Bursa Capres Cawapres: “Disandera Politik Dagang Sapi”

0
193
Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono (Foto: Biro Pers Setpres)

Nusantara.news – Rakyat Indonesia disandera hak pilihnya dan di-fait accompli (ketentuan yang harus diterima) karena publik tidak diberi ruang dan waktu untuk menentukan siapa Presiden dan Wakil Presidennya. Pilihan parpol atas skema ‘politik dagang sapi’ dari kartel politik dan pilihannya seolah menu basi, serta tidak disuguhi menu ‘sehat’ bagi masa depan bangsa Indonesia. Seolah pasar demokrasi bersifat oligopoli, dan rakyat didikte oleh parpol memilih kandidat yang belum tentu disukainya. Tak heran undecided voter (pemilih yang belum memutuskan) masih tinggi di saat pendaftaran capres/cawapres yang tinggal menghitung hari, karena belum yakin dengan pilihan yang disuguhkan saat ini.

Pernahkah rakyat menjadi pertimbangan mereka di saat penentuan nama capres dan cawapres? Jawabannya sudah pasti “Tidak”. Faktor ketidakpastian ini terjadi dari sistem politik elektoral karena variabel utamanya disandera oleh kepentingan “dagang sapi” yang dilakukan partai politik (parpol). Dalam konteks menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019, sisa tiga minggu waktu pendaftaran capres/cawapres (tanggal 4-10 Agustus 2018), belum bisa dipastikan hal tersebut. Rakyat hanya diberi ruang dan waktu ketika kampanye dimulai pada 23 Agustus 2018-April 2019 untuk menentukan pilihan pemimpinnya di masa depan dengan menu yang nyaris basi tapi harus ditelan (Joko Widodo dan Prabowo Subianto).

Anomali terjadi karena parpol tidak berdasarkan ideologi, tapi lebih berdasarkan “kepentingan” ala dagang sapi. Pragmatisme politik seperti ini menurunkan derajat kualitas demokrasi dan kepemimpinan nasional yang dihasilkan setiap Pilpres di era reformasi. Koalisi berazas kepentingan bukan berbasis ideologi dan aspirasi rakyat yang memilih. Menu demokrasi terpola pada figur yang direkomendasi parpol dengan menyandera lewat regulasi Presidential Threshold 20%, sehingga rakyat relatif disuguhi ketidakpastian, serta deadline ala electoral vote. Tidak ada waktu dan ruang untuk menolak kandidat, atau ada ruang konvensi selayaknya partai modern.

Dampak Ketidakpastian Undecided Voter Tinggi

Menyimak Pilkada 2018 lalu di area utama, seperti di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat undecided voter tinggi. Begitu juga Pilpres, saat ini masih berkisar 30-40%. Ekses dari politik uncertainty (ketidakpastian) karena budaya penentuan figur menjelang deadline seperti layaknya dalam skema politik elektoral ala Indonesia. Seyogyanya figur itu sudah dipastikan jauh hari sebelum pendaftaran dimulai ke publik. Di negara dengan kualitas demokrasi (yang sudah matang) seperti Amerika Serikat (AS), yang hanya ada 2 kandidat dari 2 partai (Republik dan Demokrat), dan 1 calon independen (jika ada) berproses dari bawah, dan melewati konvensi sebagai prosedur demokrasi. Kalau di Indonesia, baru Joko Widodo yang pasti, walaupun parpol pendukung belum deklarasi karena secara formal belum ada satu parpol pun yang resmi mendukungnya. Apalagi Prabowo Subianto (PS), baru Partai Gerindra yang mendukungnya secara formal. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digadang-gadang sebagai sekutu ideologi, ternyata juga “main mata” dengan kubu lain untuk kemungkinan Poros Ketiga yang diinisiasi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Partai Demokrat. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) masih terus wara-wiri dengan alasan kelenturan dan fleksibilitas, dan seni dalam berpolitik, tapi sangat tidak mengedukasi rakyat. Terkesan bak sinetron politik dengan aktor yang tidak disukai rakyat tapi harus dipilih semacam sistem ‘otoriter’ berbasis demokrasi.

Yang dipertontonkan adalah “dagang sapi”, tanpa memprioritaskan kepentingan bangsa berbasis ideologi yang jelas. Anomali dalam politik ala Indonesia, adalah salah kaprah, ekses dari politik transaksional.

Kita sering mendengar, mengetahui, dan memahami bahwa berpolitik adalah seni dalam menemukan sesuatu yang mungkin ditempuh (the art of possible). Ukurannya bukan benar dan tidak benar, tetapi apa yang bisa dilakukan secara nyata.

Politik di Indonesia terjadi anomali sehingga politik sebagai alat demokrasi seharusnya linear, terukur, teratur, terstruktur, dan terprogram, sehingga publik bisa mengevaluasi kinerja parpol. Saat ini parpol hanya dilihat dari hasil elektoral dari kursi yang didapatkan, tak heran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan di suatu daerah, atau PKS dengan Golkar di area lain. Hal ini adalah bagian dari political uncertainty (ketidak-pastian politik) di Indonesia yang bersifat unlinear karena faktor eksternal, dan kepentingan pragmatis mendominasi dalam pilihan politik suatu parpol.

Political uncertainty terjadi di berbagai wilayah pada Pilkada lalu, khususnya di Jawa Barat karena seluruh hasil survey H-10 menyatakan bahwa pasangan RK–Uu (Ridwal Kamil–Uu Ruzhanul Ulum) dominan, dan Asyik (Sudrajat – Ahmad Syaikhu) yang didukung PKS dan Partai Gerindra terseok jauh dalam elektabilitas. Ternyata ulama dari massa PKS bergerak cepat secara masif dan sistematis sehingga hampir saja pasangan ini memenangkan Pilkada Jawa Barat, karena RK-Uu menang tipis.

Banyak variabel yang menentukan dalam politik elektoral semenjak ‘transaksional’ menjadi budaya politik di Indonesia. Sebagai misal dengan cara mengkooptasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) kandidat “nyopet suara” karena keamanan hasil data Pemilu, penghitungan, dan analisa data dimanipulasi sesuai keinginan salah satu kandidat. Politik uncertainty mengakibatkan pengamat politik dan perusahaan survey kerap keliru dalam melihat dan memprediksi hasil pemilu, karena bersifat unlinear alias tidak terukur dan terstruktur. Seperti dagang sapi, yang negosiasi dan transaksinya terjadi di antara elite, dan rakyat hanya menunggu, serta harus memilih dari pilihan yang kadang tidak aspiratif. Jangan heran di beberapa daerah kotak kosong memenangkan Pilkada 2018.

Rakyat Tidak Mempunyai Pilihan

Ibarat makan di restoran, menu yang ditawarkan terbatas pilihannya dan monoton. Seperti saat ini baru Petahana dan PS (yang sudah 2 kali kalah bertanding 2009 dan 2014). Rakyat dipaksa memilih tanpa ada improvement (perbaikan) kualitas diri dan program yang representasi rakyat atau solusi bagi masa depan Indonesia. Joko Widodo sebagai Petahana sudah ditolak oleh rakyat Indonesia dengan besarnya penolakan melalui #Ganti Presiden 2019.

Jika rakyat mau jujur, suguhan politik elektoral Pilpres 2019 adalah menu basi, tidak heran jika undecided voter 30–40% di saat pendaftaran capres sudah tahap menghitung mundur.

Salah satu metode mengukur budaya demokrasi suatu parpol modern adalah sejauh mana proses kandidat pejabat publik, seperti: capres, cawapres, Gubernur, Bupati/Walikota berjalan sesuai kaidah demokrasi dan berbasis kompetensi. Pada umumnya diselenggarakan secara tertutup, dan faktor ketersediaan logistik kandidat (kemandirian) menjadi faktor tertentu (mahar) dalam politik elektoral.

Rakyat berharap President Threshold nol, namun parpol di Indonesia sudah menjadi kartel dalam demokrasi, sehingga kecil kemungkinan itu terjadi. Nama-nama seperti: Rizal Ramli, Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, sangat sulit memperoleh partai pengusung dengan sistem President Threshold 20%, alias aspirasi rakyat dipasung oleh kepentingan parpol, atau disandera oleh oligarki politik.

Rakyat adalah victim of political (korban) di era politik dagang sapi. Tak heran orang baik semakin terbatas menjadi pelaku politik praktis. Mereka menganggap politik kotor karena money politic system (sistem politik uang) yang menghidupkan pemodal politik (bohir). Tanpa disadari kapitalisme membajak demokrasi, sehingga bangsa kita terjebak dalam demokrasi kriminal.

SBY – JK King Maker

Jika jujur, 2 nama ini adalah penentu dalam politik Indonesia di era pemerintahan pasca reformasi. Selain nama Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Almarhum, dan Prabowo Subianto. Namun SBY – JK (Jusuf Kalla) unik, karena SBY Presiden 2 periode (2004 – 2014), dimana JK menjadi Wapres (2004 – 2009) dan menjadi wapres kedua kalinya pada 2014 – 2019 di era Presiden Joko Widodo.

Kedua figur ini dihambat konstitusi untuk berperan di Pilpres berikutnya, karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perubahan pasal tentang periode kepresidenan seseorang. Namun pengaruhnya kita rasakan pada proses pemilihan kandidat mulai Pilkada DKI Jakarta 2017 yang fenomenal. Bagaimana peran JK bersama Prabowo Subianto (PS) dalam mencalonkan Anies Baswedan – Sandiaga Uno, SBY mencalonkan  AHY – Sylvi (Agus Harimurti Yudhoyono – Sylvana Murni) melawan Ahok – Djarot, yang didukung oleh PDIP dan beberapa parpol.

Manuver SBY sangat terlihat dengan kendaraan Partai Demokrat, sampai saat ini belum menentukan pilhannya, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Isu Poros Ketiga juga muncul dari permainan SBY dan JK. Hal ini berekses tidak pastinya sampai saat ini parpol pendukung PS (08), baik PAN maupun PKS. Bahkan Amien Rais mengeluarkan pernyataan ingin menjadi kandidat, semata-mata untuk memastikan PAN memberikan dukungan pada PS (08). PKS, digoda oleh keberadaan Gatot Nurmantyo di saat yang bersangkutan “aktif” memperoleh dukungan, sekarang ‘hilang’ bak ditelan angin dagang sapi. Berikutnya, karena syarat cawapres dari PKS yang belum diakomodasi oleh PS (08) sehingga belum mendeklarasikan dukungannya.

Political uncertainty tidak lepas dari politik dagang sapi dimana faktor SBY dan JK dominan melakukan manuver politik. JK sendiri pernah dikecewakan oleh SBY, 25 Februari 2009 JK sebagai wapres pernah menyatakan: “Hidup tanpa harga diri bukanlah hidup yang baik untuk dijalani. Saya siap menjadi capres karena merasa ditipu, dikhianati oleh SBY”. JK dijanjikan menjadi cawapres mendampingi SBY sebagai Presiden periode 2009 – 2014, ternyata Boediono yang dilipih. Sebaliknya JK mengejutkan SBY ketika 2014 Golkar mencalonkan Aburizal Bakrie (Ical), justru JK dengan kelihaiannya menjadi wapres Joko Widodo 2014 – 2019. Begitulah politik akan akur saja sesuai kepentingan sesaat.

Komunikasii politik JK pada Pilpres 2019 diakui publik, dengan mengusung Anies dan berhasil pada Pilkada DKI Jakarta 2017, mengalahkan Ahok yang mendapat dukungan sangat kuat dari taipan maupun Joko Widodo. JK berharap Anies bisa mengulang “roadmap”-nya, seperti Joko Widodo. Anies bermula dari Gubernur DKI Jakarta. JK juga punya hubungan kuat dengan Gerakan 212 (2 Desember 2016), mediasi “islah” dengan istana yang dikapitalisasinya sebagai bargaining politik pada Pilpres 2019. Tak heran muncul isu poros ketiga Anies–AHY (magnet anak muda yang jumlahnya mencapai 85 juta orang) yang diinisiasi oleh JK dan SBY. JK juga menawarkan Anies pada PS yang juga disetujui AR dan sebagian elit PKS. Jika cawapres dari PKS ditolak PAN, maka terkesan politik seni tentang segala kemungkinan di Indonesia terlalu lentur, dan terkesan murahan. PKS yang dikenal sangat ideologis juga terjebak dalam kartel politik.

SBY kembali memperlihatkan kepiawaiannya sebagai “king maker”, terlihat dari strateginya mengusung AHY – Sylvana Murni sebagai poros ketiga pada Pilkada DKI 2017 juga terlihat saat di Pilpres, hanya saja dia terlalu dibebani mempromosikan AHY sang pangeran politiknya sehingga cenderung terkesan “lebay” (berlebihan). Terlihat dari pencitraan yang dilakukan dengan memanfaatkan “sakitnya” pertemuan yang sudah terjadwal dengan PS di RSPAD (17/07/2018). Besoknya (18/07/2018), Joko Widodo didorong JK terbirit-birit menemui SBY di tempat yang sama. Hari ini (19/07/2018) SBY sehat, dan berhasil mengkapitalisasi dirinya untuk bargaining AHY atau Chairul Tanjung pemilik CT Corp, yang merupakan 5 orang terkaya di Indonesia. SBY dan JK adalah politikus era transaksional yang lihai, dan sekarang duet sebagai “king maker” yang membuat Megawati Soekarnoputri bertemu Airlangga Hartarto (Golkar) untuk konslidasi parpol pengusung Joko Widodo.

Political uncertainty (ketidakpastian politik) tidak bisa dikaji secara tekstual, tapi harus kontekstual. Dalam politik dagang sapi tentu faktor “transaksi” menjadi penting. Elite politik dalam mengelola institusi sebagai kerumunan yang akan bubar setelah pesta usai. Mesin politik partai bukan berdiri sendiri tapi variabelnya menjadi tidak terukur dan terstruktur, maka pengamat akan tidak berarti karena akan selalu salah dalam memprediksi.

Dalam kondisi ini rakyat berhentilah marah dan emosi, mulailah bangun “perlawanan” yang konstruktif, jangan anarkis. Situasi ekonomi yang sangat tidak kondusif politik rentan terjadi destabilisasi.

Kecerdasan politik dengan memilih parpol dan Presiden yang berhasil menjanjikan dan menentukan masa depan, bukan janji-janji gombal kampanye. Rakyat harus “sadar politik”, karena seringkali di saat kampanye “dipacari”, setelah menang, nikahnya dengan oligarki, rakyat diabaikan.

Sudah saatnya kesadaran politik diaktifkan untuk memaksakan aspirasi kebijakan pada kartel politik agar budaya politik Indonesia tidak seperti dagang sapi.

Transaksi adalah politik pembodohan dalam peradaban, kita harus membangun kecerdasan berpolitik masyarakat agar jangan selalu setiap Pilpres menjadi “korban” (victim) dari politik bergaya kartel. Seolah negara bisa ditentukan oleh elite, karena rakyat sebagai pemilih adalah alat elektoral dalam demokrasi prosedural yang berbau kriminal. Politik bukan sekadar seni tentang segala kemungkinan, sejatinya harus linear, bukan unlinear.

Semakin terjadinya political uncertainty (ketidakpastian politik), semakin rendah kualitas dalam berdemokrasi suatu negara. Parpol saat ini tidak membangun peradaban demokrasi, karena bergaya korporasi ala kartel. Transaksi dalam politik hanya mengajarkan rakyat tentang tekstual, bukan kontekstual dalam kehidupan politik. Itulah demokrasi ala Indonesia yang tidak Pancasilais. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here