Bursah Zarnubi : Aksi Bela Islam adalah Bukti Macetnya Demokrasi

0
602
Bursah Zarnubi dan Pengurus Pusat Rumah Gerakan 1998

Nusantara.news, Jakarta – Terjadinya aksi Bela Islam 411, 212 dan rencana aksi 112 adalah bentuk macetnya mekanisme demokrasi yang sudah bersimpang jalan dengan ideologi Pancasila.

Demikian pernyataan Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Bursah Zarnubi dalam Diskusi Merawat Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Rumah Gerakan 98 di Gedung Sere Manis, Lantai 3, Jumat (3/2) malam .

Diskusi bertema “Gerakan Intoleransi: Refleksi Fundamentalisme atau Pragmatisme” dibuka oleh Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard Ali Mumbang Halolo, dan dihadiri Sekjend Sayed Junaidi Rizaldi, Bendahara Umum Hengky Irawan, para aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Budayawan, dan para aktivis Pro Demokrasi lintas generasi.

Sebagai konsensus yang sudah final, tandas Bursah, Pancasila harus diamalkan, agar bangsa Indonesia hidup bebas dari rasa ketakutan dan berkeadilan. Melalui keadilan itu, dengan sendirinya ideologi transnasional seperti ISIS maupun pemerintahan model khilafah (Pan Islamisme: RED.) tidak akan ada yang mau mengikuti.

“Bila Pancasila sungguh-sungguh dijalankan, maka Indonesia akan maju. Gerakan– gerakan berideologi transnasional seperti ISIS dan khilafah pun dengan sendirinya tidak laku,” kata Bursah.

Pelaksanaan Pancasila baik oleh para penyelenggara negara maupun warga negara, lanjut Bursah, merupakan syarat untuk mengatasi potensi konflik belakangan ini.

“Pada tahapan itu, kita tidak lagi ngomongin Pancasila karena sudah menjadi falsafah hidup bermasyarakat dan bernegara secara final, sudah selesai. Kemelut politik pun bisa diatasi,” ungkap Tokoh Aktivis Pergerakan yang pernah menjadi Ketua DPP Partai Bintang Reformasi.

Pernyataan mantan Ketua umum Partai Bintang Reformasi (PBR) itu sebagai tanggapan atas paparan Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard Ali Mumbang Haloho. Dalam paparannya Bernard mengungkap, pasca kejatuhan rezim otoriter Soeharto, para pemimpin Indonesia tidak tanggap dengan penetrasi ekonomi China.

Hal yang sama juga dihadapi para pemimpin Asia Pasifik, mereka gagap menghadapi serbuan produk-produk industri China yang murah. “Masyarakat domestik yang tidak diedukasi, lebih memilih produk Tiongkok yang murah meriah. Tanpa menyadari pilihan itu berdampak ambruknya industri di dalam negeri,” ungkap Bernard.

Sikap gagap pemerintah di era reformasi mencapai klimaksnya, dengan penunjukan sejumlah menteri ekonomi yang anti industri nasional. “Kita bisa lihat dengan mata ‘telanjang’ salah satu contohnya, bagaimana menteri ekonomi memberikan izin ekspor rotan mentah. Padahal industri furniture di dalam negeri membutuhkan bahan baku itu,” terang Bernard.

Hal itu kata Bernard, juga tercermin dari sistem demokrasi politik Indonesia saat ini. “Demokrasi politik kita menjadi pasar bebas. Siapa yang punya uang, dia yang bisa menang,” ungkap Bernard.

Telaah senada diungkapkan oleh Dinal, aktivis Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi PBNU). Karena Pancasila tidak dilaksanakan, kata Dinal, ia tinggal menjadi wacana. “Produk Undang-undang kita, isinya harusnya merupakan turunan nilai-nilai Pancasila, tapi subtansinya justru liberalisme,” ungkap Dinal.

Macetnya Politik Formal

Bursah mengamini telaah Bernard, Dinal dan beberapa penanya lainnya. Ia sepakat bila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila belum sepenuhnya dijadikan pedoman nilai untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gejolak di dalam negeri jelang dan saat pelaksanaan Pilkada DKI berupa Aksi Bela Islam I, II, III, membuktikan adanya mekanisme demokrasi yang macet. “Ini menunjukkan karena partai-partai politik tidak mampu menyerap aspirasi yang ada. Apa yang dilakukan Habib Rizieq sebenarnya karena rasa kecewa,” kata Bursa Zarnubi.

Dalam situasi seperti itu, kata Bursa semestinya ormas Islam membuat katalisatornya untuk menyerap aspirasi. “NU dan Muhammadiyah harusnya mengajak dialog. Kenyataannya tidak. Akhirnya yang terjadi adalah kumpul-kumpul, lalu mereka menyatu membuat aksi bersama. Itulah fenomena populisme,” Ungkap Bursa Zarnubi.

Habib Rizieq kecewa, kata Bursa, karena keinginannya untuk bertemu dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo pupus.

“Saya mengapresiasi cara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam menangani Aksi Bela Islam. Beliau berkeliling untuk berdialog dengan para ulama. Jadi cara – cara silaturakhim itu baik, berdialog itu baik. Itu mencerminkan tradisi budaya ber-Pancasila,” ungkap Bursah Zarnubi.

Dan menurut Bursah, melalui silaturakhim dan dialog pula para pendiri bangsa berhasil mendapat titik temu saat menghadapi perbedaan pendapat dalam menyikapi rumusan Pancasila awal. Akhirnya Pancasila resmi disahkan dalam Pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

“Semua konsensus nasional dari mulai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan perumusan Pancasila, menghadapi tantangan kebangsaan. Bahkan sidang Konstituante pada masa Demokrasi Parlementer merupakan tantangan terberat sepanjang sejarah terhadap kelangsungan konsensus negara bangsa, juga telah berhasil diatasi,” terang aktivis pergerakan lintas generasi ini.

Mengutip adagium para aktivis reformasi “Tak ada Persatuan tanpa Keadilan”, Bursah Zarnubi menegaskan kepada Pengurus Rumah Gerakan 98, bahwa untuk mewujudkan keadilan maka Pancasila harus sungguh-sungguh dilaksanakan.

“Saya setuju dengan platform Rumah Gerakan 98, bahwa menjaga kelangsungan konsensus negara bangsa dilakukan dengan gerakan Merawat Kebangsaan. Tapi para aktivis Rumah Gerakan 98 harus mengawal dan terlibat langsung dalam menentukan keputusan-keputusan politiknya, bukan di luaran, karena sudah bukan masanya menjadi penonton,” pungkas Bursah Zarnubi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here