BPK Harus Audit Impor Beras yang Berlebihan

0
258
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menurunkan harga eceran tertinggi (HET) beras sebesar Rp 500, namun juga memastikan impor beras tahap kedua tetap berjalan. Bahkan beras impor sudah datang ke Indonesia sekitar 600.000 ton.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah kembali memutuskan impor beras hingga 1 juta ton, padahal Perum Bulog meminta membatalkan impor beras karena cadangan beras sudah mencukupi. Saatnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit.

Minggu kedua bulan Ramadan atau pertengahan jelang Lebaran, harga beras mengalami penurunan. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Minggu (27/5/2018), harga beras yang turun, antara lain, beras IR.I (IR 64) harga turun Rp236 menjadi Rp11.714 per kg, beras IR.II (Ramos) harga turun Rp178 menjadi Rp10.668 per kg, beras IR. III (IR 64) harga turun Rp233 menjadi Rp9.295 per kg, beras Muncul I harga turun Rp86 menjadi Rp11.883 per kg, beras IR.42/Pera harga turun Rp316 menjadi Rp12.046 per kg, dan beras Setra I/Premium harga turun Rp135 menjadi Rp12.447 per kg.

Dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah segera menerbitkan aturan baru terkait perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp500 untuk komoditas beras medium dengan pembagian zonasi tetap tiga wilayah. Penurunan harga acuan itu sekaligus akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 yang mengatur tentang penetapan HET beras.

Pasalnya, perubahan harga telah dibahas dan diputuskan di Rancangan Permendag baru ini sudah masuk tahap finalisasi untuk kemudian segera ditandatangani. Dengan demikian, aturan mengenai HET baru ini diharapkan bisa keluar pekan depan dan bisa diimplementasikan sebelum Lebaran.

Mengacu pada Permendag 57/2017, harga beras dibagi menjadi 3 kategori wilayah. Harga beras medium di zonasi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi sebelumnya dipatok sebesar Rp9.450 per kilogram. Kemudian Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan HET ditetapkan sebesar Rp9.950 per kilogram. Sementara Maluku dan Papua sebesar Rp10.250 per kilogram.

Dengan penurunan harga sebesar Rp500, maka HET beras medium per kilogram di ketiga wilayah masing-masing turun menjadi Rp8.950, Rp9.450, dan Rp9.750. Namun demikian Rakortas hanya menetapkan untuk menurunkan harga beras medium, sementara untuk harga beras kualitas premium tidak mengalami perubahan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita beralasan, perubahan HET beras agar daya beli masyarakat menjadi terjangkau. Berdasarkan evaluasi, harga beras medium di 34 provinsi diklaim berhasil lantaran  rata-rata harganya mampu dijaga di kisaran di HET.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga pangan Stategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata  beras kualitas medium I per 31 Mei 2018 terpantau berada di kisaran Rp11.850 per kilogram.

Meski ada penurunan harga beras di tingkat konsumen, pemerintah tidak mengubah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Presiden 5 Tahun 2015. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan bantuan produksi untuk pertanian bisa diberikan secara efektif sehingga diharapkan dapat menekan biaya produksi beras menjadi lebih murah. Selain itu, penekanan harga di tingkat konsumen dianggap dapat memotong rantai distribusi yang panjang.

HPP gabah ditinjau, stop impor  

Tidak semua setuju dengan kebijakan Kemendag menurunkan HET beras. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menolak adanya penurunan HET ini. Sebab dengan adanya penurunan HET maka akan merugikan petani karena harga gabah akan turut-menurun. “Dengan penurunan HET, harga gabah akan ikut turun dan mengurangi semangat bertanam,” ujar Winarno, Rabu (30/5/2018).

Menurut Winarno, seharusnya kebijakan yang ditetapkan pemerintah adalah beradasarkan HPP. Pasalnya, HPP yang diatur dalam Inpres No. 5 tahun 2015 belum pernah diubah. HPP seharusnya naik, dan HET tidak turun, bahkan seharusnya dinaikkan. Ini malah sebaliknya, HPP tidak diubah tapi HET malah diturunkan. “Memang ada fleksibilitas, namun kan itu tidak ditetapkan dalam Inpres,” ujar Winarno.

Senada, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perppadi) meminta pemerintah meninjau kembali ketetapan HPP yang diberlakukan untuk gabah di tingkat petani. Sejak tiga tahun terakhir, HPP gabah belum berubah. Kondisi ini dikhawatirkan membuat petani menjerit sebab harus menjual gabah dengan harga cenderung murah.

Seperti diketahui, harga gabah kering panen di tingkat petani Rp3.700/kg, dan gabah di tingkat penggilingan seharga Rp3.750/kg. Untuk gabah kering giling ditentukan seharga Rp4.600/kg dan gabah kering giling di Bulog dihargai Ro4.650/kg. Sementara beras di gudang Bulog sendiri dijual Rp7.300/kg sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015.

Padahal harga produksi rata-rata sesuai survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei 2017—30 Juli 2017 menunjukkan harga produksi yang dikeluarkan petani rata-rata Rp3.900/kg. Belum lagi jika harga di tingkat pengepul tinggi, maka biaya produksi akan lebih jauh dari HPP yang ditetapkan.

Ketua Umum Perppadi Sutarto Alimoeso mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan kenaikan HPP kepada pemerintah. Namun pemerintah berdalih masih ada ketentuan fleksibilitas HPP sebesar 20% cukup untuk memberikan margin keuntungan bagi petani. Belum lagi pemerintah masih menggunakan paradigma harga beras murah, bukan menargetkan kestabilan harga.

Dengan pemerintah menaikkan HPP, maka upaya stabilisasi harga beras dapat terjadi, bukan malah memaksa menurunkan HET. Pasalnya, dengan HPP saat ini membuat petani tidak bergairah untuk menjual ke Perum Bulog yang notabene merupakan instansi pengamanan stok pangan termasuk beras. Jika kondisi ini dipertahankan, dikhawatirkan bakal membuat petani semakin sulit meraup keuntungan. Sekarang bukan waktunya mempertahankan harga pangan murah, tapi tetap wajar. Sehingga petani juga bergairah.

Sementara dari sisi impor, tampaknya penurunan harga beras mengindikasikan adanya beras impor yang akan masuk. Turunnya harga beras memang menjadi berita menggembirakan sebab mengindikasikan supply beras di dalam negeri sudah cukup, sehingga tidak perlu impor. Namun hal ini juga mengkhawatirkan karena dapat dijadikan bahan psikologis bagi pihak importir agar Mendag merekomendasikan impor.

Buktinya, rekomendasi impor sudah terlanjur diteken dan pihak importir juga sudah terlanjur ditunjuk. Mendag Enggartiasto pada Kamis (24/5/2018) lalu telah memastikan bahwa impor beras tahap kedua tetap berjalan. Bahkan saat ini beras impor sudah datang ke Indonesia sekitar 600.000 ton.

Impor tersebut meliputi rencana tahap pertama sebesar 500.000 ton dan tahap kedua juga 500.000 ton. Di sisi lain, penguatan stok dan stabilisasi harga menjadi dua alasan utama atas keputusan impor beras tersebut. Kemendag beralasan, izin impor beras dikeluarkan karena harga beras tak kunjung turun meskipun panen raya sudah berakhir. Untuk merealisasikan impor beras tersebut, Perum Bulog diberi jangka waktu sampai Juli 2018.

Inilah yang mengkhawatirkan. Banjirnya impor beras yang tidak diperlukan sebenarnya punya maksud yang perlu diwaspadai. Kemendag seakan memainkan “dua kaki” dalam mengambil kebijakan. Ketika harga beras diturunkan, hal ini menjadi alasan bahwa kebijakan diambil lantaran pasokan beras impor.

Apalagi selama ini data produksi beras antarinstansi terjadi perbedaan kendati sudah menggunakan peta digital. Sehingga angka-angka yang menjadi dasar impor beras pun dipertanyakan.

Versi Kemendag, impor beras dilakukan untuk penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog. Surat Persetujuan Impor (SPI) merupakan permintaan Bulog yang melakukan lelang impor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

Sebaliknya Kementerian Pertanian melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi mengaku belum mengetahui impor beras tahap kedua. Bahkan pihaknya sempat menolak dan menyesalkan kebijakan tersebut.

Menurut Agung, bila pijakan impor didasarkan pada stok beras, impor bisa dilaksanakan saat stok beras Bulog di bawah satu juta ton. Kementan telah menghitung proyeksi panen padi, tentunya dengan menjaga agar luas tanam minimal satu juta hektare per bulan. Pihaknya memperkirakan produktivitas padi tiga sampai 3,5 ton per hektare, produksi beras diprediksi tiga sampai 3,5 juta ton. Sementara konsumsi nasional saat ini terhitung 2,5 juta ton per bulan.

Diramal juga produksi beras pada Juli 2018 akan menembus tujuh juta ton seiring dengan panen padi di lahan rawa yang sudah berlangsung di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, pasokan beras diperkirakan aman karena stok di gudang Bulog pada 16 Mei 2018 mencapai 1,28 juta ton dan masih ada lebih dari 40 ribu ton yang tersimpan di Pasar Induk Beras Cipinang. Dengan perhitungan ini, angka-angka tersebut memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Komjen (Purn) Budi Waseso menganggap saat ini Indonesia belum membutuhkan pasokan beras impor. Sebab stok beras lokal dianggap masih melimpah untuk beberapa bulan ke depan. “Kalau selama itu kecukupannya terpenuhi, tidak perlu impor. Karena kita panennya sekarang, kita simpan,” ujar Buwas, Kamis (31/5).

Data Perum Bulog hampir sama dengan Kementan. Bahkan kata Buwas, 1 juta ton beras yang diimpor pun tidak langsung diserap seluruhnya. Suplainya bertahap tergantung jumlah yang dibutuhkan. Apalagi suplai 1 juta ton beras tidak terlalu genting karena ada masa panen dan masa tanam yang produktif. Jika dalam empat bulan stoknya mencukupi karena ada panen berikutnya, maka tidak perlu impor.

“Yang ada di Bulog hanya cadangan pemerintah yang sifatnya jika terjadi sesuatu, umpamanya ada bencana alam, berati panen gagal, itu kita suplai untuk ketersediaan barang,” ujarnya.

Namun apa boleh buat, toh impor tetap saja dilakukan. Malahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum Bulog tetap harus melakukan impor beras, meski stok sudah mencukupi. Darmin beralasan, keputusan soal impor beras telah diambil oleh pemerintah. Sedangkan tugas Bulog hanya pelaksana dan hanya menjalankan keputusan.

Komitmen pemerintah dengan menurunkan harga beras agar stabil dan agar dianggap pro rakyat seharusnya juga dimaknai dengan memberi kesempatan petani menikmati panen rayanya. Dengan menurunkan harga beras tapi tetap pada keputusan impor, pemerintah justru akan mematikan petani. Yang terjadi, pedagang akan memborong gabah petani pada harga yang murah. Setelah panen raya selesai, harga langsung melambung lagi. Pedagang untung, petani buntung. Jika benar dugaan tersebut, maka petani jelas dirugikan.

BPK turun tangan

Runyamnya data perberasan antarinstansi rupanya menarik perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Instansi yang dibidik yaitu Kementerian Perdagangan terkait dengan mekanisme impor dan Kementerian Pertanian mengenai akurasi data produksi pertanian. Audit impor beras BPK nantinya akan banyak menyoroti sejumlah hal dalam mekanisme impor,  seperti proses bisnis, rantai pasokan, database lelang impor, sistem informasi pangan dari sumber pemasok, serta harga beras luar negeri.

Ada empat temuan yang sudah dikantongi BPK. Pertama, mencakup persoalan data konsumsi beras nasional yang dinilai tidak akurat. Kedua, sistem pelaporan produktivitas padi tidak akuntabel. Ketiga, data luas lahan tidak akurat. Keempat, belum ditetapkannya angka cadangan pangan ideal pemerintah. Untuk audit data impor beras, BPK akan mulai pada periode 2015 hingga 2018.

Kementerian Pertanian juga akan diaudit. Nantinya BPK lebih banyak menyoroti masalah kebijakan pertanian serta data hasil produksi. Hal itu disampaikan Anggota IV BPK Rizal Djalil.

Tidak hanya itu, BPK nantinya menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah non-Kementerian agar dapat menyajikan data yang lebih akurat melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang rencananya baru akan dirilis Agustus mendatang. Pasalnya, BPK menilai kebutuhan penggunaan data produksi pertanian dinilai BPK sudah sangat mendesak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here