Bupati Sidoarjo Minta Waspadai Wahabi dan Salafi

0
112
Elemen masyarakat Sidoarjo menolak paham radikal yang beraktivitas di kota penyangga Surabaya akhir-akhir ini

Nusantara.news, Sidoarjo – Kerukunan umat Islam di Sidoarjo akhir-akhir ini menghangat. Diawali pembubaran pengajian Ustad Khalid Basalamah di Masjid Shalahuddin (4/3/2017), kemudian diikuti gerakan pembubaran kegiatan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 1 April 2017, ternyata tak luput dari pantauan Bupati Saiful Ilah.

Bupati bahkan telah menyebarkan surat bersifat imbauan kepada seluruh camat di wilayahnya. Isi surat itu yakni untuk meminta camat untuk waspada dan deteksi dini paham radikal seperti Wahabi, Salafi maupun ajaran ekstrem mengatasnamakan agama lainnya.

Surat ini diungkap Ketua PC GP Ansor Sidoarjo H Rizza Ali Faizin, Kamis (6/4/2017). “Imbauan itu disampaikan Bupati melalui surat nomor 556 tertanggal 29 Maret 2017 perihal peningkatan kewaspadaan terhadap paham radikalisme yang ditujukan kepada Camat se-Sidoarjo,” terangnya dalam rilis yang disebar kepada wartawan.

Bagi Ansor, kata Rizza, keluarnya imbauan ini sangat ditunggu. Alasannya, selain untuk menjaga ketenteraman dan kemaslahatan umat Islam juga agar jangan sampai terjadi benturan yang justru akan merugikan Sidoarjo. “Kami selama ini memang mendorong keluarnya surat itu. Jadi jika ada kegiatan yang berpotensi menyebarkan paham radikal, kami bisa menagih Forkopimda. Jangan sampai Banser yang bergerak jika tidak dihiraukan,” tegasnya.

Sidoarjo selama ini memang dikenal kuat dengan kultur nahdliyin. Namun perkembangan demografi yang membuat kabupaten penyangga Surabaya ini tidak bisa menolak datangnya pengaruh dari luar. Bahkan bisa disebut, hampir sebagian besar pemukiman baru dihuni kaum urban yang menetap di Sidoarjo namun bekerja di Surabaya. Dalam perkembangan itu, pengaruh paham moderat yang jadi wajah umum Nahdliyin pun ikut tergerus karena tidak bisa menembus perumahan.

Sebelumnya, koordinator aksi pembubaran kegiatan HTI di Sidoarjo, Agus Mahbub Ubaidillah juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengeluarkan kebijakan tegas. Menurut dia, HTI mengancam eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Ali Masyhuri, menegaskan posisi NU sebagai payung yang berdiri di tengah. “Posisi NU ini berada di tengah-tengah. Karena ada yang mengusung syariat tidak menerima kebhinekaan, sementara satunya lagi ada yang mengusung kebhinekaan tidak menerima syariat. NU ini yang memayunginya,” kata ulama yang akrab disapa Gus Ali tersebut.

Pernyataan itu untuk menjelaskan tentang Istighotsah Kubro yang akan digelar di GOR Sidoarjo, (9/4/2017), agenda yang disebutnya sebagai salah satu bentuk demo dari para kiai terkait dengan kondisi bangsa saat ini. “Saat ini bangsa sedang krisis keteladanan kepemimpinan. Oleh karena itu, melalui kegiatan yang mengusung tema ‘Mengetuk Pintu Langit Menggapai Nurullah” ini bisa memberikan hidayah kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, jika para ulama atau kiai sudah turun gunung, itu tandanya persoalan besar yang menjadi kegelisahan. “Sebab para ulama atau kiai NU konsisten mewujudkan komitmen dan kepeduliannya pada persoalan keagamaan, keumatan dan kebangsaan,” katanya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here