Buruk, Akhlak Diplomasi Arab Saudi

0
89

MUNGKIN kalimat itu tepat menggambarkan kelakuan Arab Saudi dalam pergaulan internasional. Sû-ul khuluq (perangai yang buruk) diplomasi Arab Saudi, setidaknya terlihat dalam eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati.

Tenaga Kerja Indonesia itu dihukum pancung di Thaif  Arab Saudi, 29 Oktober 2018. Tuti terbukti bersalah membunuh ayah majikannya, Suud Mulhaq AI-Utaibi, pada Mei 2010 lalu. Menurut pengakuan Tuti, dia melakukan pembunuhan itu karena sering mengalami pelecehan seksual oleh korban, ditambah lagi gajinya enam bulan tak dibayar.

Setelah menjalani proses  persidangan yang panjang, mulai dari al-Mahkamah al-Jazaiyah (pengadilan pidana tingkat pertama), al-Mahkamah al-Isti’naf (pengadilan tingkat banding), dan al-Mahkamah al-Ulya (Mahkamah Agung), Tuti divonis dengan hadd ghilah (hukuman mati).

Eksekusi terhadap Tuti menimbulkan reaksi keras di Indonesia. Bukan karena vonisnya, tapi lantaran dilakukan tanpa memberitahukan kepada perwakilan RI di Arab Saudi.

“Ya, memang itu patut kita sesalkan. Itu tanpa notifikasi,” kata Presiden Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018). Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyatakan hal serupa, “Kalau memang tidak ada notifikasi tentu kita akan protes ke pemerintah Saudi,” ujar Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jakarta, (30/10/2018). Sementara Menlu Retno Marsudi mengatakan sudah menyampaikan protes. “Saya langsung menghubungi Menlu Saudi Arabia menyampaikan protes atas pelaksanaan hukuman mati dilakukan tanpa melalui notifikasi resmi,” kata Menlu Retno di Nusa Dua, Bali, (30/10/2018).

Indonesia patut, atau bahkan wajib, marah kepada Arab Saudi. Sebab, eksekusi tanpa penyampaian mandatory consular notification ini sudah berkali-kali dilakukan terhadap terpidana asal Indonesia. Maret tahun lalu, Muhammad Zaini Misrin dipancung karena membunuh. Sebelumnya juga ada Siti Zainab dan Karni binti Medi Tarsim (2015) Ruyati (2011) Yanti Iriyanti (2008).

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, saat ini ada 13 orang WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Seorang di antaranya, Eti binti Toyib, sudah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap.

Melihat kebiasaan pemerintah Arab Saudi, jika tiba saatnya Eti binti Toyib dieksekusi, bisa dipastikan itu akan dilakukan tanpa memberi tahu pemerintah Indonesia. Arab Saudi seperti tidak peduli dengan kewajibannya untuk menyampaikan notifikasi resmi kepada Indonesia.

Padahal  Arab Saudi dan Indonesia sudah sama-sama mengaksesi Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler (Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality). Arab Saudi mengaksesi konvensi itu pada 29 Juni 1988, sedangkan Indonesia pada 4 Juni 1982. Indonesia bahkan sudah meratifikasi dalam bentuk UU, yakni UU Nomor 1 Tahun 1982.

Dalam hukum internasional, aksesi dan ratifikasi mempunyai konsekuensi yang sama. Artinya, ketika ketika suatu negara telah meratifikasi dan mengaksesi konvensi tersebut, maka negara bersangkutan menjadi pihak dalam perjanjian dan wajib mematuhi seluruh isi konvensi.

Dalam pasal 36 konvensi tersebut ada keharusan memberikan notifikasi resmi kepada negara asal pelaku tindak pidana yang menjalani proses hukum di suatu negara. Jadi, sebagai konsekuensi atas penerimaan Arab Saudi terhadap Konvensi Wina tadi, maka wajib hukumnya bagi mereka untuk memberi tahu pemerintah Indonesia jika ada WNI yang menjalani proses hukum.

Tapi, nyatanya, berkali-kali orang kita dipancung di sana, Arab Saudi tak pernah mengirim pemberitahuan apa pun. Mereka bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa.

Kita sama sekali lagi tak mempersoalkan vonis, sejauh proses hukumnya adil dan benar. Kita tak perlu kecewa melihat upaya diplomasi goverment to goverment yang dilakukan Indonesia terhadap Arab Saudi selama ini agar para terpidana mati diringankan hukumannya tidak pernah membuahkan hasil.

Dari sisi hukum pidana, memang tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Sebab, dakwaan terhadap Tuti dan terpidana lain yang sudah dieksekusi adalah pembunuhan, yang menurut hukum Islam yang diterapkan di Arab Saudi, berada dalam cakupan hukum qishash.

Dalam hukum qishash tidak ada kewenangan pemerintah untuk mempengaruhi tuntutan dan putusan, sebab itu sepenuhnya hak keluarga korban. Karena itu, sangat masuk akal jika upaya diplomasi G to G selama ini berujung kegagalan.

Qishash adalah memberikan hukuman setimpal.  Orang yang membunuh harus diganjar dengan hukuman mati. Namun, kewenangan meminta penuntutan itu berada di tangan ahli waris korban. Semangatnya adalah memberi maaf, namun bisa juga tidak memaafkan. Jika keluarga korban memberi maaf, maka pelaku pembunuhan dihukum mati. Sebaliknya, jika maaf diberikan, keluarga korban bisa meminta diyat (uang pengganti). Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator persidangan dan pelaksana eksekusi hukuman.

Dalam kasus Tuti, sebenarnya dia hampir saja selamat. Sebab, empat anak korban sudah memberikan maaf, namun ada satu anak yang menolak memaafkan pembunuh ayahnya itu. Inilah yang menyeret Tuti ke eksekusi.

Soal itu kita paham. Indonesia sangat menghormati sistem hukum negara lain, apalagi hukum Islam.

Yang kita persoalkan adalah penyampaian notifikasi tadi. Pertama, itu melanggar Konvensi Wina tadi. Memang konvensi itu tidak mengatur sanksi bagi negara yang melanggar. Namun itu menunjukkan tinggi rendahnya adab diplomasi suatu negara.

Kedua, tidakkah Arab Saudi menghargai hubungannya dengan Indonesia yang sedemikian lama?

Memang seperti dikatakan Lalu Muhammad Iqbal, hukum di Arab Saudi tidak mengharuskan pemberitahuan kepada keluarga terpidana mati yang akan dieksekusi, sekalipun itu warganegaranya sendiri. Hanya ada empat pihak yang wajib diberitahu, yaitu ahli waris korban, jaksa, kepala penjara, dan Lajnah Al ‘Afwi wal Islah Dzatil Bain (lembaga arbitrase permaafan).

Kalaupun begitu, atas nama persahabatan kedua negara, toh tidak haram hukumnya mengirim notifikasi ke Indonesia

Secara resmi, hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi “baru” dimulai sejak 1 Mei 1950. Tapi persahabatan kedua bangsa  sudah terjalin berabad-abad karena faktor agama. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dan Arab Saudi tempat lahirnya Agama Islam.

Tentang persahabatan itu, Raja Arab Saudi, Faisal bin ‘Abdul ‘Aziz, ketika berkunjung ke Indonesia pada 10 Juni 1970 mengatakan dalam pidatonya, hubungan Indonesia dan Arab Saudi adalah bukti-bukti sejarah. “Pengingkaran persahabatan kedua negara ini merupakan pengingkaran terhadap matahari di siang bolong,” kata kakak tiri dari Raja Salman ini.

Seluruh dunia juga menyaksikan bagaimana luar biasanya sambutan pemerintah dan rakyat Indonesia ketika Raja Salman datang ke Indonesia tahun lalu. Ini menunjukkan hubungan Indonesia dengan Arab Saudi  lebih dari  sekadar hubungan diplomatik.

Dengan latar belakang itu, rasanya tak berlebihan jika kita katakan negara itu sangat buruk akhlak diplomasinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here