BPPN, Masuk Sampah, Keluar Sampah

0
110
Kepala BPPN terakhir Syafruddin Arsjad Temenggung, menutup buku dengan tingkat recovery rate 25%

Nusantara.news, Jakarta – Sejak berdirinya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 1998, hingga berakhirnya masa tugas super body itu, banyak kalangan bertanya-tanya, apakah lembaga ini mampu membersihkan sampah perbankan yang berserakan?

Dalam perjalannya, ternyata proses restrukturisasi perbankan di BPPN berjalan kurang maksimal. Hasil pengembalian asetnya pun jauh di bawah rerata industri super body di negara lain.

Bahkan dalam salah satu proses restrukturisasi, menyebabkan Kepala BPPN terakhir Syafruddin Arsjad Temenggung harus jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Seolah mengonfirmasi ada sesuatu yang tidak beres dimasa lalu.

Tugas BPPN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17/1999 dalam pasal 3 ayat (1) pada dasarnya mengamanatkan tiga hal. Pertama, penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia. Kedua, penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Aset Management Unit). Ketiga, mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian aset dalam restrukturisasi.

Tugas BPPN ini sebenarnya merupakan perwujudan kepentingan rakyat. Dengan semakin menyimpangnya BPPN dalam menjalankan tugasnya, maka semakin membuktikan bahwa agency problem telah terjadi. Bukti adanya penyimpangan sebesar Rp27 triliun sebagaimana temuan audit BPK, membuktikan bahwa yang dilakukan para pimpinan BPPN dipisahkan oleh jurang yang luas dengan harapan rakyat.

Selain itu upaya pimpinan BPPN dalam menjual aset-aset yang tidak direstrukturisasi bertentangan dengan tugas ketiga yang mensyaratkan bahwa pengembalian uang negara harus melalui penyelesaian aset dalam restrukturisasi.

Untuk menjembatani jurang pemisah antara kepentingan para pimpinan BPPN dengan harapan rakyat, maka dibentuk pengawasan yang lebih efektif. Mengingat kerja BPPN dimasa lalu tidak hanya jauh dari harapan rakyat tapi juga jauh dari format pengawasan yang efektif.

Padahal dalam pasal 3 ayat (3) dari PP 17 berbunyi: Untuk mempelancar pelaksanaan tugas dan meningkatkan transparansi BPPN, dibentuk Komite Pengawas dengan fungsi: Pertama, pengkajian terhadap strategi dan kebijaksanaan BPPN agar sejalan dengan praktek-praktek yang berlaku secara Internasional dan memenuhi azas keterbukaan dan transparansi yang mengacu pada ekonomi pasar. Kedua, melakukan evaluasi atas pelaksanaan BPPN guna memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPPN.

Recovery rate

Perlu diingat, pertimbangan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) hanya dilakukan untuk rencana induk penyehatan perbankan dan RKAT BPPN, bukan seperti saat ini dimana semua kasus memerlukan pertimbangan dan persetujuan, sehingga KKSK terlibat terlalu jauh yang menyulitkan KKSK untuk menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. KKSK justru semakin memperkeruh penyakit agency problem yang ada.

Dalam sidang kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (Senin, 17 November 2003) telah diambil keputusan politik tentang pembubaran BPPN yang konon menurut Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti disetujui oleh semua peserta rapat.

Namun demikian perlu diingat bahwa keputusan politik ini tidak serta merta mengakui bahwa kerugian negara yang terjadi, yang diperlihatkan dalam, salah satunya, adalah tingkat recovery rate yang rendah merupakan biaya krisis ekonomi yang layak ditanggung rakyat. Keputusan ini harus diikuti oleh audit investigasi yang independen sebelum dan sesudah BPPN ditutup. Tanpa dilakukan audit investigasi yang independen maka penutupan BPPN sama saja dengan memutihkan kesalahan-kesalahan BPPN dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang.

Karena itu perlu adanya pengkajian yang lebih serius mengenai, apakah keputusan sidang kabinet ini sesuai dengan PP No. 17/1999. Mengingat masih dalam PP No. 17/1999 pasal 11 ayat (1) mengatakan bahwa, apabila setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan menurut penilaian Pemerintah bahwa BPPN telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya BPPN.

Jadi dalam kaitan pembubaran BPPN harus memenuhi dua syarat, pertama, telah lewatnya jangka waktu, kedua, Pemerintah menganggap BPPN telah menyelesaikan tugasnya. Dalam konteks peraturan ini maka hasil sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden tidak memenuhi unsur penutupan BPPN yaitu telah lewatnya jangka waktu BPPN (baca telah melewati Februari 2004) dan BPPN telah menyelesaikan tugasnya.

Syarat kedua dari penutupan BPPN adalah pemerintah menganggap BPPN telah melaksanakan tugas-tugasnya perlu juga dicermati secara seksama. Ketakutan bahwa penutupan BPPN sesungguhnya merupakan pemutihan dosa bagi penghapusan dosa-dosa BPPN sangatlah beralasan. Hal ini disebabkan karena sidang kabinet terbatas tersebut merupakan keputusan politik yang mengatakan bahwa BPPN telah menjalankan tugasnya yang juga berarti cenderung mengatakan bahwa BPPN tidak merugikan negara. Ayat tiga dari peraturan ini mengatakan bahwa pengakhiran BPPN serta akibat hukumnya ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Bagaimana bisa mengatakan bahwa tugas BPPN selesai? Apa ukurannya?

Sampai saat BPPN ditutup, Pemerintah maupun BPPN belum pernah menetapkan kriteria pengukuran selesainya tugas-tugas BPPN secara konkret dan terbuka, sehingga boleh dikatakan bahwa keputusan Kabinet yang mengatakan bahwa BPPN telah menyelesaikan tugas-tugasnya selalu dapat dipertanyakan.

Opsi penutupan BPPN mengatakan bahwa sisa aset BPPN akan ditampung dalam perusahaan induk atau perusahan patungan. Aset itu berasal dari BRU, AMI, dan AMC. Sedangkan kasus-kasus hukum akan diserahkan penyelesaiannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan PP No. 17/1999 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Dengan berakhirnya BPPN, segala kekayaannya menjadi kekayaan negara”. Pertanyaannya adalah, betulkah itu kekayaan atau justru kerugian negara?

Syarat kedua yang menyatakan bahwa BPPN berhasil menyelesaikan tugasnya agar bisa ditutup sesuai PP No. 17/1999 masih belum terpenuhi. Tugas BPPN dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17/1999 dalam pasal tiga ayat (1) yaitu: Pertama, penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia. Kedua, penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Aset Management Unit). Ketiga, mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian aset dalam restrukturisasi. Selain itu ada tambahan tugas BPPN lainnya yaitu melakukan penjaminan simpanan nasabah bank.

Perlu perbandingan

Apakah BPPN menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal recovery rate dan penyehatan perbankan sesuai dengan yang dimanatkan oleh PP No. 17/1999? Dalam Koran Tempo (Selasa, 18 November 2003) disebutkan oleh Ketua BPPN bahwa total recovery rate BPPN adalah sebesar 28% yang diperoleh dalam waktu yang sangat lama.

Bandingkan misalnya dengan lembaga sejenis di negara-negara lain yang justru beroperasi dalam waktu yang lebih singkat dapat memperoleh recovery rate yang lebih tinggi. Seperti FRA berhasil melakukan recovery rate sebesar 35%, KAMCO 49%, DANAHARTA 66% dan FDIC 57%. Dengan perbandingan seperti ini, dapat dikatakan bahwa upaya BPPN untuk mengembalikan aset negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian aset dalam restrukturisasi kredit sebagaimana amanat PP No. 17/1999, jauh untuk dikatakan berhasil.

Tingkat recovery rate aset BPPN dibandingkan dengan lembaga sejenis di negara-negara tetangga

Itu pun harus dipertimbangkan dengan masa kerja BPPN yang lebih lama yang jika diperhitungkan hasilnya adalah 16%. Selain itu selayaknya recovery rate BPPN juga dihitung berdasarkan biaya publik yang telah ditimbulkannya yaitu beban obligasi pemerintah yang besarnya lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB), yang mana beban seperti ini tidak terjadi di negara-negara lain, sehingga sangat wajar mereka tak memasukkan unsur ini dalam perhitungan recovery rate. Dengan memasukkan unsur ini maka recovery rate BPPN hanyalah antara 1% hingga 2,9%.

Itu sebabnya menjadi lebih jelas anggapan bahwa aset yang masuk ke BPPN tak lebih sekedar sampah dan keluarannya pun berupa sampah. Pendek kata, BPPN tak ubahnya garbage in garbage out.

Pertanyaan lain, bagaimana dengan upaya BPPN untuk menyehatkan perbankan nasional sesuai dengan PP No. 17/1999? Berdasarkan data BI, bank-bank yang berstatus BTO dan rekap menunjukkan kinerja yang buruk. Keseluruhan perbankan di Indonesia selama tahun 2002 telah mengalami peningkatan dalam net interest margin (NIM) dari 3,69% menjadi 4,14% atau meningkat sebesar 12,2%. Sementara bank-bank rekap justru mengalami penurunan kinerja dari 3,75% menjadi 3,74% atau turun sebesar 0,27%. Bank BTO pun kinerjanya masih jauh di bawah rata-rata perbankan sebagaimana tercermin dari NIM-nya hanya meningkat dari 4,2% menjadi 4,6% atau hanya tumbuh sebesar 9,5%, padahal rata-rata perbankan tumbuh sebesar 12,2%.

Lantas, bagaimana dengan prestasi restrukturisasi? Melihat rentang waktu lima tahun lalu, restrukturisasi aset di BPPN berjalan sangat lamban. Hal ini ditandai dengan nilai buku aset yang masuk ke dalam tahap implementasi restrukturisasi per 13 September 2002 hanya mencapai 13% dari total aset kredit yang harusnya direstrukturisasi oleh BPPN, sedangkan jumlah debitur yang masuk dalam tahap implementasi restrukturisasi baru mencapai 0,06%. Sejak BPPN didirikan tahun 1998 hingga 13 Septemebr 2002 sebenarnya lembaga itu memiliki waktu yang cukup untuk berkarya lebih baik.

Logikanya dapat diperkirakan bahwa tingkat dari restrukturisasi BPPN hingga periode penutupannya dimana jika sanggup mencapai 30% dari total kredit yang bisa direstrukturisasi saja, sudah sangat baik.

Melihat data dan argumentasi di atas, secara umum dapat diformulasikan ada empat permasalahan yang harus diperhatikan berkaitan dengan transfer dari aset-aset BPPN ini. Pertama, transparansi dari nilai aset tidak pernah eksak berapa sesungguhnya nilai existing aset BPPN, dengan semakin transparannya nilai aset BPPN maka kemungkinan terjadinya pengecilan nilai (down sizing) aset pada saat penyerahan dapat dihindarkan. Kedua, masalah transaction cost atau transaction fee dari aset-aset yang ada membuat tingkat pengembalian menjadi lebih rendah. Indonesia sebagai negara yang menduduki posisi paling parah dalam hal korupsi di dunia ini dipastikan sangat sulit menurunkan transaction cost.

Ketiga, koordinasi lanjutan dalam penanganan aset-aset yang diserahkan masih terlalu lemah. Aset dari Direktorat Hukum dipastikan tidak berada di dalam perusahaan induk maupun patungan yang bakal dibentuk BPPN, padahal bukannya tidak mungkin masih ada keterkaitan hukum dengan aset yang berada di perusahaan induk atau patungan bersama itu. Hal ini justru menjadi celah yang melemahkan bagi negara untuk memaksimalkan recovery aset.

Belum lagi biaya transaksi yang muncul akibat beragamnya insitusi yang menangani aset-aset sisa BPPN. Hal ini akan menjadi bertambah parah jika nantinya dibentuk banyak perusahaan joint venture ataupun perusahaan induk yang ujung-ujungnya adalah menyulitkan koordinasi dan tingginya biaya transaksi antar institusi. Keempat, lembaga pengambil alih sisa aset BPPN akan kehilangan kesaktiannya karena tidak lagi bisa berlindung dalam undang-undang yang selama ini khusus dibuat untuk memeperkuat kinerja BPPN seperti PP No. 17/1999.

Begitulah siklus hidup BPPN yang hanya 5 tahun, dengan tugas amat berat membersihkan industri dari sampah-sampah perbankan. Pada awalnya yang masuk benar-benar sampah, keluarannya pun masih dominan berupa sampah. Semoga memberi pelajaran yang berarti bagi industri perbankan nasional…!

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here