BPK Minta 43 Desa di Situbondo Kembalikan Dana Desa

0
199

Nusantara.news, Situbondo – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menemukan sekitar 43 desa di Situbondo tidak menggunakan anggara DD/ADD sesuai dengan laporan pertanggungjawaban . BPK menemukan data tersebut, setelah melakukan uji sampling terhadap 70 desa dari 132 desa di seluruh wilayah Situbondo.

“Memang ada temuan BPK RI setelah melakukan pemeriksaan dengan cara pengambilan contoh (sampling) sekitar 70 dari 132 desa di Situbondo penerima ADD/DD Tahun Anggaran 2016,” ujar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Situbondo, Bambang Priyanto di Situbondo,” Jumat (7/4/2017) .

Total anggaran yang harus dikembalikan dari 43 desa tersebut sebesar 1,7 miliar. Masing-masing desa diharuskan melakukan pengembalian dengan jumlah yang bervariasi, antara 2 juta sampai 140 juta.

“Kami sudah menindaklanjutinya atas temuan BPK itu dan 43 desa tersebut diberi waktu hingga bulan ini (April 2017). Desa bisa mengembalikan dalam bentuk uang atau menambah volume kegiatan fisik yang menggunakan ADD/DD,” tegasnya.

Salah satu indikator yang digunakan BPK untuk menelisik penggunaan ADD dan DD adalah dengan melakukan audit secara langsung dokumen LPJ di tiap desa dan melakukan perbandingan dengan hasil dari monitoring pembangunan dilapangan.

“Kalau menurut kami ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran untuk kegiatan fisik dan surat pertanggung jawaban penggunaan ADD/DD puluhan desa tersebut dikarenakan sumber daya manusia kepala desa, dan oleh karena itu kami akan terus menyosialisasikan terkait pembuatan SPJ,” tutup Bambang.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah  sepuluh persen (10%) dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian setiap Desa dan tata cara penggunaan ADD diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan setiap tahun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here