Bukan Sembako, Tarif Listrik yang Sukses Memicu Inflasi di Jawa Timur

0
152
Pencabutan subsidi listrik justru menjadi pemicu inflasi di Jatim, bukan karena naiknya harga sembako di saat Ramadhan dan jelang Lebaran.

Nusantara.news, Surabaya – Beban rakyat Jawa Timur sempat diprediksi naik karena kebutuhan sembako selama Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah pada Juni 2017. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), justru pencabutan subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik yang jadi pendorong utama inflasi sebesar 0,49 persen di banding periode bulan yang sama di tahun sebelumnya.

Kepala BPS Jawa Timur Teguh Pramono kepada media mengatakan, daerah dengan angka inflasi tertinggi terjadi di Kota Probolinggo yaitu 0,70 persen, dan terendah Kota Malang (0,37 persen). “Secara umum, inflasi terjadi di seluruh kota di Jawa Timur,” sebutnya, Senin (3/7/2017) lalu.

“Tarif listrik jadi pendorong utama selama Ramadhan dan lebaran lalu. Padahal prediksi awal adalah kenaikan tarif angkutan mudik seperti pesawat dan kereta api. Namun hal itu justru jadi penyebab kedua,” tambahnya.

Teguh membeberkan alasan prediksi karena sebagian besar umat muslim Jawa Timur pasti akan melakukan tradisi perjalanan mudik. Ini yang jadi penyebab kebutuhan transportasi melonjak. “Kenaikan tarif kereta api dikarenakan bertepatan dengan momen Idul Fitri, sebab kebutuhan akan transportasi menjadi melonjak tinggi. Hal ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana setiap momen libur panjang selalu terjadi kenaikan tarif kereta api,” katanya.

Selain listrik dan transportasi, inflasi di Jawa Timur juga dipicu pengeluaran tinggi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yang mencapai 0,98 persen. Sedangkan inflasi terendah adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 0,10 persen. “Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar deflasi ialah cabai rawit, bawang putih, dan cabai merah,” katanya.

Sementara itu laju inflasi tahun ke tahun (yoy) di Jawa Timur Juni 2017 mencapai 4,66 persen, atau lebih tinggi dibanding Juni 2016 yang hanya sebesar 2,93 persen. “Pada Juni 2017 semua ibu kota provinsi di pulau Jawa mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandung yang mencapai 0,99 persen sedangkan inflasi terendah terjadi di Semarang sebesar 0,37 persen,” katanya.

Inflasi Periode Juni Jawa Timur 2008-2017

Percepatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Dengan acuan itu, bisa jadi inflasi di Jawa Timur masih akan terus mengalami kenaikan di bulan-bulan berikutnya. Apalagi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kini, perusahaan plat merah didorong untuk condong memperkuat core bisnisnya. Tak heran, PLN sebagai satu-satunya perusahaan penyedia energi listrik di Indonesia seolah menjelma jadi penambah beban ekonomi rakyat.

Berdalih beban utang menggunung dan subsidi tidak tepat sasaran, jutaan rumah tangga golongan tarif langganan 900 VA PLN, mengalami shock therapy bulanan karena tagihan yang membengkak. Dampak ini belum terangkum dengan keputusan PLN menerapkan tarif berdasarkan fluktuasi harga minyak dunia dan kurs dollar Amerika. Baik bagi pelanggan pra bayar maupun pasca bayar.

Kebijakan itu juga tak lepas dari kebutuhan anggaran untuk penyediaan proyek listrik 35 ribu mega watt (MW). Namun dengan rakyat sebagai korban, tentu saja hal ini patut dikaji ulang karena sebagai konsumen utama, jutaan rakyat terancam tidak lagi mendapatkan tarif listrik murah. Penambahan kapasitas memang perlu dan harus, namun kepentingan rakyat harus diutamakan sesuai isi pembukaan UUD 1945.

Karena itu, akhir-akhir ini kembali muncul desakan agar pemerintah mempertimbangkan langkah efisiensi di tubuh PLN ketimbang mencabut atau menaikkan tarif listrik. Wacana ini awalnya terlontar dari mantan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Ada 3 langkah efisiensi yang disarankan pejabat yang tergusur dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini.

Yakni pengurangan kerugian transmini dari 10 persen ke 3 persen. Kedua dengan merenegosiasi harga pembelian bahan bakar untuk dapatkan potongan harga 10 persen. Sedangkan yang terakhir, pengurangan mark up anggaran proyek dari 30 persen ke 20 persen. Wacana ini mendapat dukungan anggota DPR RI, Eva Sundari. Salah satu alasan politisi PDI Perjuangan tersebut, karena akan membahayakan presiden yang notabene merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih sendiri.

Percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) bisa jadi jawaban ketergantungan PLN pada pasokan bahan bakar untuk menggerakan pembangkit listriknya. Dalam acara Focus Discussion Group (FGD) di ITS Surabaya, 18 Mei 2017 lalu, 2 dari tiga tema bahasan adalah tentang tarif listrik. Yakni terkait depolitisasi tarif dan subsidi agar sesuai UU atau tepat sasaran.

Ketika dihubungi Nusantara.News, Rabu (5/7/2017), Ir Syaiffudin Mahmudsyah M.Eng mantan pengajar di Fakultas Elektro ITS yang juga fungsionaris DPD Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLI) Jawa Timur, membeberkan jika Indonesia punya potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku minyak untuk proses produksi listrik.

“Ada beberapa manfaat dan keunggulannya (EBT). Namun ada juga kelemahan yang jika bisa ditutupi pemerintah, sebenarnya bisa diminimalisir. Seperti, sumber EBT yang umumnya jauh dari pemukiman sehingga butuh pembangunan infrastruktur agar harga EBT menjadi ekonomis serta investasi yang mahal. Tetapi, lebih banyak keunggulan jika parameternya untuk kebutuhan rakyat. Terutama untuk jangka panjang,” terangnya.

Di antara keunggulan itu adalah biaya pembangkitan yang rendah, harga lebih kompetitif dibanding pembangkit listrik berbahan bakar fosil, serta ongkos konstan selama masa pakai fasilitas. “Seperti sumber EBT dari tenaga surya, angin, panas bumi atau gelombang laut. Belum lagi dari sisi dampak lingkungan yang lebih ramah. Tetapi yang terpenting, mengurangi ketergantungan pada impor minyak bumi,” sebut Syaiffudin yang kini sudah purna tugas sebagai pengajar tersebut.

Kendala Pengembangan EBT di Indonesia
1. Kebijakan Pemerintah:
a) Pemberian subsidi dan insentif bagi investor teknologi hijau yang relatif rendah. Pemberian subsidi masih terlalu kecil dibandingkan 11 subsidi untuk energi primer fosil, sedangkan investasi teknologi EBT masih tinggi akibat komponen domestik untuk teknologi ini masih sangat minim. Hal ini menyebabkan nilai EBT tidak kompetitif dibandingkan energi fosil.
b) Pengembangan EBT dan penguasaan teknologi produksi dan pengembangan secara nasional yang masih rendah.
2. Aspek pendanaan dan sinergi dalam pengembangan EBT.
3. Biaya produksi yang masih relatif tinggi terutama pada investasi awal yang mengandalkan teknologi tinggi. Pembangkit listrik EBT membutuhkan investasi yang mahal, selain itu tingkat pengembalian dan perolehan keuntungan relatif lama dan tidak pasti sehingga investasi EBT
kurang menarik bagi investor nasional dan asing (pemerintah melalui PLN bisa mengisi peran ini).
4. Strategi Pelaksanaan, terutama terkait kontrak Jangka Panjang dari Perjanjian Jual Beli Energi Baru dan Terbarukan.
5. Mindset masyarakat dalam penggunaan energi yang masih boros.
6. Masih terbatasnya SDM khususnya di daerah.
7. Pola pengusahaan energi terbarukan yang belum bankable.
8. Kemungkinan munculnya peraturan-peraturan daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan EBT.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja (SP) Perjuangan PLN Eko Sumantri yang hadir dalam acara FGD tersebut, juga sempat mengungkap jika pemerintah harusnya bisa lebih proaktif mengatasi polemik energi. “Persoalan energi di Indonesia termasuk untuk mewujudkan Indonesia Terlistriki 100 persen dengan tarif murah untuk rakyat akan dapat terwujud melalui terbitnya UU Energi Baru Terbarukan (EBT),” katanya.

Salah satunya dengan percepatan energi gelombang laut. Indonesia punya potensi daya terbangkit dari 10 persen panjang pantainya sebesar 61 MW. Dengan melihat beragam potensi itu, sekarang tinggal mencari cara bagaimana agar terjadi sinergi antara pemerintah dan rakyat agar pemanfaatan EBT segera terwujud. Jika tidak, inflasi yang terjadi akibat tarif listrik seperti yang diungkap Eva Sundari, bisa jadi celah distabilitas Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kesenjangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin sangat tinggi. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here