BRICS – Merupakan 25% Ekonomi Dunia (2)

0
219

Nusantara.news – Bila digabung ekonomi 5 negara bernilai 25% dari perekonomian dunia. Oleh sebab itu mereka ingin membuat IMF dan World Bank untuk perimbangan ekonomi dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat (AS), Jepang, dan beberapa negara Eropa (Inggris, Jerman, dan Perancis).

IMF dan World Bank dianggap gagal mengentaskan negara-negara yang didanai ekonominya. Hal ini sejalan dengan gagalnya kapitalisme global yang dimulai oleh AS pada tahun 2008 dengan bangkrutnya Lehman Brothers, dan terakhir tahun 2016 bangkrutnya bank raksasa Jerman – Deutsche Bank. Keduanya merupakan penopang utama keuangan dunia. BRICS walau tidak selalu satu suara, misalnya dalam hal kemiskinan dan lingkungan hidup. Untuk pemberantasan kemiskinan Cina sendiri membangun Afrika, karena saat itu Afrika Selatan adalah Ketua Persatuan Negara Afrika sangat membantu Cina, dan menggeser peran Perancis di Afrika. Perancis meninggalkan Afrika Selatan karena ekses perlambatan ekonomi dunia akibat America Bubble (2008). Pada KTT BRICS di Brasilia-Brazil tanggal 15 April 2010, BRICS membuat resolusi, antara lain:

  • Reformasi institusi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia agar dapat lebih menampung aspirasi negara-negara berkembang
  • Perlunya diversifikasi sistem moneter internasional, tidak terfokus lagi pada US Dollar sebagai mata uang internasional
  • Agar PBB memainkan peran yang lebih penting dalam diplomasi multilateral
  • Peran yang lebih besar untuk Brazil dan India di PBB (agar kedua negara tersebut juga bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB).

Tuntutan keadilan dunia atau dominasi peran AS dan G20 membuat Rusia, Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan ingin menjadi penyeimbang. Pesatnya pertumbuhan negara-negara tersebut merasa mampu untuk melakukan semua misi-misinya.

Faktanya, gagal membuat pendanaan khusus penyeimbang IMF dan World Bank, karena Cina justru menjadi investor baru kedua lembaga tersebut.

PDB (Produk Domestik Bruto) negara-negara di dunia (2008)

dan Proyeksi tahun 2050

Produk Domestik Bruto (nominal) [2008] Produk Domestik Bruto (nominal) [2050][3]
Urutan Negara PDB (juta dolar AS)
1  Amerika Serikat 14,264,600
2  Jepang 4,923,761
3  Cina (PRC) 4,401,614
4  Jerman 3,667,513
5  Perancis 2,865,737
6  Britania Raya 2,674,085
7  Italia 2,313,893
8  Rusia 1,676,586
9  Spanyol 1,611,767
10  Brazil 1,572,839
11  Kanada 1,510,957
12  India 1,209,686
13  Meksiko 1,088,128
14  Australia 1,010,699
15  Korea Selatan 947,010
16  Belanda 868,940
17  Turki 729,443
18  Polandia 525,735
19  Indonesia 511,765
20  Belgia 506,392
21  Swiss 492,595
22  Swedia 484,550
Urutan Negara PDB (juta dolar AS)
1  Republik Rakyat Tiongkok 70,710,000
2  Amerika Serikat 38,514,000
3  India 37,668,000
4  Brazil 17,262,000
5  Meksiko 9,340,000
6  Rusia 8,580,000
7  Indonesia 7,010,000
8  Jepang 6,677,000
9  Britania Raya 5,133,000
10  Jerman 5,024,000
11  Nigeria 4,640,000
12  Perancis 4,592,000
13  Korea Selatan 4,083,000
14  Turki 3,943,000
15  Vietnam 3,607,000
16  Kanada 3,149,000
17  Filipina 3,010,000
18  Italia 2,950,000
19  Iran 2,663,000
20  Mesir 2,602,000
21  Pakistan 2,085,000
22  Bangladesh 1,466,000

Pada awal kelahirannya (tahun 2009) dengan basis data PDB 2008, Cina masih menempati posisi keempat, dengan PDB 4.401.914 juta USD, tapi pada proyeksi tahun 2050 akan menempati posisi No.1 dengan PDB senilai 70.710.000 juta USD. Sedangkan AS pada posisi kedua dengan PDB 38.514.000 juta USD.

Rusia pada tahun 2008 di posisi kedelapan dengan PDB 1.676.586 juta USD, dan tahun 2050 diproyeksikan menduduki posisi keenam dengan PDB senilai 8.580.000 juta USD.

Begitu juga Brazilia, pada tahun 2008 berada di posisi kesepuluh, dengan PDB senilai 1.572.839 juta USD, dan pada tahun 2050 diproyeksikan menjadi ranking keempat dengan PDB senilai 17.262.000 juta USD.

Langkah spektakuler dilakukan oleh India dengan keberhasilannya membangun beberapa sektor, khususnya IT. Namun Cina diproyeksikan lebih unggul sebagai negara terbesar dari sisi PDB pada tahun 2050.

BRICS memproyeksikan Indonesia menjadi negara berikutnya. Tahun 2008 PDB Indonesia mencapai 511.765 juta USD, menempati posisi ke-19. Pada tahun 2050 diproyeksikan menempati posisi ke-7 dengan PDB senilai 7.010.000 juta USD. Hanya saja pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami masalah dengan keuangan karena target penerimaan pajak di tahun 2016 tidak tercapai sekitar Rp 350 Triliun, sehingga APBN tahun 2017 membutuhkan pinjaman senilai Rp 567 Triliun. Begitu juga dengan Brazil, setelah perlambatan ekonomi, pertumbuhannya mengalami masalah. Indeks Gini Ratio yang pernah mencapai 0,6 Presiden Lula berhasil mengubahnya menjadi 0,2. Namun kembali menjadi 0,5 akibat perlambatan ekonominya.

Gebrakan BRICS mulai tahun 2012 agak mengendur karena negara-negara Barat melihat ini sebagai ancaman, karena AS tidak mau Cina dengan Rusia bersekutu. Inggris merayu India untuk tidak fokus dalam pengembangan BRICS. Rusia dibuat sibuk memerangi ISIS di Suriah. Brazil sibuk mengamankan perlambatan ekonomi di negaranya. Sementara Cina terus diberi peluang, mulai dibukanya pasar AS terhadap produk-produk Cina, diminta menyuntik modal IMF dan World Bank, Yuan/RMB sebagai mata uang dunia, dan dibebaskannya ekspansi ke Asia. AS bersepakat (karena keterbatasan anggaran) dengan Cina yang membangun Asia, karena Jepang dan Korea Selatan, serta beberapa negara di Asia dianggap kuat melawan dominasi Cina. Dengan skema investasi Turnkey Project, dimana Cina berinvestasi dalam bentuk uang dan barang dengan memberi syarat kepada negara yang bersangkutan bahwa menerima buruh dari Cina. Cina akan mengekspor SDM-nya konon mencapai 200 juta orang yang menjadi beban negaranya (warga miskin, pengangguran, tuna wisma, dan mantan narapidana).

Di Indonesia sudah terlihat akibat kemudahan rezim devisa bebas, tentunya mengancam peluang tenaga kerja Indonesia, dimana pengangguran semakin membengkak.

Dalam proxy war Cina di Asia terlibat konflik dengan Jepang, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, dan Indonesia (Natuna) dengan berbagai cara Cina ingin mendominasi Asia, termasuk Indonesia. Joko Widodo sudah membukakan pintu dengan kebijakan reklamasi didukung dengan Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2015 mengenai pemilikan hunian oleh Warga Negara Asing di Indonesia. Dan diperbolehkannya orang asing mendirikan ormas di Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bagaimana kita menyikapinya?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here