Buruknya Komunikasi Internal Pemerintah

0
151

EFEKTIVITAS pemerintahan itu mempunyai banyak faktor. Dan salah satu yang terpenting adalah komunikasi, baik ke dalam maupun ke luar pemerintahan. Jika hal ini dinilai, sulit kita memilih kata yang enak didengar, kecuali harus menyebutnya “buruk”.

Lihat saja, bagaimana komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait  soal reklamasi pantai utara Jakarta yang kontroversial itu.

Antara Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pemerintah pusat berbeda pandangan mengenai reklamasi. Pemerintah pusat berkeinginan agar proyek menimbun laut itu tetap dilanjutkan. Namun, Pemprov Jakarta di bawah gubernur baru ini bersikap sebaliknya. Anies Baswedan berencana menghentikan reklamasi pulau-pulau yang belum terbentuk dan mengizinkan pulau-pulau yang sudah terbentuk untuk dijadikan sarana umum. Sebab sikap itu terlanjur diambilnya sejak kampanye pilkada, dan menegaskan pendiriannya tentang reklamasi Teluk Jakarta tidak berubah dengan yang dijanjikan dalam kampanye dulu.

Penolakan Gubernur Jakarta ini rupanya tak berkenan di hati Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan, soal reklamasi ini menyangkut kepastian hukum dan kepastian investasi. Presiden menjelaskan  reklamasi itu sudah diatur dalam keppres yang dikeluarkan Presiden Soeharto, dan kemudian disusul oleh keppres serupa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Juga ada peraturan gubernur yang dikeluarkan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Presiden mempertanyakan, bagaimana dengan pengusaha yang sudah berinvestasi berdasarkan perpres tersebut.

“Di mana marwah hukum kita,” kata Presiden, sambil mengibar-ngibarkan kertas di depan para pimpinan media massa yang diundangnya ke Istana Merdeka, Senin (30/10/2017).

Inilah yang kita soroti terkait komunikasi pemerintahan ini. Pernyataan Presiden ini jelas ditujukan kepada Gubernur Jakarta. Intinya Presiden keberatan dengan penghentian reklamasi.

Kita tak mengerti, mengapa hal itu disampaikan di depan publik. Kenapa Presiden tidak menyampaikan langsung kepada Anies Baswedan. Apalagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta baru saja menghadap Presiden di Istana Merdeka, Rabu 25 Oktober lalu. Dan dalam pertemuan selama satu jam itu, Presiden sama sekali tak menyinggung soal reklamasi.

Kalaupun Presiden berubah sikap seusai pertemuan itu, apa susahnya Presiden memanggil kembali Gubernur Jakarta untuk menyampaikan pendiriannya. Sebab, sejatinya, gubernur itu adalah anak buah presiden.

Dalam Pasal 2 PP Nomor 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, tegas disebutkan bahwa gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Itu memang konsekuensi dari negara kesatuan. Kekuasaan negara secara nasional dipegang sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya secara berjenjang kepada daerah dalam jenis-jenis yang ditentukan. Karena sifatnya berjenjang itu, maka kepala pemerintahan pusat adalah atasan kepala pemerintahan daerah.

Berbeda dengan negara federasi. Pemerintah negara bagian memberikan sisa kekuasaannya kepada pusat, dalam urusan yang bersifat lintas negara bagian, seperti pertahanan dan hubungan luar negeri. Sehingga kepala negara bagian bukan perpanjangan tangan pemerintah federal.

Dengan sudut pandang itu, tak ada kendala bagi Presiden RI untuk memerintahkan kepala daerah. Kekuasaan negara itu sepenuhnya di tangan presiden.

Perbedaan pandangan antara presiden dan kepala daerah lumrah saja terjadi. Sejauh disikapi positif, itu akan memperkaya perspektif. Masalahnya terletak pada bagaimana perbedaan pandangan itu diselesaikan. Ini ibarat mencabut rambut dari dalam tepung. Harus ada kiat dalam manajemen pemerintahan agar rambut yang dicabut tak putus dan tepungnya tak berhamburan.

Okelah, Presiden Jokowi punya sikap bahwa reklamasi harus berlanjut. Anies harus paham posisinya sebagai anak buah Presiden. Tapi pahami juga posisi Anies Baswedan yang sudah kadung berjanji menghentikan proyek itu.

Inilah yang harus diselesaikan secara internal. Duduklah bersama-sama. Sekeras apa pun perdebatan di lingkar dalam pemerintahan, tak menjadi soal. Yang penting, friksi internal pemerintah ini tak terpapar ke mata dunia. Mengumbar pertengkaran itu selain tak menyelesaikan persoalan (dan justru menambah kusut) juga membuat tampilan buruk bagi wajah pemerintah. Dan ini dapat membuat kepercayaan terhadap Indonesia menjadi turun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here