Bukan Kebetulan Jelang Pilpres Selalu Muncul Skandal Korupsi BUMN

0
167
Proyek-proyek raksasa PLTU batubara dinilai berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi negara.

Nusantara.news, Jakarta – Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) selalu muncul kasus korupsi baru yang menggerogoti keuangan BUMN. Apakah ini sekedar kebetulan? Rasanya kok tidak. Sebab kalau diamati sejarah Pilpres, kasus-kasus tersebut muncul akibat dari persaingan para elite politik. Di lingkaran kekuasaan selalu ada small group interest yang mengambil keuntungan dari BUMN. Kadang mereka saling support, kadang saling bertikai.

Salah satu drama paling getir dalam gelombang krisis moneter 1997-1998 adalah skandal cessie Bank Bali. Skandal ini muncul menjelang transisi dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie. Skandal ini menyangkut sejumlah nama besar,  mulai Gubernur Bank Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh partai Golkar seperti Setya Novanto, AA Baramuli, bahkan menyerempet nama Presiden RI ketiga, BJ Habibie.

Bahkan  dalam kasus ini, Rudy Ramli–Direktur Utama Bank Bali yang juga  anak kandung Djaya Ramli, pendiri Bank Bali–menjadi pesakitan dan duduk sebagai tersangka. Proses hukum Bank Bali sungguh berliku,  dan sebenarnya belum benar-benar tuntas hingga saat ini. Sementara nama Bank Bali sudah lama mati.

Skandal ini bermula saat Direktur Utama Bank Bali kala itu, Rudy Ramli kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di brankas Bank Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUM), dan Bank Tiara pada 1997. Total piutang Bank Bali di tiga bank itu sekitar Rp3 triliun. Hingga ketiga bank itu masuk perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank Kategori B, tagihan tersebut tak kunjung cair.

Konon, kekuatan politik turut andil mengegolkan proyek ini. Saat itu sejumlah tokoh Golkar disebut-sebut terlibat untuk ”membolak-balik” aturan dengan tujuan proyek pengucuran duit itu berhasil.

Kasus skandal Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) muncul pada tahun 2003 atau tepatnya setahun menjelang Pilpres 2004. BLBI terjadi saat Boediono menjadi Menteri Keuangan. Obligasi BLBI pada awalnya tidak ada bunga dan tidak bisa diperdagangkan di pasar. Namun begitu Boediono menjabat Menteri Keuangan, dia mengambil kebijakan memberi bunga atas BLBI tersebut, dan bisa diperdagangkan di pasar.

Akhirnya kupon BLBI pun ramai diborong oleh investor dalam dan luar negeri. Hasilnya pemerintah harus membayar bunga BLBI sebesar Rp60 triliun setiap tahun selama 30 tahun. Sehingga total yang harus dibayar dari pemerintah dari bunga BLBI ini Rp1.800 triliun.

Kasus ini menimbulkan kerugian negara saat diterbitkannya SKL (Surat Keterangan Lunas). SKL itu dikeluarkan pada jaman presiden Megawati Soekarno Putri tepatnya pada tahun 2004.

Diketahui lahirnya SKL BLBI berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun belum diketahui pasti, apakah penerbitan SKL BLBI oleh BPPN ini lantaran ada kesalahan pada tingkat Inpres 8 Tahun 2002 itu.

Justru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan mantan Kepala BPPN Syarifuddin Arsjad Temenggung (SAT) sebagai tersangka korupsi. Hingga kini kasusnya terus bergulir.

Megawati sendiri tidak pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara Boediono saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (19/7) mengatakan, tidak ada masalah dalam penerbitan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur penerima BLBI.

Ditambahkan Boediono, keputusan presiden itu merespon situasi saat itu yang terjadi kemandekan ekonomi dan kemandekan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Saat itu perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) tidak berjalan lancar. MSAA merupakan perjanjian penyelesaian BLBI dengan jaminan aset obligor. Boediono menyebut mandeknya penyelesaian utang obligor itu akibat para debitur merasa tidak ada kepastian hukum.

Pada tahun 2008, muncul kasus baru, yakni skandal Bank Century. Kasus ini muncul menjelang Pilpres 2009. Bank Century mengalami kesulitan likuiditas karena beberapa nasabah besar Bank Century menarik dananya seperti Budi Sampoerna yang menarik uangnya yang mencapai Rp2 triliun. Sedangkan dana yang ada di bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah dan tanggal 30 Oktober dan 3 November sebanyak US$ 56 juta surat-surat berharga valuta asing jatuh tempo dan gagal bayar.

Keadaan ini diperparah pada tanggal 17 November Antaboga Delta Sekuritas yang dimiliki Robert Tantular mulai tak sanggup membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang dijual Bank Century sejak akhir 2007. Dengan sigap Boediono selaku gubernur BI saat itu mengadakan rapat konsultasi melalui telekonferensi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sedang berada di Washington bersama Presiden Bambang Yudhoyono (SBY).

Tanggal 20 November BI mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga, diputuskan menyuntikkan dana sebesar Rp 6,762 triliun. Dana tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada segelintir konglomerat pemilik dan nasabah Bank Century.

Skandal Century merupakan skandal keuangan terbesar kedua setelah BLBI. Kasus Century ini semakin rumit dan menyeret beberapa nama petinggi negara yang terlibat. Namun hingga kini, aktor intelektual yang disebut-sebut merampok uang rakyat belum diketahui. Publik lantas menduga dana talangan Centrury tersebut digunakan untuk Pilpres 2009.

Kasus proyek Hambalang muncul pada tahun 2013 atau tepatnya setahun jelang Pilpres 2014. Korupsi proyek Hambalang melibatkan dedengkot-dedengkot Partai Demokrat, antara lain Anas Urbaningrum, Andi Alfian Mallarangeng, dan Angelina Sondakh. Semuanya kini dalam tahanan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara dalam proyek Hambalang mencapai Rp706 miliar. Jumlah tersebut didapat dari hasil audit investigasi BPK pada 2012 hingga 2013.

Proyek P3SON di Hambalang dimulai pada era Menpora Andi Malarangeng dan mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp1,2 triliun. Proyek yang direncanakan selesai selama tiga tahun itu kemudian mangkrak karena kasus korupsi yang diusut oleh KPK.

Dan kini menjelang Pilpres 2019, kasus korupsi baru muncul lagi yakni suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau. Kasus ini menyeret nama anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Si pemberi hadiah orang terkaya RI yakni Johannes B. Kotjo juga ditetapkan tersangka.

Kasus suap proyek PLTU Riau-1 mencapai Rp 4,8 miliar. Suap dilakukan secara bertahap yang dimulai dari bulan Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, dilanjutkan pada bulan Marat 2018 dengan jumlah 2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta dan terakhir 500 juta yang terjaring saat OTT. Semua pemberian tersebut diduga melibatkan staf maupun anggota keluarga para tersangka. Ini masih suapnya saja. Entah berapa kerugian negara jika di dalamnya terjadi mark up dan sebagainya.

Proyek listrik yang dipaksakan

Dalam proyek PT PLN (Persero) terjadi kebocoran, sudah diprediksi jauh hari oleh ekonom senior Rizal Ramli. Saat masih menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal mengkritik program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Pasalnya, program listrik 35.000 MW sama sekali tidak realistis selesai pada 2019. Paling banter, kalau pun dikebut, hanya bisa menyelesaikan 16.176 MW. Itu pun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tidak terpuruk.

Asumsi ekonomi tumbuh 7,1%, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 53.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW.  Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai 2019. Kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW dengan asusmsi ekonomi tumbuh 7,1%. Sementara ekonomi hanya tumbuh kurang dari 5 persen. Maka akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan  swasta.

Program 35.000 MW yang terlalu dipaksakan, tentu akan membahayakan keuangan PLN. Bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. Asal tahu saja, sesuai ketentuan yang ada, PLN diwajibkan membeli 72% listrik yang dihasilkan swasta, baik digunakan PLN maupun tidak digunakan. Itu artinya, ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun. Hitung-hitungannya begini: 21.331 MW x 8760 jam x 0,72 x US$80/MW = US$10.763.110.565. Bayangkan, PLN harus  membayar US$10,763 miliar/tahun.

Karena itu banyaknya proyek pembangkit listrik 35.000 MW, terutama pembangunan PLTU-PLTU, dipandang sebagai program untuk mencapai tujuan tertentu, yakni politik (Pilpres) dan bisnis. Pihak yang paling banyak mengambil untung dari proyek tersebut tentu small group interest yang saat ini dekat dengan kekuasaan. Cara small group interest bermain, yakni dengan menempatkan orang-orang kepercayaan menduduki jabatan strategis di BUMN, mulai Pertamina, PLN, hingga perbankan. Mereka tidak peduli apakah proyek-proyek tersebut selesai atau tidak. Sebagai bukti kasus PLTU Riau-1, siapa yang diuntungkan dari proyek tersebut, hingga kini masih ditelisik oleh KPK.

Terkait dengan proyek PLTU yang ada saat ini, Koalisi Break Free From Coal Indonesia pada Januari 2018 meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara yang sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi.

Menilik kembali Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017- 2026, total kapasitas PLTU batubara yang tercatat dalam dokumen tersebut mencapai sekitar 17 ribu MW. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan asumsi awal yaitu sebesar 7,2%, maka diperkirakan akan terjadi kerugian ekonomi yang sangat besar dari banyaknya listrik yang tidak terserap oleh para konsumen. Listrik tidak seperti beras sekali diproduksi tidak bisa disimpan di dalam gudang, teknologi baterai penyimpanan kita masih sangat lemah. Secara aktual, realisasi pertumbuhan penjualan listrik PLN selama 5 tahun terakhir apabila dirata-rata hanya mencapai 4,4%.

Apabila dianalisa lebih lanjut, jika RUPTL 2018-2027 tidak ada perubahan sama seperti RUPTL 2017-2026, maka pada tahun 2026 akan mengalami surplus listrik sebesar 71%. “Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi ini adalah proyek besar bernilai trilyunan rupiah yang akan terbuang percuma. Pemerintah tentu tidak akan membiarkan PLN rugi dan bangkrut.

Kebangkrutan PLN hanya akan menambah masalah, dimana  credit rating negara bisa menurun dan membuat Indonesia kesulitan untuk melakukan pinjaman-pinjaman lainnya,” ungkap Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Apabila dikalkulasi satu per satu proyek PLTU Batubara yang direncanakan di pulau Jawa dan Bali saat ini, terdapat 9 proyek PLTU batubara yang seharusnya dibatalkan, demi menjaga kestabilan keuangan negara dan menghindari kerugian rakyat yang lebih besar lagi. Hampir semua proyek tersebut juga memiliki konflik lahan, dampak lingkungan, dampak kesehatan dan kerugian ekonomi pada masyarakat setempat.

Proyek-proyek tersebut mencakup Jawa 9 dan 10, Jawa 6, Cirebon 2, Tanjung Jati B, Celukan Bawang 2, Jawa 5, Indramayu, Jawa 8, Tanjung Jati A. Kesembilan PLTU Batubara tersebut memiliki status yang berbeda-beda, mulai dari tahap perencanaan, tahap pengajuan ijin dan tahap  Purchased Power Agreement  (PPA).

Nilai total dari pembangunan kesembilan PLTU Batubara tersebut bisa mencapai Rp 350 triliun atau setara dengan USD 26 miliar. Ini bukan jumlah yang sedikit. Kerugian bisa dihindari dan tentunya banyak sektor lain yang lebih membutuhkan dana tersebut, seperti sektor pendidikan dan kesehatan yang masih jauh tertinggal.

Dalam RUPTL 2018-2027 yang disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Ignasius Jonan, jumlah pembangkit listrik memang telah dipangkas menjadi 56 Giga Watt (GW). Tahun lalu, targetnya bisa mencapai 78 GW. Salah satu alasan pemangkasan target pembangunan pembangkit itu adalah turunnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan kebutuhan listrik ditargetkan sebesar 6,86 %. Angka ini lebih rendah daripada RUPTL 2017 -2026 yang mencapai 8,3%.

Ada beberapa jenis pembangkit yang akan dipangkas dalam RUPTL tersebut. Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU, dipangkas 5.000 MW. Kemudian pembangkit tenaga gas berkurang 10 ribu MW. Sedangkan tenaga air berkurang sekitar 1.000 MW. Di RUPTL ini, pembangkit energi batu bara masih mendominasi sekitar 54,4%. Di susul energi baru terbarukan 23%, gas 22,2% dan Bahan Bakar Minyak/BBM 0,4%. “Kami tetap pertahankan target EBT di 2025. KEN kan targetnya di 2025 EBT-nya 23%,” ujar Jonan.

Kendati telah dipangkas, para aktivis lingkungan tetap menilai pembangunan PLTU batubara sebenarnya tidak dibutuhkan. Sebab hal itu hanya akan memperburuk kondisi di kawasan pertambangan batubara, eksploitasi batubara yang jelas merugikan rakyat akan semakin meluas dan masif. Kesalahan perencanaan listrik tidak hanya akan merugikan uang rakyat dan negara, tapi juga membuat lonjakan emisi karbon yang memicu pemanasan global. Indonesia punya segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Namun hal itu luput dilakukan.

Tidak hanya proyek PLTU di Jawa dan Bali yang mendapat sorotan. Di luar itu, anggota Jejaring Sumatera untuk Energi Bersih, Ali Akbar di Bengkulu mengomentari hal serupa. Menurut Ali, Pulau Sumatera dan daerah lain di Indonesia tidak membutuhkan PLTU berbahan bakar batubara sebagai sumber energi. Sebab kondisi saat ini khususnya di Sumatera, jumlah daya yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

Ali mengacu pada data RUPTL 2018-2027 yang menyebutkan daya listrik yang tersedia di Pulau Sumatera sebanyak 8.000 MW dengan daya terpakai sebesar 5.500 MW. Dengan kata lain, saat ini Sumatera mengalami kelebihan daya listrik atau surplus sebesar 2.500 MW. Sehingga tidak membutuhkan penambahan daya dari batubara karena kondisinya sudah surplus daya. Adanya proyek PLTU Riau-1 dan Riau-2 berbahan batubara yang terlalu dipaksakan, dinilai hanya akal-akalan untuk mengeruk uang negara.

BUMN jadi ATM politik

Sudah menjadi rahasia umum BUMN kerap dijadikan sumber dana menjelang Pemilu dan Pilpres. Yang harus diwaspadai adalah keterlibatan pihak swasta dalam pemenangan caleg dan capres. Sebab parpol dan capres membutuhkan dana kampanye. Salah satu sumber dana itu adalah perusahaan-perusahaan BUMN dan perbankan.

Diketahui saat ini terdapat 4 BUMN yang mengalami kerugian, yaitu PT Garuda Indonesia (GIA), PT Krakatau Steel, PT Danareksa, dan Indo Farma. Total kerugian sekitar Rp3,1 triliun.

Tidak hanya itu, terdapat 115 BUMN dengan aset sebesar Rp7,141 triliun, pendapatan usaha sebesar Rp 2,027 triliun, beban usaha sebesar Rp1,723 triliun, dan Laba usaha sebesar Rp189,5 triliun, kewajiban BUMN termasuk utang Rp4,823 triliun.

PLN asetnya sebesar Rp 1,334 triliun, namun jumlah kewajiban atau utang sebesar Rp 465,5 triliun. Pendapatan tahun 2017 Rp 255,2 triliun, dan beban usaha Rp275,4 triliun. Sehingga PLN rugi Rp20,1 triliun.

Pada tahun 2016 PLN rugi Rp31,6 triliun. Namun pada 2017 disubsidi Rp45,7 triliun, sehingga masih untung Rp25,5 triliun, dan pada tahun 2016, PLN untung Rp26,4 triliun setelah disubsidi Rp58 triliun. Sementara itu keuangan yang pengelolaannya tertutup/ tidak transparan terdapat di BPJS Kemenaker RI, yang seolah miliknya sendiri. Dan, masih banyak BUMN yang lain.

Di tahun politik ini, sangat dimungkinkan fasilitas negara itu digunakan dalam upaya pemenangan pemilu oleh pejabat negara. Banyak BUMN yang dijadikan sebagai sumber pendanaan atau sapi perahan atau ATM berjalan parpol maupun pejabat negara.

Situasi politik selalu mendatangkan wajah yang ganda. Pertama adalah wajah pemberantasan korupsi. Kedua wajah menjual citra memberantas korupsi. Ini yang mulai sering jadi satu atau tercampur. Karena itu BUMN-BUMN ini perlu diawasi. Khawatirnya BUMN yang memiliki dana triliunan itu malah dijadikan bancakan.

Uchok Sky Khadafi Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), berharap BUMN bersih dari orang-orang politik kendati harapan itu sulit terwujud. Selama ini BUMN disinyalir menjadi ATM yang pejabatnya diisi dari kalangan politisi, khususnya yang mendukung pemerintah.

Untuk itu dia menyarankan agar pemilihan atau fit and proper test pejabat-pejabat BUMN, tidak lagi dilakukan oleh DPR, tetapi dari kalangan independen yang kompeten. “Jadi, BUMN itu harus bersih dari politisi. Sehingga fit proper test calon direktur BUMN pun proses seleksinya tidak lagi melalui DPR RI, melainkan di BUMN sendiri oleh orang-orang yang kompeten dan independen, agar BUMN sehat dan profesional,” tegas Uchok dalam sebuah diskusi membahas BUMN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Dengan pemilihan yang independen, meski banyak relawan dalam Pilpres 2019, maka para relawan itu tidak akan minta jatah-jatahan untuk duduk sebagai kepala, direktur, komisaris dan lainnya di BUMN. “Selama diseleksi oleh DPR, maka BUMN akan tetap jadi bancakan politik,” kata dia.

Tidak bisa dipungkiri, saat ini BUMN kita tidak bisa bersaing dengan perusahaan swasta dan perusahaan asing. Penyebabnya adanya konflik kepentingan dan masuknya sumber daya manusia tidak berkualitas pada jajaran komisaris dan direksi. Belum lagi adanya rangkap jabatan pejabat publik selain masuknya orang-orang politik pendukung yang menjadi tim sukses calon presiden. Padahal dalam RUU BUMN Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 38 sudah jelas ada norma melarang rangkap jabatan bagi pejabat struktural maupun fungsional, termasuk bagi anggota parpol. Namun persoalan ini telah berlangsung lama di BUMN sehingga sulit untuk dicegah. Sementara BUMN sendiri tidak punya strategi kompetisi dan strategi untuk kembali bangkit dari kerugian (turn around strategy) yang membuatnya cenderung merugi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here