Buntut Demo Bupati, Ratusan GTT/PTT Tulungagung Diancam SMS Gelap

0
577

Nusantara.news, Surabaya – Gerah dengan kesejahteraan yang tak kunjung terangkat, ratusan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dewan dan pendopo bupati setempat, Senin (27/2/2017). Bukannya diterima dengan tangan terbuka, justru pesan singkat (SMS) bernada intimidasi tertuju ke mereka.

SMS itu langsung mendapat reaksi perlawanan. Apalagi isinya mengatasnamakan Dinas Pendidikan Tulungagung dan mengancam peserta aksi akan dipecat atau diskors hingga batas waktu tak terhingga. “Memang ada pesan berantai bernada intimidasi itu, namun kami tidak takut,” kata koordinator aksi GTT/PTT se-Kabupaten Tulungagung Yenri Sufianto.

Ia mengakui pesan pendek (sms) dan pesan berantai melalui grup percakapan jejaring sosial whatsapp maupun blackberry massenger itu sempat membuat para GTT/PTT galau. “Selasa (hari ini, 28-02-2017, red.) kami akan mendatangi dinas pendidikan dan mengklarifikasi ancaman pemecatan atau pencoretan terhadap teman-teman yang ikut aksi ini. Itu yang nanti akan kami tagih di dinas pendidikan,” ujar Yenry.

Terkait SMS intimidasi ini, pimpinan dinas pendidikan Tulungagung belum bisa dikonfirmasi. Salah satu staf di instansi terkait mengatakan jika kepala dinas maupun sekretaris tengah ada kepentingan dinas di luar kota. Namun bisa jadi itu hanya dalih untuk menghindar dari media yang menerima keluhan dari peserta aksi tentang SMS tersebut.

Indikasinya, 2 nomor telpon masing-masing milik kepala Dinas Pendidikan Suharno maupun Sekretarisnya Haryo Dewanto, meski tersambung, namun tidak direspon. Satu-satunya konfirmasi justru datang dari Wakil Bupati Maryoto Bhirowo yang meminta agar rumor intimidasi pemecatan tidak diperpanjang. “Yang terpenting buktikan kalau NUPTK (nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan) tidak dicoret dan berjalan semua,” jawabnya.

Maryoto menegaskan tidak akan ada pemecatan terhadap GTT/PTT yang terlibat unjuk rasa tersebut. “Isu itu mungkin karena suatu bentuk emosi sesaat. Tidak usah diperpanjang dan dijadikan polemik,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan guru dan pegawai tidak tetap se-Kabupaten Tulungagung berunjuk rasa di depan gedung DPRD dan pendopo setempat menuntut Bupati Syahri Mulyo mengeluarkan kebijakan insentif tambahan yang bersumber dari APBD 2017.

Demo sendiri berlangsung tertib. Ratusan GTT/PTT melakukan longmarch dari gedung dewan menuju Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso yang berjarak sekitar 500 meter.

Tak hanya berorasi, para pengunjuk rasa yang didominasi guru tidak tetap itu juga melakukan aksi duduk sambil membentangkan spanduk dan aneka poster berisi tuntutan kesejahteraan serta pengangkatan status mereka dari GTT/PTT menjadi PNS.

Nasib guru sukarelawan di Tulungagung sampai saat ini memprihatinkan. Selain nasib atau status yang tidak jelas, kesejahteraan mereka sangat minim, namun beban pekerjaan yang diemban mereka sangat berat, bahkan setara dengan guru PNS . “Satu sekolah (SD) di Tulungagung PNS guru paling hanya ada dua atau tiga. SDM yang minim ini tentu tidak mungkin mengemban tugas dengan setidaknya ada enam kelas yang harus dibina,” kata Yenry.

Imbasnya, kata dia, sebagian besar beban pekerjaan harus dipikul guru PTT atau sukwan.

“Kami akan mengajukan anggaran tahun 2017 ini ke DPRD Tulungagung untuk memberikan dana intensif pada guru sukwan. Tapi mengenai jumlahnya masih akan kami rinci dan data kembali. Semuanya perlu proses dan waktu. Segala permasalahan serta aspirasi ini kami terima,” kata Maryoto. Wabup juga menjelaskan jika kebijakan terkait status kepegawaian GTT/PTT terkendala Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) tentang Pengangkatan PNS.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here