BUMN Kuasai Kue Ekonomi, Swasta Bisa Mati Suri

0
113

Nusantara.news, Jakarta – Ada yang tak biasa dalam Rakornas Kadin 2017 di Ritz Carlton kemarin, Kadin mengeluhkan situasi ekonomi yang sulit, salah satu penyebabnya adalah semua lini bisnis dikuasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak cucunya.

“Kami minta BUMN kembali ke-core business-nya. Dari 118 BUMN dengan anak cucu cicit bisnis hampir 800 unit bisnis, telah mengambil banyak porsi swasta dan UMKM,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani di hadapan Presiden Jokowi yang hadir pada perhelatan pebisnis nasional itu.

Rosan dengan tegas meminta kepada Presiden agar BUMN tidak mengerjakan bisnis dari hulu ke hilir. Dia menggambarkan dalam proyek 35.000 MW, seharusnya perusahaan pelat merah membagi porsi pengolahan kepada pihak swasta.

Apa yang disampaikan Kadin ini memang nyata. Ambil contoh dalam proyek-proyek infrastruktur yang menjadi primadona Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, hampir semua lini disabet oleh BUMN beserta anak cucu dan cicitnya. Mulai dari pengerjaan core construction, sampai sub kontraktor dan sub dari sub kontraktor pun semua diambil oleh BUMN konstruksi.

Seperti pembangunan jalan, mulai dari konstruksi besar dipegang oleh BUMN konstruksi, bekisting disuplai anak perusahaan, beton pracetak digarap anak perusahaan, hingga para pekerja dan kelengkapan logistik sampai detil, juga ditangani cucu dan cicit perusahaan BUMN konstruksi tersebut. Sehingga tak ada yang tersisa bisa ditangani swasta, kecuali pengadaan kelambu pelindung konstruksi.

Keluhan Kadin ini patut diperhatikan, sebab dalam kondisi krisis ekonomi saat ini para pebisnis benar-benar kesulitan mengembangkan usaha. Ditambah lagi dikejar-kejar Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga tekanan dari dua arah ini benar-benar membuat pebisnis mati kutu.

Kalau pebisnis swasta mati suri, apalagi sampai tutup, maka dampak lanjutannya juga perekonomian Indonesia akan melambat. Dalam kondisi krisis seperti ini, seharusnya pemerintah merangsang bisnis agar tetap berputar, sehingga perekonomian akan tetap survive.

Sebelum itu terjadi, Rosan mewakili Kadin Indonesia menyampaikan tiga hal, demi keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Itu sebabnya Kadin menyampaikan tiga prioritas usulan kepada Pemerintah Jokowi. Pertama, perlu adanya sinergi peran BUMN dan swasta. Kedua, adanya rumusan mengenai kebijakan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus. Ketiga, mengembangkan investasi sektor pariwisata, termasuk penambahan pelabuhan berstandar internasional.

Pemotongan pajak

Di sisi lain, Kadin Indonesia juga meminta keadilan atas apa yang diperoleh PT Freeport Indonesia, yakni berupa pemotongan pajak dari 35% menjadi 25%. Selama ini badan usaha swasta lokal dikenai pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 25%.

“Kami minta adanya pemotongan PPh badan menjadi 17% atau 18%,” jelas Rosan.

Dia mengatakan jika pemerintah mau memangkas PPh maka akan sangat membantu insentif dunia usaha. Dengan pemangkasan PPh badan, maka menurutnya, banyak investasi baru yang bakal masuk dan investasi baru yang akan lahir, sehingga serapan tenaga kerja akan meningkat.

Dalam Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, sudah dicanangkan arah kebijakan insentif fiskal. Pemberian insentif fiskal itu mengacu pada kriteria, target serta dampak terhadap perekonomian nasional.

Adapun jenis-jenis insentif fiskal dimaksud terdiri dari, pemberian tax holiday, tax allowance, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang strategis, hingga pemberian pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Presiden Jokowi yang mendengar keluhan pengusaha swasta yang terhimpun dalam Kadin Indonesia berjanji akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Kadin. Presiden dalam waktu dekat akan membahas usulan Kadin Indonesia tersebut dalam Sidang Kabinet.

Presiden yang sebelumnya juga adalah pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia meminta kepada dunia usaha untuk tetap percaya diri di tengah kondisi perekonomian yang bergejolak saat ini.

“Indikator ekonomi kita memang belum semuanya baik, masih banyak yang harus dibenahi, tentunya bersama Kadin,” kata Presiden.

Karena itu Kadin meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional untuk bersama-sama mengerjakan proyek pembangunan yang digarap oleh pemerintah. Menurut Rosan, peran BUMN dalam proyek pembangunan infrastruktur pemerintah sudah terlalu jauh.

Di zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presidne Gus Dur, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, langgam pembagian kue ekonomi selalu dijaga keseimbangannya antara koperasi, BUMN dan swasta.

Di masa Presiden Jokowi seolah ada kebutuhan likuiditas yang sangat besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sehingga APBN yang ada tidak cukup, dan pemerintah meminta BUMN menyetor dividen lebih besar, terutama pajak lebih besar untuk menutup kekurangan biaya pembangunan infrastruktur tersebut.

Akibatnya BUMN memainkan peran terlalu besar, lalu melibatkan anak perusahaan, cucu dan cicit perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Namun mereka seperti meninggalkan peran swasta yang juga merupakan bagian dari agen pembangunan.

Akibatnya swasta tak mendapat proyek dari yang kecil, apalagi yang besar. Ketidakseimbangan lah yang terjadi. Tahap selanjutnya, di tengah krisis ini swasta benar-benar terjepit oleh sepinya proyek dan dikejar-kejar pajak, sehingga swasta megap-megap dan bahkan pada saatnya mati terkena seleksi alam.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here