Budaya Buruk Rezim Partai

0
98

Nusantara.news, Jakarta – Bagian terburuk dari budaya politik atau praktik politik sehari-hari di Indonesia adalah, kecenderungan pemimpin memperlakukan lembaga yang dipimpinnya sebagai milik pribadi atau kelompok. Inilah akar masalah mengapa Setya Novanto ngotot tak ingin melepaskan posisinya sebagai Ketua DPR RI. Ini pula yang menjadi akar mengapa DPP Partai Golkar akhirnya menujuk pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum Partai Golkar setelah Novanto ditahan. Ini pula akar mengapa pimpinan partai lain tidak terdorong menjatuhkan sanksi atau setidaknya mengeluarkan imbauan moral mendorong Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI.

Inisiatif MKD

Tidaklah sulit untuk menonaktifkan Setya Novanto dari posisi Ketua DPR RI. Kalaupun tidak ada pengaduan masyarakat, MKD dapat menempuh jalur tanpa pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI ada yang disebut perkara tanpa pengaduan. Pada Pasal 4 (1) disebutkan, Perkara Tanpa Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota berupa,  (dalam huruf b disebutkan, apabila melakukan) pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik yang menjadi perhatian publik.

Pada Pasal 12 ayat (1) dijelaskan, Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. usulan anggota MKD atau pimpinan MKD; Seharusnya, anggota MKD sudah melakukan  hal ini. Sebab mengacu pada Pasal 2 ayat  (1) MKD dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Bahkan jauh hari sebelumnya, MKD seharusnya sudah melakukan pemantauan. Sebab dalam ayat  (2) disebutkan,  MKD bertugas: a. melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;

Pada awal pekan lalu, MKD sudah hendak menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi. Namun batal dengan alasan ada 3 atau 4 pimpinan fraksi yang berhalangan.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad Sufmi Dasco Ahmad bisa saja mengatakan bahwa batalnya rapat dengan pimpinan fraksi tidak ada kaitan dengan surat Setya novanto. Tetapi, sampai sekarang, faktanya,  tidak banyak anggota MKD yang angkat bicara soal perlunya menyidangkan Novanto di MKD. Nyaris hanya  Sarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura saja yang lantang mengatakan Novanto diduga melanggar kode etik DPR.

Oleh sebab itu, patut diduga, belum adanya agenda rapat MKD dipengaruhi oleh surat tulis tangan Setya Novanto. MKD patut diduga lebih mematuhi surat tulis tangan Novanto yang menginginkan proses di MKD dilakukan setelah putusan praperadilan ketimbang mendengar aspirasi yang berkembang sangat luas di masyarakat.

Padahal sangat beralasan apabila MKD tidak perlu menunggu putusan praperadilan, apalagi menunggu putusan pengadilan tipikor sampai inkrah. Karena sidang praperadilan itu sendiri baru dimulai tanggal 30 Nopember 2017. Proses sidang praperadilan sampai putusan diperkirakan memerlukan waktu 6 minggu. Bila ada permintaan penundaan sidang, maka prosesnya bisa mencapi 8 atau 10 minggu. Dihitung dari sekarang, maka proses sidang praperadilan sampai putusan diperkirakan baru akan selesai pada Februari 2018, atau kurang lebih 2 bulan. Ini berarti selama dua bulan itu, Novanto harus absen.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang diduga kuat yang sudah dilanggar oleh Novanto dan oleh sebab itu perlu disidangkan oleh MKD. Antara lain Pasal 6 ayat (5) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, berbunyi, Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Tentang hal ini MKD setidaknya harus memeriksa 5 hal. Pertama, rencana pimpinan DPR mengirimkan nota keberatan kepada Presiden Jokowi terkait pencekalan Novanto pada April 2017. Rencana pengiriman nota keberatan itu memang batal dilakukan, tetapi sempat terjadi rapat pimpinan secara mendadak menggantikan rapat Badan Musyawarah.

Kedua, surat pimpinan DPR yang ditandatangani sendiri oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta KPK menunda pemeriksaan Novanto sebagai tersangka.

Ketiga, surat Sekretariat Jenderal DPR yang dikirim ke KPK dengan isi bahwa untuk memeriksa Ketua DPR harus ada izin presiden.

Keempat, pembentukan Pansus DPR untuk KPK yang sampai sekarang masih berjalan. Anggota pansus sempat mengeluarkan pernyataan akan merevisi UU KPK dan untuk sementara membekukan KPK. Sebelumnya, bahkan muncul wacana membubarkan KPK.

Kelima, usul Komisi III DPR membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor yang tidak disetujui oleh Presiden Jokowi. Usul pembentukan Densus Tipikor ditafsirkan publik sebagai tandingan untuk mengerdilkan KPK.

Belum lagi terkait sakit Novanto yang pertama yang menimbulkan pertanyaan karena dua hari setelah putusan praperadilan yang mengalahkan KPK, Novanto sehat dan tampil di depan publik.

Budaya Buruk Rezim Partai

Anehnya, pimpinan partai politik juga tidak mempersoalkan hal itu. Betul bahwa MKD bersifat independen. Tetapi apabila ada dugaan MKD lebih mematuhi Novanto ketimbang aspirasi yang berkembang luas di masayarakat, maka pimpinan partai seharusnya turun tangan, setidaknya mempertanyakan mengapa MKD tidak kunjung menggelar sidang.

Apa yang dapat dibaca dari sikap pimpinan partai yang tidak melakukan suatu yang signifikan itu? Tampaknya itulah yang disebut dengan budaya politik buruk dari rezim partai politik.

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Secara umum budaya politik terbagi tiga tipe, yakni budaya politik parokial yakni budaya politik apatis, tidak acuh, masa bodoh, dan pasif. Kedua budaya politik subjek, didorong atau sengaja dimobilisasi, Budaya politik partisipatipan, aktif .

Dalam kasus Novanto, partai politik atau pimpinan partai memperlihatkan budaya politik paling buruk yakni budaya politik parokial yang pasif atau apatis atau masa bodoh.

Partai politik yang sejak reformasi menentukan hitam putihnya negara dan oleh sebab itu patut disebut pemerintahan rezim partai, dalam kasus Novanto cenderung memperlihatkan sikap sebagai penonton. Yang aktif justru diperlihatkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan juga Presiden Jokowi yang keduanya nota bene saat ini bukan pemimpin partai.

Pimimpin partai politik tampaknya beranggapan bahwa persoalan Novanto adalah persoalan Novanto pribadi atau persoalan Partai Golkar. Padahal Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah bagian dari rezim partai yang berkuasa, dan Novanto juga Ketua DPR RI yang didalamnya terdapat fungsionaris seluruh partai.

Dalam keadaan normal, masing-masing partai memang harus bersaing satu sama lain, karena dengan begitu terjadi saling kontrol dan saling adu gagasan untuk kebaikan bangsa dan negara. Tetapi dalam kasus Novanto yang mendapat perhatian begitu luas dari masyarakat, dan banyak sedikitnya telah menyentuh sendi-sendi penegakan hukum, dan juga sendi sendi dalam berbangsa dan bernegara, maka pimpinan partai politik sebagai rezim yang berkuasa, seharusnya turun tangan. Tidak saja untuk mencegah terganggunya proses penegakan hukum, dan proses berbangsa dan bernegara, tetapi juga untuk mencegah tercorengnya citra partai secara keseluruhan.

Pimpinan partai politik seharusnya bersikap bahwa lembaga DPR bukan hanya tangggung jawab Partai Golkar tetapi juga tanggung jawab keseluruhan partai politik. Demikian juga penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana korupsi, bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi juga tanggung jaawab seluruh partai politik.

Mengapa partai politik tidak mengembangkan tanggung jawab yang seperti ini? Tampaknya karena pimpinan partai politik lebih mempersepsikan bahwa lembaga politik yang mereka pimpin adalah milik mereka sebagaimana mereka juga mereka merasa partai politik adalah milik mereka atau milik kelompok mereka.

Belum berkembang sikap bahwa antara lembaga negara dan juga partai politik adalah dua hal yang terpisah dengan diri mereka sendiri sebagai pimpinannya,  dua hal yang terpisah dengan kepentingan politik diri sendiri dan kelompok mereka.

Sepuluh tahun sudah reformasi, partai politik yang tampil menjadi penentu perkembangan arah negara, ternyata masih memperlihatkan budaya politik paling buruk yaitu budaya politik parokial. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here