Caleg Koruptor dan Lemahnya Kendali Parpol

0
64

LARANGAN yang dikeluarkan KPU bagi mantan terpidana kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon anggota legislatif, sudah membuahkan hasil. Berdasarkan  Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, ada 202 bakal calon legislatif (bacaleg) yang merupakan mantan terpidana korupsi. Sebelumnya, berdasarkan data KPU, ada tujuh bakal caleg yang pernah dihukum dalam kasus korupsi  untuk tingkat DPR. Jadi, ada 209 bakal caleg eks koruptor untuk semua tingkatan. Mereka tersebar di 12 provinsi, 97 kabupaten, dan 19 kota.

Sejumlah partai langsung bertindak. Bakal caleg mereka yang pernah dihukum dalam kasus korupsi, langsung dicopot. Tapi ada juga yang bersikeras mengusung mantan koruptor itu. Misalnya DPD Partai Golkar Banten yang tetap mempertahankan dua nama bakal caleg mereka untuk dicalonkan menjadi anggota DPRD Banten.

Semua partai yang memasukkan nama mantan koruptor dalam daftar caleg mereka mengaku kesulitan mendeteksi semua calon. Partai Nasdem, misalnya, mempunyai 16 orang mantan koruptor dalam daftar caleg mereka. Semuanya, menurut Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, sudah dicoret dari pencalonan. Namun, dia mengaku DPP Nasdem kesulitan menjangkau informasi latar belakang puluhan ribu caleg hingga ke kabupaten dan kota. Alasan yang sama juga disampaikan sejumlah pengurus partai lain.

Soal ini perlu mendapat catatan.  Sebab ini menunjukkan kondisi yang sebenarnya tentang akurasi administrasi Sumber Daya Manusia di partai politik kita. Jika yang sulit diketahui secara lengkap itu adalah informasi tentang anggota, mungkin masih bisa dipahami karena tidak terlalu tinggi urgensinya. Penjahat sekalipun boleh menjadi anggota partai. Toh mereka hanya sekadar pemberi suara dalam pemilihan umum, dan tidak menentukan dalam kebijakan partai.

Berbeda halnya dengan calon anggota legislatif. Sebab mereka akan membawa sikap dan kebijakan partai dalam forum legislatif. Jika partai politik gelap tentang latar belakang orang yang hendak mewakili mereka di kancah legislatif, itu jelas lebih dari sekadar keteledoran.

Pernah dipenjara karena kasus korupsi, narkoba atau kejahatan seksual adalah peristiwa “besar” dalam hidup seseorang. Kasus-kasus tersebut tentunya pernah terpublikasi, atau setidaknya menjadi rahasia umum di daerah masing-masing. Rasa-rasanya tak mungkin pemberitaan tentang itu tak sampai ke telinga pengurus daerah masing-masing partai. Padahal pengurus daerah di setiap tingkatan inilah yang menyusun daftar caleg sesuai tingkat pencalonannya. Toh tak mungkin mantan-mantan pesakitan itu memasukkan sendiri namanya ke dalam daftar caleg.

Jadi mustahil rasanya masukkan nama-nama bekas terpidana itu ke dalam daftar caleg tanpa setahu pengurus partai di tingkatannya masing-masing.

Kita memaklumi jika pengurus partai di tingkat pusat kesulitan memantau puluhan ribu caleg yang mereka ajukan. Soal yang krusial menurut kita adalah lemahnya kendali organisasi di setiap partai. Sikap kepengurusan di level atas tidak sampai ke –kalaulah tidak bisa dikatakan diabaikan oleh —kepengurusan di level bawah.

Kalau untuk mengidentifikasi kasus hukum masing-masing calon saja partai kesulitan, tak terbayangkan betapa sukarnya partai mengendalikan sikap dan orientasi setiap anggota legislatif mereka kelak.

Ini baru soal caleg yang pernah dipenjara karena korupsi. Belum lagi yang pernah diringkus karena kejahatan narkoba, atau kejahatan seksual terhadap anak. Untuk jenis kejahatan yang terakhir ini memang tidak terlalu banyak, namun untuk kejahatan narkoba jumlahnya pasti lebih tinggi dibandingkan yang pernah dihukum karena kasus korupsi. Coba saja masuk ke mesin pencari di internet, dalam sekejap berita tentang anggota legislatif yang terlibat kasus narkoba langsung tersaji dalam jumlah yang nyaris tak terhitung. Kemarin saja, seorang anggota DPRD di Gorontalo ditangkap sedang berpesta sabu. Besok entah siapa lagi yang menyusul.

Jadi, dalam hemat kita, urusan ini lebih dari sekadar penerimaan atau penolakan parpol terhadap diskualifikasi bakal caleg-caleg yang terlibat kasus-kasus hukum di atas. Di balik itu –kalau pengurus partai mau sedikit mawas diri—ada sesuatu yang serius, menyangkut administrasi dan manajemen kepersonaliaan kader-kader. Jika ini tak dibenahi, efektifitas kendali dan monitoring  terhadap kader-kader partai tak akan bisa dilakukan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here