Butuh 120 Ribu, Malang Hanya Dapat 10 Ribu Blanko E-KTP

0
96

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Kisruh Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (e-KTP) tidak hanya menyangkut skandal korupsi yang sekarang sedang ditangani KPK, tapi juga ketersediaan blanko e-KTP yang hingga kini masih jadi persoalan besar.

Hal ini tentu saja membuat masyarakat resah. Sebab, tanpa e-KTP mereka sulit mendapatkan fasilitas pelayanan publik, seperti mengurus pernikahan, pendidikan, layanan kesehatan dan sebagainya.

Kabupaten Malang hanya mendapatkan 10.000 blanko elektronik (e-KTP) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jumlah tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan kebutuhan di Kabupaten Malang, sebanyak 120.000 lembar.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Purnadi, mengungkapkan sebenarnya pihaknya akan melakukan program jemput bola. Namun karena blanko yang ada masih kurang kurang dari kebutuhan, program tersebut belum bisa terlaksana “Sebanyak 120.000 warga  sudah melakukan perekaman dan tinggal menunggu pencetakan e-KTP,” ujarnya

Purnadi menjelaskan, selama ini Dispendukcapil hanya mengeluarkan surat keterangan pengganti e-KTP. Namun surat keterangan hanya berlaku sejak 6 bulan diterbitkan, selanjutnya apabila masih juga belum jadi e-KTPnya maka akan memperbaharui surat keterangan tersebut.

Sampai saat ini belum diketahui kapan blanko tersebut akan dikirim ke Kabupaten Malang. Dampaknya, mereka yang belum menerima E-KTP juga harus memperpanjang surat keterangan tersebut. “Semua itu informasi dari pusat kami tidak tahu kapan pastinya blanko tersebut bisa terdistribusikan semuanya,” jelas Purnadi.

Sementara itu,  Kepala Bidang Teknik Pendataan, Dispendukcapil Kabupaten Malang, Hendro Wahono mengatakan, total permohonan e-KTP sekitar 2.000.000 orang. Dari jumlah tersebut, 95 persen telah melakukan perekaman. Sedangkan yang belum dicetak setelah melakukan perekaman sebanyak 120.000. “Saat ini 10.000 blanko sudah ada di Surabaya. Kalau sudah ada, akan kami percepat pencetakannya. Jemput bola akan dilakukan khusus wilayah yang jauh,” ujar Hendro.

Siti Aminah, salah satu warga yang e-KTPnya belum jadi, mengungkapkan kekesalannya. “Susah sekali kalau belum punya e-KTP, apalagi beberapa urusan administrasi harus menyertakan e-KTP,” keluhnya

Ia mengaku sudah mengurus penerbitan e-KTP namun tak kunjung jadi.  “Saya ngurus sejak tahun 2014. Tadi petugas  kecamatan bilang belum jadi dan tidak tahu pasti kapan jadinya. Katanya menunggu blanko dari pusat,” ujar Aminah, setengah menggerutu.[][

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here