BPJS Kesehatan Kehilangan Fungsi Sosial

1
369
Unjuk rasa atas kebijakan Direksi BPJS Kesehatan yang mengurangi tiga layanan sekaligus membuat BPJS Kesehatan kehilangan fungsi sosialnya.

Nusantara.news, Jakarta – Setelah dokter, rumah sakit, kini giliran masyarakat protes atas kebijakan Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang membatasi jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir dan rehabilitasi medik.

Pembatasan ketiga layanan pavorit para peserta BPJS Kesehatan itu dirasakan bahwa BPJS telah kehilangan fungsi sosial dalam melayani masyarakat.

Sejumlah massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengadukan berbagai persoalan BPJS Kesehatan ke Istana Negara. Mereka menyayangkan beberapa pelayanan kesehatan dari BPJS yang dianggap tidak sebaik dulu.

“Kami tidak berunjuk rasa atau demo, tapi hanya mau melaporkan apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang kami lihat, rasakan, dan alami. Kami khawatir Pak Jokowi tidak mendapat informasi lengkap tentang BPJS Kesehatan. Ini semata-mata bentuk kepedulian kami kepada bapak Presiden yang kami hormati,” tutur Ketua DKR Depok Roy Pengharapan yang diterima beberapa perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, kemarin.

Aksi tersebut meminta Presiden mencabut mencabut peraturan direksi BJPS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat.

“Kami minta dikeluarkan keppres (keputusan presiden) tentang pencabutan aturan ( BPJS Kesehatan) yang merugikan pasien,” ujar Roy.

Aturan yang dinilai merugikan warga tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018. Aturan itu berisi pembatasan jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik.

Roy menilai, jika peraturan itu terus ada, maka akan membahayakan warga khususnya untuk tingkat harapan hidup. Kalau Presiden Jokowi tidak merespon aturan BPJS tersebut karena jajarannya tidak menyampaikan secara utuh terkait kerugian yang akan ditimbulkan setelah aturan itu berlaku.

Peraturan direksi BJPS Kesehatan itu dinilai menyulitkan dan merugikan Presiden.

Seperti diketahui, mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Beberapa hal yang menjadi keberatan dokter, rumah sakit dan masyarakat peserta BPJS Kesehatan antara lain soal peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh direksi BPJS yang dianggap merugikan dan menyulitkan masyarakat pengguna kartu BPJS. Juga, fakta bahwa belum semua masyarakat mendapatkan KIS atau Kartu Indonesia Sehat.

Salah satu peraturan yang merugikan, yaitu peraturan PBJS tentang Kegawatdarutan, yang kini semakin mempersulit proses untuk mendapatkan kartu BPJS dalam kondisi emergensi atau gawat darurat.

“Dulu mudah tapi sekarang jadi sangat sulit dan rumit sehingga pasien bisa keburu meninggal sementara kartu emergensinya belum jadi,” demikian keluh Roy.

Ketua DKR wilayah Tangerang Selatan Aidil Adha meminta agar dalam kondisi darurat masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja. Selain itu, DKR memandang semua masalah yang terjadi sekarang antara lain bersumber dari direksi BPJS yang kaku dan berpotensi menelantarkan pasien.

Para pengunjuk rasa ditemui oleh Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Eko Sulistyo dan didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bimo Wijayanto dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Wandy Tutorong.

Menanggapi hal tersebut, Eko menyampaikan bahwa pemerintah selama ini telah sangat jelas menjadikan PBJS sebagai prioritas. Eko juga menjelaskan bahwa memang ada masalah dalam kelancaran pembayaran kewajiban BPJS namun hal itu sudah mendapatkan perhatian presiden.

“Presiden minggu lalu sudah memerintahkan agar segera dilakukan pembayaran. Presiden juga telah memahami masalah-masalah dalam BPJS,” demikian Eko.

Akibat ketidaklancaran pembayaran kewajiban BPJS, sedikitnya ada 6 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kekurangan obat-obatan. RSUD tersebut antara lain RSUD Tarakan, RSUD Koja, RSUD Budiasih, RSUD Cengkarenang, RSUD Pasar Minggu, RSUD Pasar Rebo. Padahal, dana tagihan itu sangat diperlukan untuk membeli obat-obatan dan biaya operasional rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

“Rumah sakit ini sudah tidak bisa beli obat, terus orang datang ke rumah sakit bagaimana, enggak ada obat? Dokternya juga lebih cenderung kepingin menjadi dokter Puskesmas karena jelas ada TKD (tunjangan kerja daerah),” kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

Saefullah menegaskan, bila dalam waktu dekat ini dana dari BPJS tidak kunjung dikucurkan maka krisis obat-obatan akan menjalar ke Puskesmas.

Pemprov DKI Jakarta segera menyurati BPJS. “Kami berkirim surat. Jangan sampai masalah ini menimbulkan hal lebih buruk sehingga merugikan warga Jakarta,” tegasnya.

Setiap bulan, sambung Saefullah, Pemprov DKI Jakarta selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit. Situasi ini membuat keuangan rumah sakit terganggu dan dokter-dokter juga telat dibayar.

Pengurus pusat Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) mengeluhkan utang jatuh tempo obat dan alat kesehatan (alkes) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum dibayar pemerintah mencapai Rp3,5 triliun.

Surat yang ditujukan untuk Menteri Kesehatan Nila Moeloek itu menyebutkan, bahwa jatuh tempo pembayaran obat dan alkes JKN semakin panjang. Pada akhir 2016, rata-rata tempo pembayaran JKN adalah 90 hari. Namun sejak Januari sampai Juli 2018, rata-rata tempo pembayaran mencapai 120 hari di semester I 2018.

Dengan demikian dalam waktu 1,5 tahun, tempo pembayaran makin memburuk dan memanjang sampai bertambah sekitar 30 hari. Dengan kata lain, BPJS Kesehatan mengalami gagal bayar.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menuturkan, BPJS Kesehatan dihadapkan pada premi atau iuran yang terlalu rendah dan klaim yang sangat tinggi. Tanpa adanya perbaikan dari sisi iuran dan mekanisme klaim, maka BPJS Kesehatan, akan terus membutuhkan suntikan dana dari pemerintah.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan terlalu rendah, di bawah keekonomian terutama untuk peserta mandiri. Padahal dari sisi klaim, klaim terbesar itu dari penyakit katastropik yang kebanyakan diderita peserta mandiri, bukan klaim dari perserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Klaim dari peserta PBI yang mencapai 110 juta, menurut Irvan, nyatanya justru lebih kecil dibandingkan peserta mandiri. Pasalnya, kendati jumlah perserta mandiri terbilang belum banyak, rata-rata peserta mandiri menggunakan fasilitas BPJS untuk pengobatan penyakit katastropik, seperti jantung, stroke, ginjal, kanker yang menyedot biaya besar.

“Jadi yang klaim paling banyak itu justru orang-orang yang bukan dibayari pemerintah dan bukan penerima upah,” demikian Irvan mengungkapkan.

Mau tidak mau, BPJS Kesehatan perlu menaikkan iuran bagi peserta mandiri. Selain itu, BPJS Kesehatan juga perlu menerapkan cost sharing (pembagian biaya) kepada peserta, khususnya peserta mandiri untuk pengobatan jenis penyakit katastropik.

“Ini yang saat ini sudah diterapkan di Amerika Serikat dan Jerman,” jelas dia.

Tanpa itu, Irvan memprediksi, beban BPJS Kesehatan akan terus membengkak. Dia pun memperkirakan hingga 2019, BPJS Kesehatan akan terus mengalami defisit anggaran sekitar Rp8 triliun hingga Rp10 triliun yang harus ditambal dari APBN.

Bahkan jika dikumulasi total defisit BPJS sejak awal berdiri hingga akhir 2018 diperkirkan lebih dari Rp25 triliun. Tampaknya perlu kepedulian ekstra dari Kepala Negara agar BPJS tidak kehilangan fungsi sosialnya, dan yang lebih penting lagi tidak stagnasi.[]

 

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here