Cak Imin Ge-Er Duluan Dengar Hasto Mau Temui Kiai NU Jatim

0
73
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Nusantara.news, Surabaya – Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bahwa calon Gubernur Jawa Timur pilihannya, yakni Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bakal didampingi calon wakil gubenur dari PDI Perjuangan, terlalu dipaksakan.

“Kemungkinan besar (wakil dari PDI Perjuangan),” demikian kata Muhaimin di Wihara Dharma Bakti, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Pernyataan Cak Imin, sapaan Muhaimin, ingin menguatkan pengajuan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengatakan partainya bakal menemui tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Tujuannya untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim.

Kesannya, Cak Imin mengarahkan opini publik bahwa PKB dan PDIP sudah “resmi” berkoalisi. Manuver Cak Imin ini sudah bisa ditebak. PKB seolah-olah sudah berada di atas angin dan PDIP sudah mendukung Gus Ipul. Dengan begini pertarungan Pilgub Jatim 2018 dianggap selesai.

Sikap takabur Cak Imin ini sebenarnya merupakan upaya untuk menggagalkan pencalonan Khofifah Indar Parawangsa. Persis saat dia mendikte Presiden Joko Widodo agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.

Dia berdalih PKB dan PDIP memiliki sejarah kedekatan yang panjang antara tokoh ulama dan nasionalis. Dengan kedekatan itu, kedua partai tidak akan kesulitan untuk berkoalisi menghadapi Pilgub Jatim 2018. Katanya, komunikasi secara intensif terus dibangun antara kedua Parpol.

Penentuan sosok yang akan mendampingi Gus Ipul dalam Pilgub Jatim 2018 nanti, kata Muhaimin, tetap akan ditentukan berdasarkan kesepakatan partai-partai pendukung lainnya.

Dia mengatakan tidak hanya PDIP yang menjalin komunikasi dengan PKB, masih ada partai-partai lain yang bersedia untuk berkoalisi.

Cak Imin mungkin lupa bagaimana track record PDIP saat mengusung calon. Strategi last minute yang diusung ketua umumnya Megawati Soekarnoputri, tak ayal selalu menjadi batu sandungan bagi Parpol.

Suhu politik Pilgub DKI tahun lalu buktinya sampai sekarang masih membekas dan meninggalkan pengalaman pahit bagi sejumlah Parpol. Betapa tidak, meski Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP kala itu sudah membuka pendaftaran bakal Calon Gubernur dan bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, nyatanya Megawati justru memilih calon lain. Siapa lagi kalau bukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal saat penjaringan ada 23 pendaftar calon gubernur dengan track record di atas rata-rata, sebut saja Yusril Ihza Mahendra, Hasnaeni Moein, Riza Villano Satria Putra, Abdul Rani Rasyid (Cawagub), Teguh Santoso, dan ‎Harun Al Rasid (Cawagub).

Dan kini, Megawati memutuskan untuk meminta saran para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur. Tentu ini bukan semata-mata syarat mutlak memilih calon. Megawati mungkin saja ingin mengetahui peta kekuatan Gus Ipul dan Khofifah di Jawa Timur. Jika Gus Ipul didukung mayoritas warga Ansor dan NU struktural maka Khofifah dengan suara mayoritas Muslimat, Fatayat dan NU kultural.

Yang perlu diingat oleh Cak Imin, Pilgub Jatim bukan sekedar pertarungan antar NU semata melainkan NU yang berbasis-basis. Tidak bisa dipungkiri Gus Ipul dan Khofifah punya basis massa NU cukup kuat.

Dilihat secara struktural, basis massa NU Gus Ipul ada di wilayah Pesisir. Selama berkunjung dari pesantren ke pesantren, Gus Ipul kerap menempatkan dirinya di wilayah Arek. Sedangkan Khofifah tampaknya lebih sreg melakukan pendekatan pada basis massa NU kultural.

Sebagai misal, di wilayah Madura dan Tapak Kuda atau Pendalungan, mereka sangat anti dengan seseorang yang memiliki sebutan “gus”. Mereka memilih sebutan lora (untuk anak kiai), bindereh, dan—di beberapa tempat—non. Sementara di Jawa mereka disebut gus, mas, atau cak.

Bagaimana dengan Banyuwangi? Orang-orang di Banyuwangi sebenarnya juga masuk dalam wilayah Pendalungan. Namun karena mereka sangat kental dengan Bali, maka perpaduan budaya Banyuwangi justru lebih menonjol antara Jawa, Osing dan Bali ketimbang Jawa dan Madura.

Wajar jika kekuasan pesantren di wilayah ini tidaklah dominan. Dan itulah yang membuat Abdullah Azwar Anas terpilih menjadi Bupati Banyuwangi. Padahal dia orang NU yang menggunakan kendaraan PDI Perjuangan.

Untuk wilayah Mataraman karakteristik masyarakatnya lebih banyak berkiblat pada budaya keraton dan kesultanan. Masyarakat yang masuk wilayah karesidenan boleh dibilang budayanya sangat lekat dengan keraton. Sebagai masyarakat Jawa yang masih lekat dengan budaya keraton, dikenal adanya stratifikasi masyarakat sebagai suatu warisan sistem kerajaan dan sistem feodal penjajah masa lampau. Dua golongan stratifikasi masyarakat yang saling berhadapan tersebut meliputi priyayi-wong lumprahwong gedhe-wong cilikpinisepuh-kawulo mudhosantri-abangan, dan sedulur-wong liyo. Stratifikasi ini menuntut suatu komunikasi yang berbeda dalam berinteraksi mengimplementasikan prinsip rukun dan hormat.

Sebagai suatu sistem kebudayaan, masyarakat Mataraman hidup dalam suatu pengalaman religius yang khas. Secara umum pengalaman religius khas masyarakat Jawa adalah kesatuan masyarakat, alam dunia, dan alam adikodrati sebagai sesuatu yang tidak terpecah belah. Kedua,  sangkan paraning dumadi, dan ketiga takdir. Bagi masyarakat Mataraman, kekuatan pesantren bukanlah dominan. Kendati memang ada beberapa pesantren yang kuat menjaga tradisi, tetapi dalam hal kultur mereka sudah banyak berubah.

Dengan kondisi ini, Khofifah tampaknya paham betul bagaimana merebut suara warga NU dari basis kultural. Melihat peta kekuatan warga NU di Jawa Timur, bukan tidak mungkin Megawati akan menjatuhkan pilihan kepada Khofifah.

Atau justru ada alternatif lain, Megawati mengambil calon dari kader sendiri. Seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini atau Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, atau Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, atau Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistyono yang jelas-jelas kuat di wilayah Mataraman.

Jadi, sah-sah saja Cak Imin takabur. Hanya saja di luar PKB dan PDIP masih banyak Parpol yang ingin mengusung calonnya sendiri. Malahan, mantan ketum Ansor dua periode tersebut diprediksi bisa gagal di Pilgub Jatim. Sebaliknya Bacagub lain semacam La Nyalla Mattaliti atau Nurwiyatno yang berpeluang memenangi Pilgub Jatim. Ingat, apapun bisa terjadi dalam politik.

Apalagi PKB dan PDIP saat ini dinilai tidak fokus dalam mengusung dan mendukung kepala daerah. Pasalnya, dua Parpol tersebut lebih berorentasi pada Pileg dan Pilpres 2019. Kalau yang dipilih Pilpres 2019 dan bukan Pilgub 2018, maka peluang Gus Ipul untuk menang kemungkinannya kecil.

Dalam Pilgub Jatim, Parpol di luar pemerintah kemungkinan akan membentuk poros tengah sebagai penentu dan melakukan manuver-manuver politik yang aktif. Sebut saja PAN, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, akan aktif bermanuver dan PPP menjadi penentu di Pilkada Jatim. Ini yang terjadi pada Pilkada DKI dan Banten. Ya, sekali saja PDIP memilih Gus Ipul, maka Khofifah akan menjadi target perburuan mereka.

Selain itu jangan lupa peran Gubernur Jatim Soekarwo. Meski sudah dua periode menjabat, namun peran dia masih dominan. Dukungan Soekarwo terhadap salah satu calon gubernur akan menghidupkan mesin birokrasi. Apalagi figur Soekarwo sebagai teknokrat masih dibutuhkan di Jatim. Selama ini Soekarwo dianggapnya berhasil memimpin Jatim selama 10 tahun terakhir.

Di internal Partai Demokrat disebutkan, target utama partai berlambang mercy tersebut membidik kemenangan kepala daerah secara nasional sebesar 35%, termasuk memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Pilkada Jawa Timur 2018 merupakan salah satu fokus Partai Demokrat selain Pilkada di seujumlah provinsi, kabupaten dan kota lainnya. Demikian juga dengan Pilkada di 18 kabupaten/kota se-Jatim.

Memang saat ini Partai Demokrat sudah melakukan komunikasi dan penjajakan dengan kader-kader, termasuk membuka pendaftaran Cagub Jatim. Tokoh dari luar yang sudah mendaftar Gus Ipul dan La Nyalla.

Dalam menyikapi Pilkada di Jatim, tentu Demokrat harus menjalankan strategi yang matang. Apalagi Demokrat sudah menang dua kali di Jatim dengan mengusung Soekarwo yang menjadi gubenur saat ini. Karena itu Demokrat ingin mengulang sukses kemenangan dua periode lalu.

Dalam bidikan Demokrat, Khofifah dinilai menjadi calon pemimpin daerah yang potensial. Sebab dia (Khofifah) pernah menjadi lawan terberat Soekarwo. Demokrat sendiri berharap ada komunikasi politik yang intens dengan Khofifah. Apakah Demokrat berpeluang besar mendukung Khofifah? Tentu semua kemungkinan masih terbuka lebar. Demokrat tentu akan mengusung calon yang dipastikan menang, dan dalam sejarah Pilgub Jatim sosok Khofifah menarik untuk didorong.

Namun demikian, Demokrat Jatim belum memiliki sinyal akan merekomendasikan calon. Soekarwo sendiri belum bisa memberikan jaminan adanya sinyal dukungan untuk Gus Ipul ataukah Khofifah. “Tak ada sinyal itu. Kalau untuk gubernur yang memutuskan adalah DPP atau majelis tinggi,” ungkapnya.

Soekarwo menambahkan pihaknya tidak menutup akan memasukkan nama Bacagub lain di DPP meski pendaftaran di DPD sudah ditutup. “Kalau DPP ingin menambah ya silakan itu kewenangan DPP,” tambahnya.

Dijelaskan oleh Soekarwo, DPP Partai Demokrat bersama Majelis Tinggi baru akan menggelar rapat pada minggu depan guna membahas kandidat Bacagub Jatim.

Sementara itu Khofifah sebelumnya mengklaim sudah mengantongi dukungan dari beberapa partai politik di DPRD Jatim. Jumlah kursi partai politik itu diklaim sudah cukup menjadi tiket baginya melenggang menjadi calon gubernur di Pilgub Jatim 2018.

“Peta kursi di Jatim sesuai dengan prasyarat seseorang untuk mencalonkan gubernur dan cawagub. Cukup sih cukup untuk berangkat,” ujar Khofifah saat itu.

Kendati demikian, Khofifah belum berani blak-blakan menyebut partai-partai mana saja yang mendukung langkahnya. Dia mengaku sudah intens menjalin komunikasi dan bersilaturahmi dengan sejumlah partai politik. Dengan adanya dukungan dari sejumlah Parpol ini, maka sepatutnya Muhaimin juga menghormati hak politik koleganya tersebut, bukan lantas menghalang-halangi atau mendikte seseorang.

Khofifah memang sampai saat ini belum mengambil formulir bakal calon ke parpol pendukungnya. Pasalnya, hal itu dia lakukan untuk menjaga etika jabatannya kini sebagai Mensos. “Jadi saya tetap menjalankan sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat yang diwenangkan kepada kami,” tutur Ketua Muslimat NU ini sembari mengatakan bahwa langkahnya ke Jatim akan lebih baik apabila mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here