Cabut Layanan VFS Tasheel Karena Menyusahkan Jamaah

0
85
Bermasuk memudahkan layanan visa, sidik jari, retina mata, lewat Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel, Pemerintah Kerjaaan Saudi Arabia justru menyusahkan, karena itu Kementerian Agama dan biro perjalanan minta layanan itu dihentikan.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak Pemerintah Saudi Arabia menggunakan jasa pihak ketiga, yakni Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel, pelayanan jamaah umroh Indonesia berantakan. VFS Tasheel mengira Indonesia seluas Singapura, sehingga pelayanan kacau, kalau tidak bisa dikatakan lumpuh.

Padahal prinsip penyelenggara dan penyedia layanan haji dan umroh harusnya bersifat memudahkan. VFS Tasheel justru sebaliknya, mempersulit dan membuat ribuan jamaah umroh Indonesia pusing tujuh keliling.

VFS Tasheel merupakan perusahaan asal Arab Saudi yang menjadi pihak ketiga yang dipercaya untuk merekam sidik jari dan retina mata oleh pemerintah Kerjaaan Arab Saudi. VFS Tasheel sejak 17 Desember 2018 menjadi syarat pengurusan visa bagi calon jamaah umroh.

Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro merasa keberatan dan mentah-mentah menolak pemberlakuan rekam biometrik umroh. Ia menilai layanan VFS Tasheel sangat membebani calon pelaksana ibadah umrah.

Pasalnya, kantor VFS Tasheel yang ada di 34 kota besar di seluruh Indonesia tidak memadai. Sementara calon jemaah umrah berasal dari desa atau kabupaten terpencil. Sebanyak 50% calon jemaah berasal dari desa sehingga sangat menyulitkan untuk melakukan rekam biometrik yang hanya ada di beberapa provinsi dan kota besar saja.

“Bagaimana mungkin mereka harus bolak-balik menuju kantor VFS Tasheel yang adanya di luar provinsi mereka. Sedangkan kita tahu, letak geografis Indonesia sangat luas, beragam dan terdiri atas ribuan pulau,” kata Joko Asmoro beberapa hari lalu.

Sedikitnya ada tiga persoalan besar terkait layanan VFS Tasheel ini. Pertama, letak Indonesia yang luas dtambah pula belum semua rakyat Indonesia melek teknologi informasi, sehingga layanan ini tidak mampu menyentuh calon jamaah umroh.

Kedua, oleh karena Indonesia yang begitu luas, terdiri atas 17.504 pulau dan 514 kabupaten/kota, dengan total calon jamaah lansia mencapai 10% dari total mutamir yang ada, membuat layanan VFS Tasheel tidak cukup mumpuni melayani.

Ketiga, pengenaan biaya sekitar US$7 atau ekuivalen dengan  Rp100 ribu per jamaah umroh juga dikhawatirkan memberatkan jamaah. Pada saat yang sama VFS Tasheel menikmati pundi-pundi uang hingga Rp150 miliar untuk sekitar 1,5 juta jamaah tiap tahun. Sebelumnya layanan ini gratis ketika jamaah tiba di Jeddah.

Keempat, oleh karena yang dilayani demikian banyak, sementara kualitas layanan VFS Tasheel yang sangat terbatas, kalai tidak bisa dikatakan tradisional, membuat mesin uji sidik jadi dan retina mata sering error.

Sehingga keberadaan layanan VFS Tahseel bukannya memudahkan jamaah umroh, justru menyulitkan. Anggota DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai jika VFS Tasheel diteruskan dengan kualitas seperti sekarang ini, maka bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan haji dan umroh, yakni harusnya memudahkan.

Keberatan calon jamaah ini tak hanya sebatas waktu dan jarak serta kesusahan  dalam melakukan proses biometrik, tetapi juga materi. Pernah ada jamaah yang berasal dari sebuah desa terpencil datang mengeluhkan kepada Hidayat, mereka harus menghabiskan biaya tambahan dari Rp1 juta hingga Rp7 juta hanya untuk ongkos dan penginapan selama mengurus rekam biometrik.

Keberadaan VFS Tasheel membuat keprihatinan dari para pengusaha umrah dan berusaha melobi Pemerintah Arab Saudi agar mau mempertimbangkan kebijakan uji retina itu dihapuskan. “Minggu lalu, kami para pengusaha umrah dan haji khusus yang tergabung dari empat asosiasi umrah dan haji yang bersatu dalam wadah Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) telah menemui Wakil Menteri Haji Arab Saudi bidang Umrah Dr Azis Wazzan di kantornya di Jeddah.

Tujuannya menyampaikan aspirasi calon jamaah Indonesia yang merasa sangat keberatan dengan kebijakan ini. Karena kebijakan ini terus berlanjut, akan banyak dampak terhadap keberangkatan jamaah.

Selain, letak geografis, pelayanan VFS Tasheel yang mulai diberlakukan mulai Senin 17 Desember 2018, dinilai belum siap melayani calon jamaah Indonesia yang setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 1 juta hingga 1,5 juta jamaah. Bisa dibayangkan, rata-rata per hari biro perjalan mengajukan antara 10.000 hingga 20.000 visa.

Jika situasi kacau layanan VFS Tashel ini berlarut, maka tak hanya pelayanan jemaah umrah di Indonesia saja yang terkena imbasnya. Hal ini juga akan berimbas pada akomodasi, pelayanan katering, dan hunian hotel di Arab Saudi.

“Minggu lalu, juga sudah kami sampaikan pada pengurus Kadin Kota Mekkah terkait imbas dari kebijakan ini. Mereka pun berharap, hal ini tidak terjadi. Dan mereka akan berupaya melobi dan menjelaskan hal ini kepada pemerintahnya,” ungkap Joko Asmoro.

Itu sebabnya Kementerian Agama meminta Arab Saudi untuk meninjau ulang kebijakan rekam biometrik. Pasalnya, banyak kendala dalam proses pengambilan rekam biometrik tersebut, baik dari segi wilayah, biaya, dan kesiapan VFS Tasheel selaku operator atau provider yang ditunjuk Arab Saudi.

“Kami, selaku regulator penyelenggara umrah yang salah satunya terkait dengan pengajuan visa umrah ke Arab Saudi, dimana porsi jamaah umrah Indonesia setiap tahunnya terus meningkat dengan wilayah geografis yang luas dan beragam, tentu untuk menuju satu daerah ke daerah lainnya mengharuskan menggunakan banyak moda angkutan baik darat, laut, dan udara. Atas pertimbangan ini, kami sangat berharap akan pertimbangan matang dari pemerintah Arab Saudi,” ujar Kasi Identifikasi dan Penanganan Umrah Kemenag Ali Machzumi di Jakarta, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu 22 Desember 2018.

Ali mengaku sangat mengapresiasi upaya yang ditempuh Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dalam melakukan upaya lobi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Wakil Menteri Haji urusan Umrah di Jeddah. “Tentu, semua pihak yang terkait dalam hal ini Kemenag, asosiasi dan Kemenlu akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam implementasi proses biometrik ini,” ungkapnya.

Sekjen PATUHI H. Muharom Ahmad mengungkapkan solusi terbaik dalam penerapan biometrik adalah dilakukan di embarkasi atau bandara keberangkatan jamaah saja. “Karena,  Indonesia adalah negara yang terdiri atas 17.504 pulau dan 514 kabupaten/kota dengan total calon jamaah lansia mencapai 10% dari total mutamir yang ada,” katanya.

Dari infografis calon jamaah, yang berangkat dengan biaya US$3.000-US$3.500 berjumlah 3%, yang dominan berasal dari kota besar. “Sebanyak 7% dominan dari kota-kota besar. Sedangkan untuk biaya umrah US$2.000-US$2.500 sebanyak 10% dominan dari kota kecil. Biaya umrah US$1.600-US$2.000 sebanyak 30% dominan di pedesaan. Sementara, untuk biaya umrah dengan US$1.300-US$1.600 yang terbesar dengan jumlah 50% dominasi calon jamaah dari pedesaan atau wilayah terpencil,” jelas Muharom.

Dengan infografis tersebut, maka 50% jamaah Indonesia berasal dari pedesaan yang akan kesulitan jika harus diberlakukan proses rekam biometrik yang lokasinya sangat jauh. Karena alasan itu, perjalanan pulang dan pergi calon jamaah belum lagi antrean di VFS Tasheel akan menimbulkan beban biaya tinggi dan kerugian waktu yang akan menghambat penjadwalan grup-grup umrah yang sudah terjadwal oleh pihak travel.

“Untuk itu, kami usulkan, agar perekaman biometrik ini dilakukan di bandara Embarkasi keberangkatan  umrah saja yakni, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Dan hal ini bisa dilakukan empat  jam sebelum jadwal penerbangan,” usulnya.

Beberapa daerah yang sempat mengalami error dan kekacauan layanan VFS Tasheel seperti di Surabaya, Purwokerto, Semarang, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Pihak Kemenag juga sudah secara resmi mengiriim surat untuk pembatalan pengurusan visa lewat VFS Tasheel karena dianggap lebih besar mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Karena itu layanan sidik jari dan rekam biometri retina dikembalikan saja ke Jeddah secara gratis, atau disediakan di terminal pemberangkatan dengan gratis pula.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here