Benarkah ada Tjahjo Kumolo di Meikarta (2)

Bupati Neneng Buka Peran Mendagri Tjahjo Kumolo

0
188
Nasib Tjahjo Kumolo akan ditentukan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, namun saat ini memang belum dijadwalkan.

Nusantara.news, Jakarta – Kasus suap terkait mega proyek Meikarta semakin terkuak. Terutama unsur pidana korporasi yang dilakukan oleh anak usaha Grup Lippo itu makin menunjukkan titik terang.

Indikasi yang menguatkan suap mega proyek Meikarta yang bisa berujung pada pidana korporasi adalah pernyataan KPK yang menyebut telah mengetahui siapa pihak yang membuat penanggalan mundur (back-date) izin proyek Meikarta. KPK menyatakan akan terus mendalami bukti-bukti yang telah dimiliki.

“Siapa saja pihak yang melakukan tentu saja sudah diketahui. Penyidik tengah mendalami bukti-buktinya,” demikian penjelasan juru bicara KPK Febri Diansyah beberapa waktu lalu.

Namun, Febri mengatakan belum bisa menyampaikan identitas orang tersebut. Dia mengatakan proses penyidikan masih berjalan. “Dari pemerintah kabupaten atau dari Lippo atau dari pihak lain belum bisa saya sampaikan,” kata dia.

KPK menyatakan tengah mendalami dugaan proyek Meikarta dibangun sebelum izin rampung. KPK menemukan adanya penanggalan mundur (backdate) dalam sejumlah dokumen perizinan Meikarta.

Dokumen yang dimaksud adalah sejumlah berkas rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perizinan lingkungan, pemadam kebakaran dan lain-lain. KPK menduga penanggalan dalam dokumen tersebut dibuat mundur alias tidak sesuai dengan tanggal penerbitan dokumen.

Setelah hampir semua informasi terkait suap yang melibatkan pejabat teras Kabupaten Bekasi, Bupati non aktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengaku dijanjikan Rp20 miliar oleh pengembang Meikarta setelah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) terbit.

“Memang mereka sudah janji akan memberikan uang Rp 20 miliar,” ujar Neneng.

Ia mengaku uang Rp20 miliar tersebut dijanjikan akan diberikan secara bertahap. Tahap pertama, ia akui diberikan setelah dua bulan menandatangani IPPT untuk Meikarta, yaitu sebesar Rp10 miliar.

Uang tersebut diberikan oleh pengembang Meikarta melalui Kabiro Tata Ruang Pemda Bekasi Yusuf Taufik. “Bilangnya uang itu dari Lippo melalui Pak Edi Sus. Uangnya saya terima berkaitan dengan IPPT,” ujar Neneng.

Pernyataan Neneng tersebut langsung dikonfrontir oleh majelis hakim kepada Yusuf Taufik yang duduk di sebelah Neneng saat menjadi saksi. Taufik menyebutkan, bahwa uang tersebut ia terima dari Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto.

Edi Dwi pun tak mengelak bahwa dirinya menitipkan uang kepada Taufik untuk diberikan kepada Neneng. Uang tersebut diakui oleh Edi berdasarkan persetujuan dari Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

“Setelah IPPT terbit dilaporkan ke Pak Toto, setelah itu direalisasikan uang tersebut secara bertahap,” ujar Edi.

Namun, Bartholomeus Toto membantah hal tersebut. Di hadapan perangkat persidangan, Toto mengaku tidak mengetahui uang Rp10 miliar yang disebut untuk diberikan kepada Neneng. Pernyataan Toto tersebut sempat membuat majelis hakim sedikit murka.

“Saudara sudah disumpah ya. Nanti itu urusannya sama yang di Atas,” kata ketua majelis hakim Tardi.

Keterangan sejumlah saksi tersebut serupa dengan isi dakwaan jaksa penuntut umum. Bahwa keempat terdakwa dalam kasus ini yakni Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Taryudi dan Henry Jasmen, secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan Meikarta.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK menyebutkan, Edi Dwi Soesianto menyerahkan Rp10,5 miliar dalam beberapa tahap pada Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda Bekasi E. Yusuf Taufik, setelah mendapat persetujuan Bartholomeus Toto.

Uang Rp10,5 miliar itu diperoleh Edi dari Sekretaris Direksi PT Lippo Cikarang Imelda Peni Lestari dan Bartholomeus Toto di helipad PT Lippo Cikarang. Uang tersebut diserahkan pada Yusup Taufik, selanjutnya Yusup Taufik mendapat bagian Rp500 juta dan sisanya Rp10 miliar diserahkan pada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam beberapa tahap sejak Juni 2017 sampai Januari 2018.

Yang menarik, kasus suap Meikarta ini juga dikabarkan melibatkan Mendagri Tjahjo Kumolo. Namun keterlibatannya belum didalami KPK, kecuali pengakuan Neneng bahwa Tjahjo minta Kabupaten Bekasi membantu pengurusan izin Meikarta

Jaksa dari KPK Yadyn sempat menanyakan terkait rapat pembahasan IPPT kepada Neneng terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar. Neneng menjelaskan bahwa setelah rapat dengan Deddy Mizwar, ia mendapatkan telepon melalui ponsel Ditjen Otda, Soni Sumarsono.

Dalam rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Dedi Mizwar selaku Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu meminta agar persetujuannya ditunda terlebih dulu. Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Saat itu, saya dipanggil ke ruangan Pak Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Sumarsono, berbicara sebentar kemudian telepon Pak Sumarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, ‘tolong perizinan Meikarta dibantu,” ujarnya.

“Saya jawab, baik pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku,” lanjutnya.

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui menelpon Neneng dan meminta Neneng memberikan bantuan agar proses perizinan Meikarta bisa diperoleh sesuai aturan. Dirinya menelpon Neneng untuk menyelesaikan polemik perizinan proyek Meikarta sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya telepon bupati harus selesai clear sesuai ketentuan yang ada, sesuai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Ya dibantu segera proses izinnya dan dia kan sudah menjelaskan di pengadilan dia jawab siap sesuai dengan peraturan kan

Kemudian, dalam sidang itu, Neneng menyatakan bawa Sumarsono akan memfasilitasi pertemuan Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta.

Dalam perkara ini, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemkab Bekasi diduga menerima suap. Uang haram itu disebut dari Billy Sindoro cs.

Selain Tjahjo, KPK juga memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai untuk digali perannya dalam kasus tersebut. Namun sejauh ini belum ada indikasi yang mengarah pada keterlibatan Heryawan dalam kasus suap Meikarta tersebut.

Termasuk mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, bahkan Deddy yang selalu berbicara pada pers sulit memberikan izin perluasan lahan kepada Meikarta hingga 500 hektare.

Kasus pidana korporasi Meikarta ini mungkin akan menjadi delik pidana korporasi yang sangat menarik. Tinggal apakah pada akhirnya hanya berhenti pada pribadi-pribadi pejabat Kabupatan Bekasi, pejabat dan direksi Grup Lippo, konsultan hingga sanak keluarga para pihak terkait.

Masalahnya, apakah kasus ini akan menyeret Tjahjo Kumolo, Soni Sumarsono, Ahmad Heryawan, Deddy Mizwar akan makin menarik untuk diikuti ke depan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here