BPK Audit SPJ Dana Desa di Situbondo

0
153

Nusantara.news, Situbondo – Sejak pertengahan Februari lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit surat pertanggung-jawaban aliran dana desa yang sudah tersebar di 132 desa se-Situbondo. Audit itu sebagai upaya mengantisipasi kebocoran agar tepat sasaran.

BPK memiliki tenggat waktu 21 hari memeriksa seluruh dokumen. Setelah prosedur administratif selesai, BPK akan turun ke lapangan dan melakukan audit lapangan terkait pembangunan yang bersumber dari aliran dana desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Suraji mengaku telah melakukan komunikasi inetensif tentang berbagai prosedur administratif SPJ dana desa.

“Data SPJ bantuan Dana Desa setiap waktu berubah. Kami berharap semua SPJ akan rampung akhir bulan ini. Sebenarnya penyerahan SPJ bantuan Dana Desa sudah terlambat. Mestinya  SPJ sudah rampung SPJ 31 Desember 2016.  Meski terlambat, ada kemajuan pihak Desa menyelesaikan SPJ, dibandingkan tahun sebelumnya”, ungkap Suraji Senin (27/2/2017).

Keterlambatan SPJ dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pemerintahan desa. “Keterlambatan SPJ dana Desa akan merugikan pihak Desa sendiri. Selain berakibat keterlambatan pencairan tahun ini, realisasi program pembangunan di Desa juga akan terlambat,” tegasnya.

Saat ini Bupati Situbondo Dadang Wigiarto sudah menginstruksikan kepada jajaranya untuk segera mencairkan dana desa bagi pemerintahan desa yang sudah menyelesaikan LPJ nya.

Bantuan Dana Desa di Situbondo mencapai 38 Milyar rupiah dengan sasaran 132 desa. Masing-masing desa akan mendapatkan dana sebesar 280 sampai 200 juta.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here