BPS Patahkan Argumentasi Presiden Soal Daya Beli

0
405
Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suharyanto mengakui adanya penurunan daya beli terutama pada masyarakat kelas bawah.

Nusantara.news, Jakarta – Teka-teki mengenai daya beli terjawab sudah. Pada awalnya pengamat menyatakan terjadi penurunan daya beli, namun Presiden Jokowi membantah soal terjadinya penurunan daya beli itu. Data yang dipegang Presiden menunjukkan adanya peningkatan konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan daya beli masyarakat miskin atau 40% lapisan bawah tengah tertekan. Karena tingkat konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2017 tumbuh melambat menjadi 4,93%.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan melambatnya tingkat konsumsi rumah tangga ini karena ada pergeseran pola hidup masyarakat dalam menggunakan pendapatannya.

“Saya bilang ketika kita pendapatannya 100, dulu untuk konsumsi katakanlah 70, 30 untuk yang lain, sekarang sudah terbatas banget lah,” kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS hari ini.

Untuk kalangan masyarakat kelas menengah atas, Suhariyanto mengatakan, banyak pendapatannya yang dialihkan ke beberapa sektor, seperti investasi, hingga kesehatan.

“Artinya memang ada persentase konsumsinya pasti akan menurun, nah menurunnya kemana yah, dengan uang terbatas itu dia punya pattern switching dari non leisure ke leisure, kedua tetap dikurangi pendapatan tadi,” jelas dia.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut isu penurunan daya beli sebagai isu politik. Jokowi menilai isu itu dilontarkan oleh lawan politik karena menjelang Pilpres 2019. Ia menganggap daya beli masih bangus ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, di atas rerata negara-negara di dunia.

“Kalau ada toko yang tutup salah sendiri tak mengikuti zaman,” kata Presiden.

Jokowi mengungkap order jasa kurir pada akhir September 2017 justru naik 130%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 12,14% karena adanya aktivitas ekonomi, pajak industri naik 16,6%, pajak perdagangan naik 18,7%, ekspor pertambangan naik 30,1%, pajak pertanian naik 23%, pajak konstruksi masih naik 2,4%.

“Jadi kalau ada yang ngomong daya beli turun, daya beli turun, ternyata orang politik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngomong pengusaha murni, saya ajak diskusi. Orang politik kan tugasnya memang seperti itu kok. Membuat isu-isu menjelang 2019,” jelasnya menyindir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tidak ada penurunan daya beli, daya beli masyarakat masih tumbuh hanya lebih rendah daripada pertumbuhan tahun lalu. Bahkan konsumsi masyarakat masih tumbuh positif.

Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution membantah ada penurunan daya beli, yang ada adalah peralihan konsumsi masyarakat ke sektor pariwisata. Masyarakat  lebih memilih save keuangan untuk mudik ke kampung halaman. Tidak lagi beli baju atau beli mobil dan kendaraan. Di tambah lagi, setelah lebaran mereka dibebani dengan biaya sekolah. Jadi sebenarnya isu itu tidak terbukti. Selain itu, masyarakat sekarang juga lebih memilih sektor pariwisata.

Pengamat manajemen Rhenald Kasali menguatkan argumentasi Presiden, menurutnya yang terjadi hanyalah shifting (pergeseran) dari perdagangan konvensional ke non konvensional. Lihat saja komoditi beras dan bahan-bahan pokok yang dibeli para pedagang dan konsumen di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi berasal dari toko online, seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Baca: https://nusantara.news/daya-beli-memang-turun-kenapa-sih-harus-dibantah/

Daya beli tertekan

Kecuk memaparkan perekonomian Indonesia meliputi seluruh lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin. Sebanyak 40% kelas bawah atau miskin, 40% kelas menengah, dan 20% kelas atas atau kaya.

Kontribusi kelas bawah terhadap ekonomi nasional hanya sekitar 17%, sedangkan kelas menengah sebesar 36%, dan kelas atas sekitar 46%. Sehingga, perekonomian lebih dipengaruhi oleh kelas menengah dan atas.

“Bagaimana saya bisa menengah ke bawahnya? Dari indikator bulanan yang kita rilis. Bahwa hati-hati meski saya bicara general tidak ada penurunan daya beli tapi perlu ada kewaspadaan untuk lapisan 40% ke bawah, bahwa ada daya beli mereka tertekan,” jelas dia.

Dia melanjutkan, tertekannya daya beli masyarakat kelas bawah juga terlihat dari upah buruh sektor riil yang terus turun, serta nilai tukar petani (NTP) yang naik tipis namun secara kuartal juga mengalami penurunan.

“Itu merupakan sebuah indikasi bahwa kita perlu memberikan perhatian ekstra kepada 40% lapisan ke bawah. Jadi betul bahwa pertumbuhan ekonomi mencerminkan menengah ke atas, karena share yang bawah itu hanya 17%,” tukas dia.

Penjelasan PBS ini sama persis dengan analisis ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Faisal Basri.

Sebelumnya Bank Dunia (World Bank) turut menyoroti kondisi daya beli masyarakat Indonesia. Daya beli jadi polemik dalam beberapa waktu terakhir karena perbedaan pandangan banyak pihak saat memahami data-data realisasi perekonomian.

Dalam laporan yang baru saja dirilis, Bank Dunia menampilkan grafik sebagai gambaran dari kondisi daya beli. Grafik ini berdasarkan data Bank Indonesia (BI) dan kalkulasi Bank Dunia.

Beberapa komponen yang dicantumkan adalah penjualan ritel, mobil penumpang, sepeda motor dan indeks kepercayaan konsumen. Rentang waktu yang dipasang sebagai analisa adalah Agustus 2016 hingga Agustus 2017.

Lebih detil lagi, riset AC Nielsen menunjukkan penjualan barang konsumsi selama periode Januari-September 2017 hanya tumbuh 2,7%. Angka ini melanjutkan tren perlambatan penjualan FMCG yang tahun lalu tumbuh 7,7%, atau di bawah rata-rata pertumbuhan tahunan penjualannya sebesar 11% selama lebih 10 tahun ini.

 Salah satu indikator yang mencolok adalah momen Hari Raya Idul Fitri, yang lazimnya menjadi masa panen penjualan barang-barang konsumsi. Namun, pada Lebaran tahun ini, pertumbuhan penjualannya hanya 5%, atau jauh di bawah pertumbuhan selama periode 2014-2016 yang secara berturut-turut sebesar 20,6%; 16,3%; 13,4%.

Fenomena lesunya penjualan barang konsumsi juga terlihat merata di seluruh daerah. Di DKI Jakarta, penjualan FMCG turun 2,3%. Begitu pula di Jawa Timur yang turun 0,1%. Sedangkan penjualan barang konsumsi di Jawa Barat dan Jawa Tengah masih naik tipis masing-masing 6,1% dan 1,7%. Padahal, empat provinsi di Pulau Jawa ini menguasai 68% total pasar penjualan barang konsumsi di seluruh Indonesia.

Dengan keluarnya data resmi BPS, yang notabene mewakili suara pemerintah, maka tak bisa dipungkiri memang terjadi penurunan daya beli pada masyarakat Indonesia. Tinggal tugas pemerintah sekarang bagaimana mengatrol kembali daya beli yang turun tersebut.

Menurut kabar, Presiden Jokowi bakal mengguyur masyarakat kelas bawah dengan likuiditas APBN 2018, namun belum jelas mekanismenya seperti apa. Tapi tujuannya adalah untuk mengatrol kembali penurunan daya beli tersebut.

Pertanyaannya, apakah guyuran likuiditas itu melanggar aturan atau tidak? Atau setidaknya terkait tahun politik, menjelang Pilpres 2019, apakah hal itu etis dilakukan?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here