Bubarkan HTI, Timbulkan Kesan Pemerintahan Jokowi Anti-Islam

0
289
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memberikan keterangan pers terkait pembubaran ormas HTI di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Senin (8/5). Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan berbasis agama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). © ANTARA PHOTO

Nusantara.news, Jakarta – Rencana pemerintah untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui jalur hukum, dinilai akan berdampak negatif bagi pemerintah, karena akan menimbulkan penilaian bahwa Pemerintahan Jokowi anti-Islam. Hal ini dikemukakan pengamat politik dari LP3ES, Abdul Hamid kepada Nusantara.news di Jakarta, Senin (8/5/2017).

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga menilai rencana pembubaran itu akan menimbulkan kesan pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam, sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri yang pahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara Pancasila.

Tiga Alasan

Rencana pembubaran HTI dikemukakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (8/5/2017). Ada tiga alasan yang dikemukakan.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI dinilai tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. 

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. 

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. “Dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum,” kata mantan panglima TNI era Soeharto itu.

 

Anti-Islam

Pakar hujum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah ada baiknya melakukan lebih dahulu pendekatan persuasif dengan memberikan surat peringatan kepadaa HTI selama tiga kali.

Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah pemerintah dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membubarkan ormas tersebut .

“Langkah hukum itupun benar-benar harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan oleh para pengacara HTI,” imbuhnya.

Dikatakannya, pembubaran HTI adalah persoalan sensitif karena HTI adalah ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sepaham dengan pandangan keagamaan HTI, tapi keberadaan HTI selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya.

Oleh sebab itu, jiuka pemerintah membubarkan HTI, maka di kalangan umat Islam, akan timbul kesan yang makin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam, sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri yang pahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara Pancasila.

Karena itu, dia meminta pemerintah mencari tahu sebab gerakan-gerakan keagamaan Islam di Tanah Air akhir-akhir ini menguat dan sebagian meninggalkan sikap moderat dan menempuh cara-cara radikal. Hal yang lazim terjadi adalah radikalisme muncul karena suatu kelompok merasa dirinya diperlakukan tidak adil, termiskinkan dan terpinggirkan.

“Pemerintah harus bersikap proporsional memperlakukan semua komponen bangsa sehingga semua golongan, semua komponen merasa sebagai bagian dari bangsa ini. Yang lemah terlindungi dan yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang,” pungkasnya.

hal senada dikemukakan pengamat politik dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Abdul Hamid. Hamid menyayangkan langkah yang ditempuh pemerintah tersebut. Sebab, pembubaran HTI secara formal mungkin bermanfaat untuk menjaga dasar negara. Namun, secara ideologi HTI tidak akan bubar begitu saja.

“Basis HTI itu di kampus-kampus, jadi pembubaran HTI secara formal itu mungkin bermanfaat, tapi ini kan soal ideologi yang sudah tertanam di benak kadernya yang 10 tahun lagi akan masuk ke pemerintahan,” jelasnya kepada Nusantara.news.

Selain itu, HTI yang memiliki jaringan internasional tentu akan masuk dan tetap bergerak dalam tingkat yang lebih besar, yakni global.

“Dalam era globalisasi seperti saat ini, sangat sulit untuk membubarkan sebuah paham atau ideologi dengan cara-cara paksa seperti itu. HTI ini jaringan internasional yang tentu akan bergerak secara global. Makanya, kalau mau efektif pembubaran sebuah ideologi harus dengan menanamkan ideologi yang dianggap benar, misalnya melalui pola penataran Pancasila yang dulu dilakukan era Soeharto. Jadi, bukan dengan cara paksa,” imbuhnya.

Di sisi lain, Hamid juga mengaku heran dengan sikap berlebihan yang ditunjukkan pemerintah terhadap keberadaan HTI. Sebab, selama ini gerakan HTI yang mengusung isu Khilafah itu hanya dalam bentuk dakwah.

Apalagi, HTI sama sekali tak memiliki laskar (pasukan). Sehingga, dari sisi keamanan sama sekali tidak membahayakan NKRI.

“Saya pernah riset selama beberapa tahun, memang HTI ini tak punya laskar. HTI ini hanya gerakan ideologi. Dan, munculnya HTI karena mereka menilai konsep negara Islam yang dibentuk di sejumlah negara atau kerajaan pasca runtuhnya kekhalifahan itu telah gagal. Begitupun di Indonesia, yang didirikan oleh mayoritas tokoh Islam telah gagal sebagai negara Islam Pancasila,” katanya.

Para pemimpin negara ini, lanjutnya, dalam perilakunya sama sekali tidak mencerminkan sikap Pancasila. Terbukti, korupsi merajala lela, kesenjangan ekonomi tinggi serta penegakan hukum yang tidak berjalan.

“Karena itu, pembubaran HTI tanpa melalui prosedur hukum dalam negara demokrasi ini hanya merugikan pemerintah. Dampak politik terhadap Jokowi pun sangat dahsyat, karena akan dicap anti-Islam,” ujarnya.

Karena itu, sebaiknya segera dilakukan dialog dengan seluruh tokoh Islam termasuk HTI untuk mencari jalan terbaik. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here