BPK: Selama 2 Tahun, Potensi Kerusakan Lingkungan oleh Freeport Rp 185 Triliun

0
433
Beberapa warga mendulang emas di lokasi penambangan emas di Bombana, Sekitar 180 KM arah barat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (11/3). Sedikitnya 60 ribu warga yang melakukan penambangan di lokasi yang berukuran 3000 hektar tersebut. Menurut pemerintah setempat, dalam waktu dekat penambangan rakyat ini akan dihentikan karena merusak lingkungan. reuters/Yusuf Ahmad

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada potensi kerugian sebesar Rp 185 triliun akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasional penambangan PT Freeport Indonesia (PTFI). Penemuan data yang tidak sesuai dari penanganan  Amdal di lingkungan Freeport ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh tim pengawas dari ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. Potensi kerugian akibat dari kerusakan lingkungan atas Kontrak Karya Freeport ini terjadi selama tahun anggaran 2013-2015.

Temuan BPK yang didasari hasil laporan  kajian tim IPB mengenai amdal pengoperasian tambang Freeport menyatakan,  adanya   kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport sebesar US$1,43 juta atau setara Rp19,4 miliar berdasarkan kurs tengah BI per 25 Mei 2016.

BPK menilai,  Freeport-lah sebagai menyebab kerusakan lingkungan karena membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara dan laut. Pemerintah tidak mampu mencegah kerusakan hingga produksi Freeport telah mencapai 300 ribu ton sehingga nilai potensi kerugian mencapai Rp185 triliun. Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara data hasil kalkulasi IPB yang ditelaah BPK dalam konteks keuangan negara.

Auditor negara itu juga memeriksa kegiatan Freeport lainnya, yakni kegiatan tambang bawah tanah. BPK berpendapat, kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin lingkungan. Anggota IV BPK, Rizal Djalil menilai aktivitas tambang bawah tanah Freeport di luar lingkup dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) 1997. Hal ini terjadi, ujar Rizal, karena kelemahan pengawasan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Bambang Gatot Ariyono, merespon pernyataan BPK bahwa pihaknya sudah memastikan dan selalu mengawasi kepatuhan terhadap lingkungan. Dia juga menyatakan, Freeport sudah mengoperasikan tambang bawah tanah sejak 2016. Tetapi, kawasan tambang tersebut belum beroperasi secara komersil. Semua hasil galiannya masih tersimpan di gudang.

Di pihak lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan sudah melaporkan bahwa Freeport telah mengajukan permohonan amdal pada akhir 2016 kendati perusahaan masih harus melengkapi beberapa persyaratan lainnya.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, San Afri Awang mengatakan, tambang bawah tanah sudah tercakup dalam dokumen amdal 1997 sehingga Freeport tidak perlu mengajukan revisi. Menurutnya, Freeport hanya perlu mengajukan dokumen evaluasi lingkungan hidup secara berkala. “Tudingan BPK ke Kementerian Lingkungan Hidup jelas salah sasaran. Sebab, kewenangan pengawasan lingkungan ada pada pemerintah daerah,” ujar Bambang.

Di lain hal, temuan BPK juga menyatakan, bahwa Freeport melakukan pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare. penggunaan tanpa izin pinjam-pakai pada 2008-2015 ini merupakan aktivitas pertambangan yang melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 dan UU Nomor 19 Tahun 2004. Hal ini membuat negara kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penggunaan kawasan hutan sebesar Rp 270 miliar.

Namun, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar menyatakan, seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM malu dengan temuan BPK tersebut. Apalagi, sederet catatan Jatam tak bisa dipungkiri bahwa Freeport memang melakukan pelanggaran lingkungan seperti meracuni sungai, muara, laut di Kabupaten Mimika dengan limbah mengandung merkuri dan sianida.

Menurut Melky Nahar, setidaknya, ada lima sungai di sana yang terkena dampaknya, yaitu; Aghawagon, Otomana, Ajkwa, Minajerwi, dan Aimoe, digunakan sebagai tempat pengendapan limbah tambang (tailing). Selain itu, Freeport juga memperluas tanggul di barat dan timur ke arah selatan lantaran aliran tailing tak terkendali. “Limbah ini mengancam sungai baru, Tipuka. Masyarakat ulayat di sana terus memperotes tak tak pernah didengar, apalagi dilibatkan dalam negosiasi,” kata Melky.

Dengan adanya temuan BPK ini, Bambang Gatot Ariyono berjanji akan mengevaluasi kembali kepatuhan operasi PT Freeport Indonesia terhadap peraturan dan perlindungan lingkungan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here