BPK Beri Amunisi Baru Tuduhan Korupsi RJ Lino

0
359
Temuan baru BPK pada audit investigasi PT Pelindo II ditemukan adanya kerugian negara Rp8,18 triliun. Temuan audit tersenut dimasa kepemimpinan RJ Lino.

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil investigasi atas pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok serta sarana dan prasarana pendukung lainnya dengan potensi kerugian negara Rp8,18 triliun.

Temuan BPK terbaru, justru ada potensi kerugan negara Rp8,18 triliun atas pembagunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Hasil audit BPK terbaru itu telah diserahkan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

“Laporan hasil investigatif ini saya terima secara resmi dari BPK. Selanjutnya, akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk diserahkan kepada Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo II nantinya menyerahkan kepada para penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai menerima Ketua BPK di ruang kerjanya kemarin.

Dalam laporan itu BPK menyimpulkan berbagai penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian keuangan negara antara lain sebesar Rp335,59 miliar dan US$46,53 juta (ekuivalen Rp697,16 miliar) sehingga total mencapai Rp1,032 triliun.

Selain itu, ditemukan pula potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp440,211 miliar.

Bambang mengatakan bahwa ada enam penyimpangan yang ditemukan BPK. Pertama, penyimpangan dalam penganggaran yaitu tidak adanya sinkronisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Kedua, penyimpangan dalam perencanaan berupa pekerjaan survei investigasi dan desain oleh PT LAPI ITB. Ketiga, penyimpangan dalam pekerjaan redesain oleh PT LAPI ITB.

Keempat, penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal petikemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pembangunan Perumahan.

Kelima, penyimpangan dalam pengawasan atas pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I oleh PT Haskoning Indonesia.

Keenam, penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan gardu induk 150 kv oleh PT Hutama Karya.

Bambang berharap laporan investigatif BPK tersebut tidak hanya menjadi tumpukan buku. Laporan investigatif BPK harus segera ditindaklanjuti, sehingga ada kepastian dan penegakan hukum.

“KPK, kepolisian, dan kejaksaan harus menindaklanjuti dengan serius berbagai temuan penyimpangan yang diperoleh oleh BPK. Laporan investigatif ini juga bisa dijadikan pintu masuk bagi penegak hukum untuk membersihkan BUMN dari praktik KKN,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada 2017–2018, BPK juga telah menyerahkan tiga Hasil Pemeriksaan Investigatif lainnya menyangkut PT Pelindo II.

Pertama, perpanjangan kerja sama usaha dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II sebesar Rp4,08 triliun.

Kedua, soal perpanjangan kerja sama Operasi Terminal Peti Kemas Koja dengan indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal US$139,06 juta ekuivalen Rp1,86 triliun.

Ketiga, pembiayaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan indikasi kerugian negara pada PT Pelindo II sebesar US$54,75 juta ekuivalen Rp741,75 miliar.

“Jika ditotal dengan laporan investigatif terakhir yang baru disampaikan, total indikasi kerugian negara secara keseluruhan mencapai Rp8,18 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil. KPK, kepolisian, maupun kejaksaaan harus serius menangani ini. Jika tidak, rakyat yang akan menuntut pertanggungjawabannya,” ucap Bamsoet.

Pelabuhan Kalibaru

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan pihaknya menemukan proyek pembangunan Pelabuhan Kalibaru yang diinisiasi sejak tahun 2012 tersebut, termasuk yang saat ini digunakan yakni NPCT-1 terindikasi merugikan negara Rp1,4 triliun.

Pembangunan Pelabuhan Kalibaru tidak dimasukkan ke Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dalam hal teknis, material dasar pembangunan Kalibaru menggunakan lumpur bukan pasir. Sehingga rentan terhadap penurunan sekunder dan berpengaruh terhadap kekuatan konstruksi termasuk pelabuhan eksisting NPCT-1, demikian Moermahadi.

Menurutnya, BPK bersama ahli konstruksi dan geologi menyimpulkan bahwa umur pemakaian pelabuhan Kalibaru tahap 1 (NPCT-1) hanya mencapai 20 tahun dari yang direncanakan 100 tahun.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dengan kerugian negara ini dan kejanggalan dalam hal konstruksi, dapat disimpulkan, bahwa pelabuhan Kalibaru gagal konstruksi.

NPCT-1 tidak bisa dipakai. Untuk itu, biaya pembangunan pelabuhan Kalibaru termasuk fase 1 eksisting (NPCT-1) oleh Pelindo II yang telah dikeluarkan senilai Rp10 triliun lebih masuk dalam kategori total loss..

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa hasil audit investigatif terkait kasus-kasus Pelindo II telah selesai dan siap dilaporkan dalam sidang Paripurna DPR.

“Berdasarkan hasil audit investigatif BPK, terdapat kerugian negara dalam Kasus kontrak JICT senilai Rp4,08 triliun dan Koja Rp1,86 triliun,” ungkap Rieke.

Sementara itu dalam kasus global bond Pelindo II, terdapat kerugian negara lebih dari Rp700 miliar. Parahnya, karena kenaikan kurs saat ini, Pelindo II harus membayar bunga pinjaman Rp150 miliar per bulan.

Terakhir, pembangunan Pelabuhan Kalibaru termasuk tahap I (NPCT-1), ada kerugian negara sebesar Rp8,4 triliun karena gagal konstruksi. Sehingga dalam kasus Pelindo II, kami melihat ada kerugian negara senilai Rp15 triliun lebih.

Setelah ini kami akan menyerahkan seluruh hasil audit investigatif ini ke KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Saat ini kasus yang sedang intens diselidiki KPK yakni perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja, ungkap Rieke

Temuan BPK ini akan menjadi novum baru buat Kepolisian, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino.

Lino dipecat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada 23 Desember 2015 karena menghadapi tiga aparat hukum sekaligus, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK. Ini adalah kasus pertama dimana seorang Dirut BUMN dituntut oleh tiga lembaga hukum sekaligus untuk kasus yang sama, yakni dugaan mark up pembelian 10 mobile crane senilai Rp45,5 miliar.

Dengan adanya temuan investigasi BPK tersebut, maka RJ Lino dan kemungkinan besar akan digarap lagi dalam tuduhan sebagaimana disebut di atas. Tambahan kasus tersebut tentu saja harus dibuktikan di hadapan mahkamah pengadilan, tinggal sejauh mana tuntutan yang disampaikan benar-benar efektif dan dapat membuktikan bahwa RJ Lino terbukti bersalah.

Jangan sampai seperti kasus mobile crane yang tak hanya Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK yang bernafsu memperkerakan, bahkan dibentuk Pansus Pelindo II, tapi hasilnya niihil.

Karena itu cukup satu institusi saja yang mengajukan tuntutan, namun tuntutan itu benar-bena profesional. Temuan BPK dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan. Tapi semua berpulang pada kualitas persidangan di pengadilan kelak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here