Buronan P2SEM Ditangkap, Begini Hebohnya Korupsi Jatim

0
373

Nusantara.news, Surabaya – Setelah kasus korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) 2008 Pemprov Jatim mandek, kini ada titik terang. Dokter Bagoes Soetjipto, sang terpidana yang sempat buron, akhirnya berhasil diamankan di Malaysia.

Dr Bagoes Soetjipto rupanya menjadi buron sejak tahun 2010. Dia memilih melarikan diri ke Malaysia. Buronan Kejaksaan Agung tersebut ditangkap di Johor Bahru, Malaysia pukul 15.30 waktu Malaysia. Selama buron 7 tahun, ia diketahui bekerja di sana.

Tim Kejagung menangkap dr Bagoes Soetjipto di tempat persembunyian yang belum diketahui tempatnya. Kemudian pelaku dibawa ke Batam melalui Setulang Laut, Johor Bharu Malayisa, Selasa (28/11/2017).

Bagoes kemudian dibawa ke Batam menggunakan MV Ceria Indomas. Ia tiba di Pelabuhan Batam Center sekira pukul 17.00 WIB, dan dikawal beberapa orang tim dari Kejagung dan Kejari Batam. Ia dibawa ke kantor Kejari Batam yang terletak sekitar 500 meter dari lokasi Pelabuhan Batam Center. Di kantor Kejari Batam, Bagoes diproses adminsitrasi sebelum dibawa ke Jakarta.

Roch Adi Wibowo, Kepala Kejari Batam, saat ditanya awak media mengatakan, penangkapan terhadap Bagoes dilakukan oleh tim dari Kejagung. Ia dan jajaran Kejari Batam hanya memfasilitasi. “Kita hanya memfasilitasi di Batam saja, tidak ikut ke sana (Malaysia),” kata Bowo, sapaan akrab Roch Adi Wibowo.

Bagoes sendiri memilih tak banyak berkomentar saat ditanya awak media. Ia hanya mengatakan dalam keadaan baik-baik saja. “Saya sehat,” katanya singkat sembari masuk ke dalam mobil dan melempar senyum simpul.

Perkara yang melibatkan Bagoes tidak hanya disidang di Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi di beberapa daerah di Jatim. Bagoes divonis 7 tahun penjara dari PN Sidoarjo, lalu 7,5 tahun penjara dari Pengadilan Tipikor Surabaya dan 7 tahun dari PN Ponorogo. Total hukuman Dr Bagoes mencapai 21,5 tahun. Terakhir pada 2011, dia divonis nihil oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Majelis hakim yang diketuai Gusrizal kala itu menilai, hukuman yang sudah diterima dr Bagoes dari tiga persidangan sebelumnya melebihi ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Meski begitu, pengadilan mengharuskan dr Bagoes membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 4,021 miliar. Menariknya, vonis 21,5 tahun itu diputuskan tanpa kehadiran dr Bagoes alias in absentia. Hingga akhirnya yang bersangkutan buron.

Dana Hibah P2SEM Buat Bancakan

Kasus P2SEM merupakan kasus korupsi paling heboh di Jatim. Dalam kasus tersebut, diduga melibatkan banyak anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 dan beberapa pejabat tinggi di Pemprov Jatim.

Mekanisme pengucuran anggaran P2SEM dilakukan secara hibah yang diikat melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sehingga berlakulah hukum perjanjian hukum perdata yakni Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan pemberian Cuma-Cuma.

Saat itu kegiatan P2SEM dianggarkan dalam APBD melalui belanja hibah, kode rekening 51405001 sebesar Rp. 1.475.452.300.000 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 1.283.926.009.927 (data dari laporan atas kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan provinsi jawa timur tahun anggaran 2008, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jatim tanggal 25 Mei 2009).

Namun demikian, ujung-ujungnya ternyata di lapangan program P2SEM ini banyak bermasalah, diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mulai dari pelaksanaan program yang tidak jelas sampai dugaan LSM fiktif. Yang lebih mencengangkan rekomendasi yang dikeluarkan anggota DPRD Jatim untuk lembaga penerima ternyata banyak yang diperdagangkan.

Tidak sedikit para wakil rakyat itu melalui para makelar proposal momotong dana yang diperoleh, sebagai kompensasi diberikannya rekomendasi. Sudah menjadi rahasia umum, anggota dewan meminta bagian 70 %, 30 % sisanya untuk lembaga penerima. Mereka yang seharusnya menjadi pengontrol program pemerintah malah ikut-ikutan terlibat dalam pelaksanaan program.

Wajarlah jika dana miliaran rupiah tersebut kemudian hangus begitu saja. Dana hibah tersebut disebar untuk kemudian dibuat bancakan. Beberapa orang yang terlibat penggunaan dana P2SEM bahkan sudah ada yang divonis dan kini bebas.

Mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid sudah masuk bui atas sangkaan korupsi. Bak bola liar kasus ini juga banyak menerjang pihak-pihak penerima hibah (terutama LSM) hampir di seluruh Jawa Timur. Ya, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dan lebih dari seratus lembaga telah mendapat cairan dana P2SEM. Dari seratus lebih lembaga tersebut untuk korwil IV saja, seperti Kabupaten Pamekasan satu perkara, Kabupaten Bangkalan tiga perkara, Kabupaten Sidoarjo tiga perkara, Surabaya lima perkara, dan Kabupaten Sampang satu perkara.

Fathorrasjid yang tutup usia pada 15 November 2017, sempat menjadi whistle blower untuk mengungkap koruptor-koruptor kelas wahid di Jawa Timur. Mantan politisi PKB itu merasa telah menjadi korban ketidakadilan atas dipenjarakan dirinya selama empat tahun di Rutan Kelas I Medaeng. Sedang beberapa tokoh lain yang terlibat, justru lolos dari jerat penjara.

Fathorrasjid mengaku dengan keberadaannya di luar penjara akan mempermudah gerakannya dalam membongkar skandal korupsi (P2SEM). Bahkan pria asal Situbondo ini sempat membentuk Tim Ranjau 09 dan menjadi Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Jawa Timur dan Korban Politik P2SEM (Jatim-AM). Dia mengumpulkan data terkait P2SEM untuk diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu.

Menurut Fathorrasjid, sejak awal dirinya meyakini bahwa kasus P2SEM adalah peradilan politik karena siapa yang dikorbankan dan tidak sudah dipilih, dipilah dan kemudian ditentukan sejak awal. Dan pengadilan itu adalah formalitas hukum untuk menentukan siapa yang salah dan dipenjarakan.

Gubernur Jatim Terlibat?

Gambaran P2SEM sebagai program pemerintah sebenarnya kurang membumi dan cenderung menjadi ajang bancakan kalangan elite. Bukan programnya yang tidak tepat, jika tidak mengatakan salah, tetapi pemegang roda kebijakan masih dikendalikan mereka yang masih mengembangkan budaya rakus.

Program P2SEM ini dijalankan tidak sebagaimana aturan yang ada (Pergub 72 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 137 Tahun 2008). Di dalam lampiran Pergub 72 Tahun 2008 diatur mekanisme penyaluran P2SEM, yaitu kelompok sasaran atau penerima bantuan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur dilengkapi dengan Proposal/RAB, rekening, dan legalitas lembaga penerima melalui Sekretariat Tetap (Sektap) Provinsi pada Bapemas. Sebelum diajukan, proposal diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya oleh Bakorwil tingkat daerah. Bapemas lantas melakukan seleksi administrasi pencairan dana. Selanjutnya diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam SK (Surat Keputusan). Biro Keuangan kemudian mencairkan anggaran dengan mentranfer ke rekening penerima hibah. Nah, setiap lembaga penerima wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bapemas.

Namun kenyataan di lapangan berbeda. Berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang terlibat (anggota Bakorwil, Bapemas, maupun Staf Sekretariat Dewan) pada saat diperiksa di depan persidangan diperoleh penjelasan bahwa penetapan atau pemilihan lembaga penerima P2SEM didasarkan pada Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) yang dilakukan oleh anggota DPRD Jatim yang tertuang dalam bentuk rekomendasi.

Padahal dalam Pergub tidak ada satu pasal yang menyebut keterlibatan wakil rakyat itu dalam urusan memberi rekomendasi. Tanpa ada rekomendasi pengajuan proposal permintaan dana P2SEM tidak akan disetujui.

Sementara menurut hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana P2SEM digunakan tidak sesuai dengan tujuan. BPK menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen Surat Pertanggungjawaban diketahui terdapat 5 (lima) kegiatan P2SEM yang digunakan untuk kegiatan di luar yang seharusnya, antara lain kegiatan untuk pelatihan saksi pemilu, pendidikan demokrasi bagi pemuda, pelatihan pendewasaan demokrasi pemuda, dan workshop pendidikan demokrasi.

Keseluruhan dana dari ke lima kegiatan itu sebesar Rp. 340.000.000 yang harusnya digunakan untuk kegiatan yang menyangkut peningkatan kesejahteraan sosial dan meningkatan ekonomi masyarakat. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan disebabkan adanya kekurangcermatan Sektap dalam melakukan verifikasi. Di sinilah muncul adanya dugaan korupsi P2SEM.

Fathorrasjid secara terbuka pernah menyebut Wakil Ketua KPK Zulkarnaen yang saat itu menjabat Kejati Jatim diduga telah menerima suap dari Gubernur Jatim Soekarwo untuk tidak melakukan pengusutan kasus korupsi tersebut. Zulkarnaen disebut-sebut Fathorrasjid telah menerima uang sebanyak Rp 5 miliar serta mobil Toyota Camry berwarna hitam. “Uang yang diterima dia (Zulkarnaen) berupa dollar semua ditambah mobil Camry hitam,” kata Fathorrasjid kala itu.

Soekarwo dituding berperan besar ‘mengkondisikan’ kasus dugaan korupsi dana hibah P2SEM 2008 untuk membebaskan bawahannya, Soenyono yang kala itu manjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim.

Fathorrasjid menyebut dirinya baru mengetahui bila kasus yang menjeratnya tersebut ‘diselesaikan’ setelah dirinya diundang Pakde Karwo-sapaan Soekarwo- di Rumah Dinas Jl Imam Bonjol, Surabaya Maret 2009. Saat itu, kata Fathorrasjid, Soekarwo baru menjabat sebagai Gubernur Jatim periode pertama.

“Waktu itu Pakde mengatakan kepada saya, tenang saja kasus (P2SEM) ini sudah diselesaikan. Saya tidak tahu itu maksudnya apa,” ungkap Fathorrasjid. Namun, dia menduga omongan Soekarwo tersebut ada keterkaitannya dengan Kejati yang tengah menangani kasus korupsi Rp 277 miliar yang menghebohkan Jatim saat itu.

Tak hanya itu saja, bahkan selain Kejati, jelas Fathorrasjid, intervensi penanganan kasus P2SEM juga diduga melibatkan institusi adhyaksa di atas kejati yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) yang saat itu Jaksa Agungnya dijabat Hendarman Supanji.

Selain membongkar adanya intervensi di jajaran Adhyaksa, Fathorrasjid juga membeberkan bukti lain terkait adanya peran Soekarwo dalam ‘menutup’ kasus ini. Bukti kuat yang dia maksud adalah fotokopi surat dari yang ditandatangani Kepala Bapemas Jatim Soenyono tertanggal 18 Maret 2009.

“Waktu saya dipenjara, diberikan bukti oleh seseorang bahwa Bapemas menulis surat kepada Gubernur Soekarwo yang isinya meminta permohonan perlindungan hukum,” ujarnya.

Dia menduga, dengan surat permohonan tersebutlah yang membuat para pejabat Bapemas tak dijadikan tersangka, diadili kemudian dipenjarakan. Padahal Bapemas saat itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (PPA) P2SEM.

“Padahal sudah disidik dan diketahui kesalahannya mereka. Ini membuktikan ada campur tangan kuat dari ‘Penguasa Jatim’ saat itu bukanlah bohong,” tuding Fathorrasjid.

Fathorrasjid juga membeberkan nama-nama mantan anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 yang diduga kuat sebagai penikmat. Antara lain, RB Rp 31 miliar, AS Rp 18 miliar, AJ Rp 17 miliar, FA Rp 12,25 miliar, AL Rp 11,55 miliar, SH Rp 9,5 miliar, AN Rp 5,580 miliar, RH Rp 5,560 miliar, DM Rp 3,5 miliar, dan RA Rp 2,5 miliar.

Disebut Fathorrasjid, mereka-mereka inilah penikmat utama dana hibah khususnya dari para anggota DPRD Jatim periode 2004-2009. Merekalah perekom dan juga penikmat hasil korupsi P2SEM, namun hingga sekarang belum tersentuh hukum. Perhitungan nilai dugaan penyelewengan dana hibah yang dinikmati para oknum tersebut, merupakan hasil investigasi dari tim Jatim-AM.

Sementara Pakde Karwo yang disebut-sebut Fathorrasjid terlibat dalam korupsi dana hibah P2SEM, kala itu membantah. “Yang jelas saya, Mei pada 2008 mengundurkan dari Sekda (Sekdaprov Jatim). Baru kemudian aktif (jadi Gubernur) pada 12 Februari 2009. Program itu PAK (Pengesahan Anggaran Keuangan) digedok bulan Agustus 2008 dan pengucuran berhenti Desember tahun 2008, karena jadi ramai kasus. Proses hukum setelah itu, jadi saya sama sekali tidak tahu proses itu,” ujar Pakde Karwo.

Namun demikian, Soekarwo tidak membantah bahwa dirirnya, pernah melakukan pertemuan dengan Fathorrasjid CS di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Imam Bonjol Surabaya. Menurutnya, pertemuan dilakukan atas permintaan pihak Fathorrasjid . “Itu mereka yang minta ketemu dan saya terima. Saya dijelaskan tentang kasus tapi saya ‘iya-iya saja, kan waktu itu baru selesai Pilkada Jatim tiga putaran,” jelasnya.

Soekarwo bahkan, mempersilahkan Fathorrasjid melakukan laporan kepada Mabes Polri. Jika nantinya dirinya dipanggil terkait laporan itu, dirinya siap untuk hadir. “Itu haknya untuk melapor, saya nggak bisa menghalang-halangi. Kalau memang dimintai keterangan, ya datang,” pungkasnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here