 1. Kita tidak tahu banyak mana klaim peserta BPJS kelas 1 dan kelas 3. Bisa saja selama ini klaim terbanyak justru dari kelas 1, sehingga biaya tinggi dibebankan pada negara.

Memang sangat disayangkan bila BPJS Kesehatan yang pernah mendapat predikat program asuransi terbaik di dunia, tidak segera mengubah cara kelola keuangannya. Pasalnya, BPJS ini ibarat orang arisan, siapa yang sakit dibayari dengan cara patungan.[]

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here