Bung Hatta, Warisan Tentang Moral Politik

0
720

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa hari menjelang peringatan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, publik di negeri ini sebenarnya juga mengenang satu peringatan penting yang perlu dimaknai, yakni hari lahir salah satu proklamator kemerdekaan dan wakil presiden pertama Indonesia: Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Ia lahir pada 12 Agustus 1902. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan itulah,  Bung Hatta menyebutnya sebagai kado terindah bagi ulang tahunnya.

Namun hingga umur Indonesia menginjak 72 tahun, perpolitikan di tanah air masih sering diwarnai kegaduhan, sebagai akibat dari konflik berkepanjangan para elite politik dan celotehan politisi tak bermutu. Korupsi pun masih kuat mengakar sebagai konsekuensi dari kurangnya integritas, kejujuran, dan kesederhanaan para oknum penguasa.

Pada kondisi seperti ini, ketika suasana republik berada di titik yang krisis nilai, serta keteladan dari para pemimpin sulit dicari, kita seharusnya kembali “pulang” ke “rumah sejarah”. Sebab, di sanalah terkumpul catatan keteladanan dari generasi pendiri republik ini. Dan, Bung Hatta adalah satu dari sekian pemimpin-negarawan yang sangat pantas untuk dijadikan sosok teladan tersebut.

Bung Hatta lahir di Bukittinggi dengan nama asli Mohammad Ibn ‘Atta’. Kesadaran politik ‘si kutu buku’ ini makin berkembang karena kebiasaannya menimbun pengetahuan dari buku dan menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis: pengarang roman Salah Asuhan; aktivis partai Sarekat Islam; anggota Volksraad; pegiat jurnalistik, orator ulung, serta karib Tjokroaminoto.

Semasa studi di Belanda, ia bergabung dalam Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereeniging), organisasi pergerakan Bumiputera di luar negeri yang menuntut kemerdekaan dari kolonial Belanda. Aktivitasnya dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Hatta akhirnya dibebaskan, setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal: Indonesia Free.

Sepulang ke Indonesia, darah “pembangkangnya” makin mendidih sehingga ia harus mengalami masa pembuangan selama delapan tahun oleh kolonial Belanda. Selepas Indonesia merdeka, ia dikenal sebagai perumus teks proklamasi, pemimpin politik, sekaligus manusia politik paling berpengaruh. Gagasan dan tulisan-tulisannya melintasi ruang-ruang politik, ekonomi, filsafat, hingga pendidikan.

Bung Hatta, Leiden is Lijden

Dahulu, Bung Hatta pernah berucap: ”Kualitas pemimpin sepadan dengan caranya mendapat makan.” Ungkapan ini menjadi isyarat atas perasaan umum yang berkembang mengenai krisis kepemimpinan nasional.

Bagaimana bisa muncul pemimpin sejati dari lingkungan trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif), jika cara mencari makan kebanyakan mereka hanya mengkapitalkan kekuasaan dalam bentuk jual beli pasal, rekayasa proyek, transaksi alokasi anggaran, menghamba pada asing, dan memperkosa hukum. Bagaimana bisa muncul pemimpin sejati jika kekuasaan disesaki para pejabat yang bermental kere: mencari hidup (makan) di lumbung politik, tak kuasa memberi dan hanya mengambil harta negara. Bagaimana bisa?

Bangsa kita memang sudah terlalu lama mengalami defisit kepemimpinan, juga krisis kekaguman pada tokoh politik. Di saat bersamaan, sumber-sumber kepemimpinan, utamanya partai politik, tidak berdaya melakukan tugas mulia menghadirkan pemimpin sejati itu. Sebaliknya, partai politik telah menjelma serupa “pasar’’ yang dipenuhi loket-loket transaksi rente: mulai rekruitmen sampai pencalonan ketua umum, dari anggota dewan dan kepala daerah, hingga mahar melapangkan ambisi politik. Tentu saja tidak semua partai politik begitu. Tetapi ada. Banyak.

Pun,  ketika kekaguman terhadap ”nama-nama besar” mulai pudar akibat kemerosotan wibawa pusat-pusat teladan, secara naluriah banyak orang mengalihkan kekagumannya kepada diri sendiri (self-glorification). Hanya berbekal penampilan, sumbangsih tipis, atau modal tebal, seseorang sudah merasa pantas menjadi orang ”nomor satu” di negeri ini. Prinsip demokrasi dikorup bukan saja ketika spirit kesetaraan hilang, melainkan juga ketika spirit kesetaraan yang ekstrem berlangsung: manakala setiap orang merasa pantas memimpin.

Di tengah kondisi seperti itu, kerinduan kita pada sosok pemimpin besar dengan nasihat bernas segera tertuju kepada Bung Hatta. Di zaman itu, pada saat penduduk Indonesia masih sedikit justru banyak lahir pemimpin sekelas para pendiri bangsa: bermutu dalam gagasan, ucapan, dan perbuatan. Berkebalikan dari itu, kini lebih dari 220 juta orang Indonesia, sangat sedikit (bahkan belum ada) yang mengorbit menjadi pemimpin seperti Bung Hatta. Sebab, sulitnya pemulihan krisis yang dihadapi Indonesia saat ini, terutama bukan karena defisit sumberdaya dan orang pintar, melainkan karena bangkrutnya moral capital dari para pemimpin politik.

Bung Hatta dan Bung Karno di tengah rakyat yang mencintainya

Namun Bung Hatta, seolah menjadi harta amat berharga bagi Ibu Pertiwi karena telah melahirkan pemimpin penuh integritas dan bersahaja dari bumi Indonesia. Bagi seorang pemimpin, kata Bung Hatta, haruslah mengambil beban yang lebih berat; ia harus tahan sakit dan tahan terhadap cobaan; ia juga tidak boleh berubah hanya karena kesusahan hidup. “Keteguhan hati dan keteguhan iman adalah conditio sine qua non (syarat yang utama) untuk menjadi pemimpin,” kata Bung Hatta.

Perkataan Hatta itu, tentu bukan sebatas nasihat alias sekadar manis di bibir seperti kebanyakan politisi zaman sekarang. Ia sangat teguh memegang prinspinya itu, bahkan menjalani sendiri kehidupan yang oleh Kasman Singodimedjo disebut “Leiden is Lijden (memimpin adalah menderita)”.

Saat gajinya sebagai Wapres akan dinaikkan, dia menolak. “Keuangan negara tidak cukup kuat, sementara banyak rakyat melarat yang memerlukan uang itu,” alasannya.

Pada tahun 1952, saat masih menjabat wakil presiden dan hendak menunaikan ibadah haji, Bung Hatta sebenarnya bisa saja menggunakan pesawat terbang, fasilitas dan biaya dari negara untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Namun, Bung Hatta memilih menunaikan ibadah haji sebagaimana rakyat biasa, dan menggunakan uang hasil keringatnya sendiri, yakni dari honorarium penerbitan tulisan-tulisan dan buku karyanya.

Keteladanan Bung Hatta inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa Jenderal Hoegeng, Kapolri paling melegenda dengan kejujuran dan integritasnya, benci terhadap perbuatan hina: korupsi!

Selepas menjadi wapres, Bung Hatta juga pernah mengalami kesulitan untuk membayar tagihan listrik, telpon, dan air karena gaji pensiunnya tak cukup untuk membayar semua tagihan itu. Bahkan, hingga akhir hayatnya, Bung Hatta tidak kesampaian memiliki sepatu merk “Bally” yang begitu diidam-idamkannya. Keinginannya itu baru diketahui setelah ditemukan secarik kertas berisi gambar potongan sepatu “Bally” di buku hariannya oleh putri Bung Hatta ketika ia sudah wafat.

Sikap kesederhanaan dan ‘memimpin adalah menderita’ yang dijalani Bapak Koperasi Indonesia tu,  bukanlah suatu ketidakberdayaan untuk keluar dari nasib serba kekurangan, akan tetapi itu sebuah pilihan sebagai jalan pengabdian. Namun untuk ukuran kondisi sekarang, apalagi di mata para penghamba uang, kisah kesederhanaan dan “penderitaan”  hidup seperti para pendiri bangsa, barangkali serupa dunia dongeng.

Karena kredo pemimpin hari ini, “memimpin adalah menikmati.” Menjadi pemimpin berarti berpesta di atas penderitaan rakyat. Demokrasi Indonesia seperti baju yang dipakai terbalik: mendahulukan kepentingan lapis tipis oligarki penguasa-pemodal, ketimbang kepentingan rakyat kebanyakan (demos).

Bung Hatta Tentang Partai Politik

Sejarah berdirinya partai-partai politik juga tak bisa dilepaskan dari sosok Hatta. Melalui Maklumat Presiden 3 November 1945 yang ditandatanganinya sendiri tanpa Bung Karno, pemerintah menganjurkan dan memberi izin pembentukan partai politik di tanah air. Maklumat itu pula sebagai awal dibukanya keran demokrasi di Indonesia. Akibat dari putusan itu, parpol subur bermunculan. Bahkan, hingga Mei 1946 tercatat tak kurang ada 137 parpol yang berdiri.

Namun, dengan keluarnya maklumat tersebut, Bung Hatta memberikan catatan bahwa partai-partai yang berdiri harus berpijak pada moral dan kepentingan rakyat. Ia menambahkan, partai politik lahir menjadi “sekolah” bagi para pemimpin bangsa masa depan agar laku hidupnya penuh keinsyafan politik.

Menurutnya, “Dengan meletakkan moral di atas, diharapkan oleh mereka yang membuat kebijakan supaya negara dan pemerintahnya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang berdasarkan kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya suatu susunan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ketika ditanya, bisakah sebuah partai berdiri kokoh tanpa melakukan kaderisasi? Tentu saja tidak bisa, kata Bung Hatta. Alasannya, politik memerlukan kesadaran dan pengertian mendalam dari rakyat. “Kalau rakyat tidak punya keinsyafan dan pengertian, politik tidak bisa dijalankan,” ujarnya.

Bung Hatta mengingatkan, jika partai tidak menjalankan kaderisasi, maka anggota partai hanya akan menjadi “pembebek” keinginan pimpinannya. “Kebiasaan membebek itu tiada memperkuat pergerakan. Bahkan, itu akan membunuh pergerakan,” kata Bung Hatta.

Dalam perjalanannya, Bung Hatta amat kecewa dengan tabiat politisi yang menyimpang dari apa yang sudah digariskan. Ternyata partai-partai politik, langsung atau tidak, oknum fungsionarisnya terlibat korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara terjadi di mana-mana. Kekecewaannya itu ia curahkan pada 1960, seperti dipetik dalam tulisannya berjudul Demokrasi Kita.

“Bagi beberapa golongan, menjadi partai pemerintah berarti ‘membagi rejeki’: golongan sendiri dimajukan, masyarakat dilupakan. Seorang menteri memperoleh tugas dari partainya untuk melakukan tindakan yang memberi keuntungan partainya. Seorang menteri perekonomian misalnya, menjalankan tugasnya dengan memberikan lisensi dengan bayaran tertentu untuk kas partainya. Atau dalam pembagian lisensi itu kepada pedagang dan importir atau eksportir, orang yang separtai didahulukannya.”

Pada bulan Juli 1966, kepada pemimpin buruh Amerika Serikat (American Federation of Labour), Harry Goldberg, Hatta berkata: “Tetapi partai-partai yang ada, yang didominasi oleh pemimpin-pemimpin dengan kepentingan masing-masing (vested interest) tidak akan berhasil menemukan jalan kembali ke demokrasi. Seperti Anda tahu,  partai-partai kami lebih tersusun secara oligarki daripada merupakan organisasi demokrasi yang sesungguhnya.”

“Perkataan kerakyatan hanya di bibir pemimpin saja, tetapi praktiknya tidak kelihatan,” ujar Bung Hatta. “Rakyat disangkanya seperti tikar tempat sapu kaki saja. Cukup disuruh bertepuk tangan ketika sang pemimpin berpidato,” tambahnya.

Bung Hatta memang meletakkan idenya tentang demokrasi begitu tinggi. Dalam salah satu tulisannya di Majalah Pandji Masjarakat, pimpinan Hamka, tahun 1960, beliau menegaskan moral, yang bersumber dari Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan fondamen dasar dalam menjalankan pemerintahan. Perikemanusian, persatuan Indonesia, demokrasi dan keadilan sosial merupakan fondamen politik.

Untuk mewujudkan gagasannya tentang politik dan partai politik yang bermoral, pada masa Demokrasi Terpimpin, Hatta kerap mengadakan pertemuan dengan para pemuda dari organisasi Islam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Nahdlatul Ulama. Dari sekian hal yang dirundingkan, tercetus ide mendirikan partai politik Islam. Maka disepakatilah secara bersama-sama rancangan anggaran dasar Partai Demokrasi Islam Indonesia, disingkat PDII. Rancangan anggaran dasarnya disusun Hatta dengan usulan dari para pemuda.

Pada 11 Januari 1967, Hatta mengirim surat kepada Jenderal Soeharto tentang niatnya mendirikan PDII. Dalam surat balasan tanggal 17 Mei 1967, pemerintah Orde Baru tidak memberikan izin pendirian PDII.

“Presiden Soeharto menjelaskan kepada saya waktu itu, bahwa walaupun maksudnya baik, tetapi MPRS telah memutuskan penyederhanaan kepartaian di Indonesia, dan karena itu tidak dapat menyetujui pembentukan partai baru itu. Bagi kita tentunya tidak lain harus menerima keputusan itu,” kata Hatta dalam Bung Hatta Menjawab.

Bung Hatta bersama istrinya, Rahmi Rachim, beserta anak-anaknya

Pada 14 Maret 1980, di usia 78 tahun, ia menghembuskan nafas terakhir. Ribuan warga mengantarkan Bung Hatta ke peristirahatan terakhir di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ucapan duka datang dari dalam maupun luar negeri. Perdana Menteri India Indira Gandhi, misalnya, mengatakan,” (Hatta adalah) salah seorang raksasa pelopor yang bersama-sama ayah saya mengambil peran memimpin negara masing-masing berjuang mencapai kemerdekaan”.

Demikian percikan ide dan jejak hidup Bung Hatta, keluhurannya menjadi warisan berharga bagi pemimpin dan moral politik di Republik ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here