BUMN Makin ‘Ngebet’ Saham Freeport

0
211
foto: Istimewa

Nusantara.news, Jakarta – Kementerian BUMN sudah ‘ngebet’ pingin membeli saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51 persen. Dengan PP yang baru (PP No.1 Tahun 2017),  pembelian saham tersebut tentunya akan dilakukan melalui holding tambang secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pembentukan holding tambang, rencananya PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) akan menjadi induk holding di sektor tambang yang membawahi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, “Kita ingin secepatnya membeli saham Freeport, kan kita ada holding tambang, sebanyak 9,36 persen akan masuk ke saham holding tambang itu. Kita nunggu pemerintah, jika memang diperintahkan untuk BUMN ambil saham, maka kita akan ambil itu,” kata Harry.

Sejauhmana kesiapan pembentukan holding BUMN dalam rangka ingin mengambil saham  dari Freeport?

Ketua Tim Gugus Tugas Holding BUMN Wianda Pusponegoro mengatakan, seluruh pembentukan holding saat ini terus dikerjakan. Tapi, dari keenam holding tersebut, sektor pertambangan terlihat paling siap dalam hal konsolidasi di dalamya. Holding BUMN Pertambangan terdiri dari PT Timah (Persero), PT Bukit Asam (Persero), PT Aneka Tambang (Persero), dan PT Inalum (Persero). Keempat perusahaan BUMN ini menunjukkan konsolidasi yang kuat didalam pembentukan holding BUMN Pertambangan.

Wianda meyakinkan, sektor pertambang terlihat lebih siap. Sisi konten mereka sudah maping, padahal mereka empat BUMN. Sosialisasi juga sudah dilakukan pada pkerja internal, ini menunjukan stakeholder utama siap . Konsolidasi di antara keempat BUMN memang sangat baik. Mereka saling mendukung satu sama lain, seperti PT Timah menjelaskan ke PT Bukit Asam, PT Bukit Asam ke PT Inalum, dan sebaliknya. “Saya berharap sosialisasi internal di sektor holding lainnya dapat meniru langkah holding BUMN Pertambangan ini,” ujarnya.

Dalam PP baru itu (PP No.1/2017), pemerintah menegaskan ketentuan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham sampai 51% secara bertahap. Tahapan divestasi dalam PP No.1 Tahun 2017 ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) yang berbunyi : Tahapan divestasi yakni, tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen), tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen), tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen) dan tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham.

Tetapi nyatanya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 ternyata tidak membuat proses pelepasan saham PT Freeport Indonesia berjalan mulus. Sampai saat ini belum ada jalan keluar atas perbedaan perhitungan aset yang dipakai kedua belah pihak.  Kenyataan  tersebut menunjukkan pemerintah berupaya mengakomodasi kepentingan PTFI meskipun pemerintah menabrak ketentuan undang-undang. Ahmad Redi menambahkan, pemerintah justru akan terlihat lemah dan seakan berada di bawah kendali perusahaan tersebut.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap agar perusahaan induk (holding) BUMN pertambangan yang akan dibentuk, bisa membeli seluruh saham divestasi PT Freeport Indonesia. Dengan begitu, pada 2017 holding ini akan menguasai 20 persen saham perusahaan tambang tersebut.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. mengatakan pihaknya juga mengusulkan 9,36 persen saham Freeport yang sudah dimiliki pemerintah, dialihkan kepada holding BUMN pertambangan. Usulan ini telah disampaikan kepada kementerian terkait lainnya, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan.

Dia memastikan, holding pertambangan ini tidak akan mengalami kesulitan dalam pendanaan untuk mencaplok 10,34 persen saham yang ditawarkan Freeport ini. Dirinya menjelaskan, akan melakukan konsolidasi internal untuk mengumpulkan dana dalam proses tersebut. Jika masih tidak memungkinkan, masih ada opsi lain, yakni dengan melakukan pinjaman ke perbankan. Holding ini dinilai sangat mampu mendapat pendanaan besar dari bank.

Aloysius mengaku sudah dua kementerian yang telah memberikan lampu hijau atas usulan tersebut. Kementerian BUMN juga telah mengajukan usulan agar holding pertambangan yang akan terbentuk ini juga mencaplok 10,34 persen saham yang didivestasikan oleh Freeport. Jadi, efektif pada saat holding tambang terbentuk. Di dalamnya terdapat pengalihan dari PT Bukit Asam, PT Timah, PT Antam, ditambah minoritas saham Freeport. Kemudian diatasnya ada Inalum,” ujar Aloysius saat ditemui di Hotel JS Luwansa, beberapa waktu lalu.

PT Freeport telah mengajukan perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tetapi proposal tersebut masih meminta beberapa syarat. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjelaskan beberapa poin penting perubahan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23/2010 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Menteri ESDM Ignasius Jonan menerangkan, perubahan tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Poin penting dari PP No.1/2017 tersebut pertama adalah perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Perubahan ketentuan tentang divestasi saham hingga 51 persen secara bertahap. Bisa diupayakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karena berusaha menasionalkan kepemilikan.

Mengenai  pengaturan tentang penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara. Pemerintah yang menentukan patokan harga. Mengenai  penghapusan ketentuan bahwa pemegang Kontrak Karya (KK) yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu. Pengaturan lebih lanjut terkait tatacara pelaksanaan peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Terlepas dari dasar hukum yang memang tidak jelas, rencana pemberian IUPK sementara tersebut menunjukkan posisi tawar yang dimiliki pemerintah untuk memaksa perusahaan asal Amerika Serikat tersebut patuh sepenuhnya. Upaya pemerintah untuk memuluskan kegiatan ekspor konsentrat tembaga PTFI bukan kali ini saja terjadi. Hampir setahun yang lalu, pada 5 Februari 2016, Menteri ESDM kala itu Sudirman Said menetapkan Permen ESDM No. 5/2016.

Dalam beleid tersebut, perusahaan tambang dimungkinkan tetap mendapatkan rekomendasi ekspor kendati tidak ada perkembangan pembangunan smelter dalam enam bulan terakhir. Progres yang dinilai disamakan dengan pencapaian pada enam bulan sebelumnya. Hasilnya, PTFI kembali melenggang dalam kegiatan ekspornya. Padahal, saat itu perkembangan pembangunan smelter Freeport sangat minim.

Bahkan, pemerintah pun sudah menawarkan ada ‘uang pengganti’ sebagai jaminan pembangunan smelter senilai U$530 juta agar rekomendasi ekspor bisa diperoleh. Sekarang meskipun belum sepenuhnya rela berubah status menjadi IUPK dengan segala ketentuan di dalamnya, PTFI berpotensi kembali melenggang lewat lisensi yang dinamakan IUPK sementara. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here