Buntut Keterlibatan Setya Novanto dalam Megakorupsi e-KTP, Muncul Desakan Munaslub Golkar

0
320

Nusantara.news, Jakarta –Masuknya nama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dalam dakwaan kasus suap Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP membangkitkan dorongan di lingkup internal partai yang mengarah pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Setya Novanto. Kamis lalu, 9 Maret 2017, sidang perdana kasus yang merugikan negara Rp 2,55 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang menghadirkan dua terdakwa pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Selain Setya Novanto, sejumlah kader Golkar disebut dalam dakwaan jaksa, di antaranya Ade Komaruddin dan Agun Gunanjar.

Beberapa pengurus pusat dan kader Partai Golkar mengatakan keterlibatan Setya Novanto dalam skandal megakorupsi ini membuat resah sebagian besar pengurus partai di tingkat pusat hingga daerah. Bahkan beberapa petinggi partai telah bergerilya ke pengurus daerah untuk menggalang dukungan menuju munaslub. Dukungan pengurus daerah penting untuk penyelenggaraan munaslub. Agenda munaslub, kata seorang pengurus Golkar, bisa mengarah pada pelengseran Setya dari posisi ketua umum. “Suara dan dukungan mengarah ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sudah ada,” kata seorang pengurus pusat Golkar, seperti dilansir Tempo.

Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan kasus e-KTP telah membuat goncangan besar di partainya. Dia khawatir persidangan kasus ini yang berlangsung lama dan terus menggelinding ke publik akan berpengaruh terhadap partai. Yorrys khawatir kasus e-KTP menggerus suara Golkar dalam sejumlah agenda politik, di antaranya pemilihan kepala daerah 2018, pemilihan umum legislatif, dan pemilihan presiden 2019.

Ia pun telah mengirimkan surat resmi berisi kritik tajam terhadap kepemimpinan Setya. Dalam surat itu, Yorrys mengkritik Setya yang mengabaikan prinsip kepemimpinan demokratis. Yorrys juga menyebutkan Setya memimpin partai tanpa berpijak pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Seperti Yorrys, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung juga khawatir atas kondisi politik dan internal partai. Menurut dia, kondisi ini mengarah pada penyelenggaraan munaslub. Apalagi, kata dia, kondisi partai saat ini kurang solid dibanding pada 2002 lalu ketika Akbar menjadi Ketua Umum Golkar dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dana nonbujeter Bulog. “Kepentingan pribadi dan transaksionalnya kuat dalam kasus ini. Tapi harapan saya tidak terjadi (munaslub),” tambah Akbar.

Menanggapi wacana Munaslub, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) angkat bicara. Ia minta setiap kader Golkar untuk tidak berfikir pragmatis, sekadar mengejar jabatan sehingga setiap ada persoalan langsung mendesak digelar Munaslub.

“Partai Golkar adalah the party of ideas seperti yang selama ini kita tumbuh dan kembangkan. Jangan sampai kita hanya berpikir pragmatis, hanya mencari posisi atau jabatan, dan setiap ada persoalan langsung berpikir untuk diselenggarakannya Munaslub,” kata Ical.

Tanggapan serupa datang dari Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono soal adanya keresahan di internal Partai Golkar sehingga berpotensi memunculkan perpecahan baru di internal Golkar yang berujung pada Munaslub.

“Ketika perpecahan lalu, pilkada kami drop. Sekarang tertinggi. Itulah buah soliditas. Jangan gunakan momentum ini (kasus e-KTP) untuk pecah lagi. Kecuali kalau Pak Novanto tidak kooperatif, dia kooperatif kok dalam pemeriksaan. Jangan ambil posisi sekarang untuk menyalahkan,” kata Agung saat ditemui pada Rapat Kerja Teknis (Rakornis) Partai Golkar di Jakarta, Kamis (9/3/2017). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here