Buntut Mutasi Jabatan Seketaris DPRD, Bupati Jember Terkena Hak Interpelasi

0
149
Bupati Jember diiringi sejumlah pimpinan DPRD Foto : http://dprd-jemberkab.go.id/

Nusantara.news, Jember – Hubungan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jember memanas. Penyebabnya tak lain mutasi jabatan Sekretaris DPRD Jember menjadi Kepala Satpol PP yang dianggap melanggar Undang-undang.

Oleh karenanya, pada Kamis (12/1) lalu dilakukan voting tentang penggunaan hak interpelasi yang dimenangkan oleh fraksi-fraksi yang menyetujui digunakannya hak interpelasi. Tercatat, 23 anggota DPRD setuju hak interpelasi, 11 menolak dan sisanya walk-out. Digunakannya Hak interpelasi oleh DPRD itu merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Jember.

Peraturan yang dilanggar, ungkap Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR-DPR-DPD dan DPRD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. “Ada sejumlah prosedur yang dilanggar bupati,” ujar Ayub kepada nusantara.news, Kamis (12/1/2017) lalu.

Berdasarkan UU MD3, lanjut Ayub, mutasi jabatan Sekretaris DPRD mesti mendapatkan persetujuan dari pimpinan legislatif dan pertimbangan ketua-ketua fraksi.

“Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD oleh bupati harus mendapat persetujuan pimpinan DPRD setelah melalui konsultasi dengan pimpinan fraksi, namun saat bupati memutasi Faruq dari jabatan sekretaris DPRD menjadi Kepala Satpol PP Pemkab Jember, mengabaikan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut,” tuding Ayub.

Diantara 23 anggota DPRD yang setuju digunakannya hak interpelasi, masing-masing berasal dari Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Golkar.

Sedangkan 11 anggota DPRD dari PDIP dan FPAN menolak menggunakan hak  politiknya. Sebelumnya sikap walk out  telah dilakukan oleh Nasdem dan Hanura yang juga menolak  dilakukannya hak interpelasi.

Ketua DPRD Jember M. Thoif Zamroni megungkap kepada para wartawan  (12/1/2016), “Dengan hasil voting ini, menjadi keputusan DPRD Jember untuk menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Jember, terkait dengan jadwal pelaksanaan interpelasi ini akan diagendakan pada Senin 16 Januari 2017, kami akan meminta penjelasan dari bupati untuk menjawab dan mengklarifikasi masalah mutasi Sekretaris DPRD”.

Hak interpelasi ini menjadi salah satu babak pertentangan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jember.

Jika dilihat secara historis sejak pemilukada hingga kini, partai-partai yang melakukan hak interpelasi adalah partai yang menjadi lawan dalam kontestasi pemilu dan bersikap oposisi dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan Bupati dan DPRD.

Semoga dengan hadirnya hak interpelasi menjadi bukti berjalanya mekanisme check and balance dalam pengelolaan pemerintahan di Jember dan bukan hanya menjadi ajang adu power demi kepentingan beberapa pihak semata. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here