BUMN Karya Terancam Bangkrut Karena Infrastruktur

1
883
Membangun infrasatruktur adalah baik untuk negeri, namun mengukur kocek dan situasi jauh lebih baik lagi agar tidak menimbulkan korban.

Nusantara.news, Jakarta – Cita-cita mulia Presiden Jokowi ternyata tidak semulus yang diharapkan. Rencana membangun infrastruktur senilai Rp5.500 triliun ternyata berhadapan dengan keterbatasan dana.

Akibatnya, dengan kewenangan yang diberikan kepada Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo, BUMN karya pun dipaksa mengkafer sebagian biaya pembangunan 225 proyek infrastruktur. BUMN karya pun mulai menunjukkan pendarahan likuiditas.

Empat emiten BUMN konstruksi hingga kuartal III-2017 serempak mencatat kenaikan laba bersih. Namun peningkatan laba bersih itu tidak dibarengi dengan cash flow yang sehat.

Menurut sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Muhammad Said Didu, fenomena itu terjadi lantaran gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan BUMN dalam rangka penugasan. Namun rencana itu tak dibarengi dengan kesiapan keuangan yang memadai.

Menurut catatan pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya cukup mengkafer sekitar 7% dari total kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur.

Sementara, sisanya harus dibebankan kepada BUMN yang mendapat penugasan. Akhirnya, beban keuangan pada BUMN yang bersangkutan menjadi tinggi, likuiditas pun makin cekak. BUMN karya harus mencari sumber-sumber pendanaan baru lewat berbagai skema, dari mulai pinjaman perbankan, pasar modal hingga obligasi.

Akiabtnya, BUMN karya seperti tersandera proyek infrastruktur, padahal mereka adalah perusahaan publik, di mana diharapkan oleh para pemegang saham bisa membagikan dividen. Namun karena kondisi likuiditas minus, maka harapan itu pun sirna.

Said Didu berpendapat, penugasan paksa itu akan meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas alias debt to equity ratio (DER) pada perusahaan BUMN tinggi. Makin tinggi DER maka makin tinggi beban utang yang harus ditanggung perusahaan, dan pada saatnya bisa menurunkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya.

Di sisi lain, aset-aset yang dibangun belum bisa diandalkan untuk memberikan pemasukan pada keuangan perusahaan namun sudah ada penugasan lain yang menanti untuk dikerjakan dan butuh pendaan lebih besar lagi sehingga membuat BUMN-BUMN Karya mulai ‘berdarah-darah’ melakukan pembangunan infrastruktur.

“DER pasti akan naik, karena BUMN itu pasti tambah utang. Naik semua, itu jangka panjang kelihatannya,” tambah dia.

Untuk itu, menurut Said Didu, pemerintah harus mulai mewaspadai kondisi ini karena dalam jangka panjang, dampaknya akan mulai terlihat. Bila fenomena ini tak diwaspadai sejak dini, menurut prediksi Said Didu, BUMN-BUMN tersebut bisa gulung tikar dalam empat tahun ke depan.

“Kalau saya melihat ini akan kelihatan nanti 3-4 tahun kemudian,” tandas dia.

Mamaksakan kehendak

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Faisal Basri berpendapat pemaksaan kehendak untuk membangun infrastruktur di tenah keterbatasan anggaran dampaknya tidak baik buat fiskal.

Belakangan pemerintah sudah mulai tidak disiplin dalam mengelola fiskal dalam negeri. Banyak aturan dan pakem dalam mengelola fiskal yang ditabrak demi menggulirkan pembangunan proyek infrastruktur.

Padahal, menurut Faisal, proyek infrastruktur itu juga tidak menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Jika menengok kocek Kementerian Keuangan, sampai dengan Maret 2017 penerimaan pajak masih tinggi karena masih ada sisa-sisa program pengampunan pajak (tax amnesty). Tapi sejak April hingga November, penerimaan pajak terus melamban, sementara beban biaya infrastruktur terus meningkat. Hal ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi.

Jika situasi ini diteruskan, maka akan terjadi peningkatan risiko fiskal. Karena itu perlu ada pemangkasan proyek infrastruktur, bahkan melakukan moratorium pembangunan infrastruktur secara total hingga 2019, ungkap Faisal.

Arus kas negatif

Salah satu dampak pemaksaan kehendak itu kini sudah mulai tampak di empat BUMN karya. Sampai September 2017, rapor PT Pembangunan Perumahan Tbk (PT PP) mengantungi pendapatan usaha Rp13,76 triliun atau naik 27,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sehingga laba bersih PT PP naik 74,7% menjadi Rp 989,9 miliar. Hanya saja aliran kas (cash flow) PT PP tercatat minus Rp1,52 triliun. Kas negatif ini akibat pembayaran kas kepada pemasok dan sub kontraktor lebih besar (Rp11,80 triliun) dibanding penerimaan kas dari pelanggan (Rp10,28 triliun). Rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio–DER) PTPP tercatat 1,8 kali, dengan jumlah kewajiban Rp22,8 triliun dan jumlah ekuitas Rp12,49 triliun.

Empat BUMN karya masih mencatat laba bersih, namun cash flow-nya negatif lantaran melayani program pembangunan infra.struktur

Sementara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), laba bersihnya naik 46,66% dari Rp465,46 miliar menjadi Rp682,64 miliar. Hanya saja cash flow Wika minus Rp2,69 triliun.

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi WIKA juga masih minus Rp2,69 triliun. Sedangkan penerimaan kas dari pelanggan hanya Rp9,8 triliun namun pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 11,5 triliun.

DER WIKA saat ini 2 kali dengan jumlah liabilitas sebesar Rp26,87 triliun dan jumlah ekuitas sebesar Rp13,17 triliun.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) berhasil mengantongi laba bersih Rp2,57 triliun, berasal dari pendapatan usaha sebesar Rp28,5 triliun. Sayangnya cash flow WSKT tercatat negatif Rp5 triliun.

Penerimaan kas WSKT dari pelanggan tercatat sebesar Rp14,24 triliun, sedang pengeluaran kas pada pemasok sebesar Rp16,55 triliun. DER WSKT saat ini 2,9 kali dengan catatan total liabilitas sebesar Rp65,7 triliun dan total ekuitas sebesar Rp21,9 triliun.

Sedangkan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memperoleh laba bersih Rp205,07 miliar, tumbuh 78% dari Rp115,18 miliar. Pendapatan usaha juga naik 53% menjadi Rp8,7 triliun. Cash flow ADHI diketahui negatif sebesar Rp3 triliun.

Total arus kas penerimaan ADHI tercatat Rp6,87 triliun sementara total arus kas pengeluaran lebih besar yakni Rp9,9 triliun. DER ADHI cukup tinggi yakni 3,4 kali. Adapun jumlah liabilitasnya sebesar Rp18,8 triliun dan jumlah ekuitasnya Rp5,55 triliun.

Dengan profil keuangan, terutama aliran kas, seperti itu, ke depan pemerintah perlu mengurangi tekanan terhadap BUMN karya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk merelaksasi diri. Kalau dipaksakan seperti itu terus menerus, maka akan mengancam going concern keempat BUMN karya tersebut.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here