BPK: Garuda Harus Putus Proyek Mahata dan Pecat Dirut

0
171
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan agar Garuda menghentikan proyek layanan konektivitas dari PT Mahaya Aero Teknologi karena melanggar aturan.

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk merekomendasikan pembatalan proyek kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi dan memecat Dirut Garuda I Gusti Ngurah Akshara.

BPK diketahui telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Garuda tahun 2018. Dari pemeriksaan tersebut, ada sejumlah rekomendasi yang mesti dijalankan maskapai pelat merah.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengungkapkan dari pemeriksaan itu, BPK meminta agar anak usahanya PT Citilink Indonesia membatalkan kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata). Mengingat transaksi itu pelaporannya telah direkayasa, dimana pendapatan Citilink yang dikonversi ke dalam pendapatan Garuda selama 15 tahun ke depan, dimasukkan sebagai pendapatan perseroan 2018.

Sebagaimana diketahui, kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia bermula karena dua komisaris keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas dalam Penerbangan antara Mahata dan Citilink.

Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 23.

Dari proyek Mahata, Garuda mengakui pendapatan sebesar US$239,94 juta, yang di antaranya sebesar US$28 juta bagian dari bagi hasil yang didapat dari Sriwijaya Air. Padahal, uang itu masih dalam bentuk piutang tapi diakui sebagai pendapatan.

Karena itu, menurut Achsanul, BPK meminta untuk membatalkan kerja sama Citil\iink dengan Mahata. Selain itu, BPK juga meminta penyajian kembali laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

Ia menambahkan, rekomendasi BPK merupakan mandat Undang-undang. Artinya, jika tidak dijalankan berarti melanggar Undang-undang. Rekomendasi itu wajib karena mandat UU. Kalau rekomendasi tidak dilaksanakan, akan melanggar UU.

Pertanyaannya, mengapa BPK merekomendasikan pembatalan atau memutus proyek Mahata dengan Citilink dan Sriwijaya Air?

Dokumen hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat sejumlah keterangan yang menjelaskan mengenai kerja sama dengan Mahata. Dokumen ini sendiri merupakan hasil pemeriksaan dan evaluasi laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

Dalam dokumen itu disebutkan, perjanjian kerja sama antara Citilink dengan Mahata belum sesuai dengan ketentuan. Ada dua poin setidaknya yang membuat perjanjian kerja sama ini belum sesuai ketentuan.

Pertama, perjanjian kerja sama Citilink dengan Mahata tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Dijelaskan pada huruf (a) poin pertama mengenai kedudukan para pihak.

Dalam Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas dalam Penerbangan nomor CITILINK/JKTDSOG/PERJ-6248/1018 beserta seluruh perubahannya, Direktur Utama Citilink hanya bertindak untuk dan atas nama perusahannya Citilink dan tidak dinyatakan bahwa Direktur Utama Citilink mendapat kuasa khusus dari Garuda Indonesia maupun Sriwijaya Air sehingga yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama ini hanya pihak Citilink dan Mahata.

Oleh karena itu GIA (Garuda Indonesia) dan SA (Sriwijaya Air) tidak memiliki kedudukan hukum, termasuk tidak memiliki hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Konektivitas dalam Penerbangan Nomor CITILINK/JKTDSOG/PERJ-6248/1018.

Di huruf (b) soal objek perjanjian. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas dalam Penerbangan adalah perjanjian antara Mahata dan Citilink. Citilink selaku pihak yang terikat dalam perjanjian tidak memiliki kewenangan dan kuasa atas sebagian objek perjanjian yang merupakan milik Garuda Indonesia maupun Sriwijaya Air.

Selain itu, dalam surat kuasa, Direktur Utama Sriwijaya Air memberikan kuasa atas 47 pesawat yang dimiliki, namun, yang diperjanjikan 50 pesawat. Tiga pesawat yang ada dalam perjanjian masih dalam proses perjanjian dan belum dimiliki Sriwijaya Air.

Dengan memperjanjikan barang yang merupakan milik pihak lain yang tidak ikut menjadi pihak dalam suatu perjanjian berarti bahwa objek perjanjian yang diperjanjikan tidak memenuhi syarat sebab yang halal. CI (Citilink Indonesia) yang terikat dalam perjanjian tidak memiliki kewenangan atas sejumlah objek perjanjian tersebut, dalam hal ini bertentangan dengan hukum.

Kedua, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas dan IFE belum bersifat final. Perjanjian masih akan dilakukan adendum dan belum mengatur detail terkait. Disebutkan di salah satu huruf, yakni huruf (a) soal hak dan kewajiban Garuda Indonesia/Sriwijaya Air dan Mahata.

Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas dan IFE antara Citilink dengan Mahata menyatakan dalam hal pesawat yang diperjanjikan melibatkan pesawat yang dioperasikan oleh Garuda dan/atau Sriwijaya Air, maka masing-masing akan Garuda dan/atau Sriwijaya akan menyepekati ketentuan kerja sama tersebut dalam perjanjian terpisah dengan Mahata atau dalam bentuk amandemen terhadap perjanjian kerja sama antara Citilink dan Mahata.

Sesuai dengan Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK) Nomor 08/BAPK/Tim-BPK/PDTT-GI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Nomor 13/BAPK/Tim-BPK/PDTT-GI/05/2019 tanggal 21 Mei 2019, Direktur Utama MAT dan Direktur Niaga CI menyatakan bahwa masih banyak klausul yang perlu dibahas terutama terkait pembayaran biaya kompensasi.

Dalam Pasal 3 ayat (2) perjanjian back to back antara GIA dengan CI kembali ditegaskan bahwa GIA dan MAT akan membuat perjanjian tersendiri mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak," seperti tertulis lebih lanjut.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pelanggaran akuntansi yang dilakukan Garuda Group adalah sebuah pelanggaran tata kelola perusahaan (good corporate governance—GCG). Yakni melakukan rekayasa laporan keuangan seolah-olah Garuda pada 2018 sudah mulai membukukan laba bersih sebesar Rp11,49 miliar, tapi faktanya masih membukukan rugi bersih Rp2,82 triliun.

Itu sebabnya Garuda pantas dihukum dengan menghentikan proyek Mahata, mengingat praktik rekayasa keuangan sudah lama dihindari dan dijadikan sebagai praktik amoral. Apalagi Garuda sudah menjadi perusahaan publik, akan memberi citra buruk bagi industri.

Terkait rekomendasi pemecatan Dirut Garuda Akshara, politisi Partai Demokrat  Ferdinan Hutahayan juga merekomendasikan hal yang sama. Namun kasusnya agak berbeda, yakni terkait ucapan terima kasih Presiden Jokowi di bodi pesawat Garuda seolah dari jamah haji. Tentu saja rekomendasi itu menambah bobot penggantian Dirut Garuda.

Menteri BUMN Rini Soemarno berpendapat tidak perlu berlebihan dengan memecat Dirut Garuda. Cukup didenda saja sesuai kadar kesalahannya.

Lepas dari rekomendasi penghentian proyek Mahata dan pemecatan Dirut Garuda, yang jelas, Garuda tengah dipaksa oleh lingkungan dan stakeholder untuk tampil sebagai perusahaan yang fair, good governance dan menaati aturan. Ke depan Garuda diharapkan memberikan contoh teladan dalam hal penerapan GCG.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here