Buntut OTT KPK di Jatim, Gubernur Siapkan Pengganti Dua Kepala Dinas

0
184
Kadis Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto (tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) tiba untuk diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/6). KPK mengamankan enam orang diantaranya Ketua Komisi B DPRD Jatim dari fraksi Gerindra Mochamad Basuki, Kadis Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto, Kadis Peternakan Provinsi Jatim Rohayati dan tiga staf dalam OTT di Surabaya, Jawa Timur,

Nusantara.news, Surabaya – Setahun jelang akhir masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menerima kado pahit. Pejabat yang punya panggilan akrab Pakde tersebut, Selasa (6/6/2017), mengumpulkan seluruh kepala dinas dan pejabat setingkat lainnya untuk mengingatkan agar berperilaku anti terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) buntut operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“Segera saya panggil dan mengumpulkan mereka, sekaligus mengingatkan bahwa tindakan KKN sangat mencederai provinsi yang bertekad memiliki pemerintahan baik dan bersih,” ujarnya kepada wartawan di kantor Gubernur.

Pemanggilan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam waktu dekat ini, kata dia, menjadi bagian dari evaluasi terhadap ditangkapnya dua kepala dinas, yaitu Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Rohayati.

Keduanya saat ini sudah diboyong KPK ke Jakarta setelah diduga terlibat kasus suap bersama Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur M. Basuki. Selain itu, dua staf kesekretariatan dewan serta seorang staf salah seorang kepala dinas juga diperiksa di hadapan penyidik KPK.

Pakde sangat menyesalkan masih ada anak buahnya yang berani main-main dengan KKN. Padahal, selain sanksi tegas Pemerintah Provinsi (Pemprov) kini tengah gencar membangun sistem pemerintahan yang berpihak pada rakyat. “Perilaku ini (KKN) harus diubah. Padahal sistem pemerintahannya, Jatim sudah terbukti berkualitas dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian,” tegas mantan Sekdaprov ini.

Kendati masih menunggu keputusan pengadilan (inkracht), namun Pakde mengaku sudah siapkan pelaksana tugas (Plt) 2 kepala dinas. “Saya sudah siapkan pejabatnya dan tinggal tanda tangan kalau sudah ada kepastian status dari KPK terhadap pejabat sebelumnya,” ujarnya.

Langkah ini diambil karena tak ingin pelayanan dan kinerja di Dinas Peternakan dan dinas Pertanian terganggu. Menurut dia, pelayanan bagi masyarakat harus selalu terjaga setiap harinya, termasuk kinerja pegawai-pegawainya yang berdinas di kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut.

Data dari berbagai sumber, kedua kepala dinas yang kini tersandung masalah tersebut baru enam bulan menjabat di posisinya. Mereka masuk gerbong pelantikan di akhir Desember 2016. “Siapa nama pejabat yang mengisi posisi Plt nanti dulu, karena itu urusan mudah. Sekarang masih ditunggu dulu bagaimana hasil penyidikan dari KPK, termasuk penetapan status keduanya,” ucapnya.

Disinggung apakah ada pendampingan hukum bagi oknum aparatur sipil negara (ASN) di KPK, gubernur menyampaikan bahwa Pemprov memiliki Korpri untuk mendampinginya. “Di Korpri ada lembaga hukumnya dan nanti akan mendampingi,” sebutnya.

Hanya saja, hingga kini Pakde Karwo mengaku belum tahu dalam kasus apa 2 anak buahnya itu diamankan KPK. Karenanya, dia tidak mau berandai-andai kendati informasi yang mengemuka menyatakan jika posisi 2 kepala dinas dijadikan M Basuki (Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur) yang ikut diamankan, sebagai penyuap berdasarkan keterangan resmi dari KPK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here