BPK Peringatkan Pemkot Kota Malang, Serapan Anggaran Belum Maksimal

0
107
Di kuartal I tahun 2017 (Jan-Mei) di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Malang masih rendah. Serapan anggaran yang rendah di Pemkot Kota Malang diketahui di Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C, serapan anggaran di Dishub masih sebesar 18,10 persen dari anggaran Rp 16,5 miliar. Sedangkan serapan di DLH masih 15,41 persen dari anggaran Rp 40 miliar.

Nusantara.news, Kota Malang – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jatim telah melakukan audit laporan keuangan daerah Kota Malang tahun anggaran 2016. Meski mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi dan PR bagi Pemerintah Kota Malang untuk memperbaiki kinerjannya.

BPK memperingatkan untuk penyerapan anggaran melalu dinas dan SKPD supaya lebih maksimal, pasalnya penyerapan anggaran tersebut merupakan salah satu indikator pengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan.

Apabila penyerapan anggaran tersebut terserap dengan maksimal, diimbangi dengan output implementasinya lancar, maka pembangunan suatu daerah tersebut akan berjalan. Terlebih manfaat dan dampaknya juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Manfaat tersebut nantinya akan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Walikota Malang, M Anton, mengungkapkan, memang serapan anggaran Kota Malang perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. “Ada satu catatan dari BPK, yakni penyerapan DAK supaya lebih maksimal dibandingkan tahun 2016. Khususnya DAK di beberapa satuan kerja,” ujar saat menghadiri acara di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Jl Raya Juanda, Sidoarjo.

BPK menyarankan pemaksimalan penyerapan DAK di Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Terhadap saran itu, Anton meminta kepada OPD untuk segera menyerap dan memakai anggaran setelah tahapan lelang selesai.

Seperti yang diberitakan media sebelumnya, memang serapan anggaran Kota Malang masih belum maksimal. Oleh karenannya, dampak pembangunan yang dilakukan juga kurang dirasakan oleh masyarakat.

Sebelumnya, pihak Dewan (DPRD) menyoroti kinerja pemerintah Kota Malang. Mereka menilai Pemkot Malang belum maksimal. Pasalnya dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2016, terdapat banyak tren penurunan atas penyerapan anggaran belanja, baik langsung maupun tak langsung.

Sekertaris Dewan, Bambang Suharijadi menyebutkan realisasi pendapatan Kota Malang pada 2016 memenuhi target sebesar Rp 1,7 triliun atau 100,33 persen. Namun, baru menyerap anggaran belanja langsung 49 persen hingga pertengahan November 2016 lalu. Total anggaran itu mencapai sekitar Rp 970 miliar. Padahal, total serapan sebelumnya pada 2015 lalu mencapai 87 persen.

Di tahun 2017 sampai bulan Mei di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Malang  masih rendah.

Serapan yang rendah diketahui ada di Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C, serapan anggaran di Dishub masih sebesar 18,10 persen dari anggaran Rp 16,5 miliar. Sedangkan serapan di DLH masih 15,41 persen dari anggaran Rp 40 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto meminta kepada SKPD mitra kerja Komisi C untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. “Terutama yang berkaitan dengan belanja modal. Sejauh ini beberapa masih rendah, sehingga kami pacu terus, termasuk mencari tahu di mana kendalanya,” tegasnya.

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here