Caleg Mantan Napi dan Tanggung Jawab Parpol

0
125

SEPERTI diumumkan Komisi Pemilihan Umum(KPU) pada Rabu malam kemarin (30/1/2019), ada 40 mantan narapidana korupsi yang terdaftar sebagai calon anggota DPRD, dan sembilan orang sebagai calon anggota DPD RI.

Menurut Anggota  KPU Wahyu Setiawan, dengan pengumuman ini masyarakat mendapat informasi mengenai rekam jejak caleg sehingga bisa menjadi referensi bagi publik saat menggunakan hak politik mereka. Wahyu mengimbau masyarakat agar memilih caleg dengan rekam jejak yang baik dalam pemilu nanti.

KPU juga akan mengumumkan caleg yang pernah dipenjara karena kejahatan narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Untuk jenis kejahatan yang terakhir ini mungkin tidak banyak, namun untuk kejahatan narkoba pasti jumlahnya nyaris tak terhitung. Sebab, dalam berbagai pemberitaan, banyak sekali anggota legislatif yang terlibat narkoba.

KPU memang hanya bisa mengumumkan caleg yang pernah dipidana dalam ketiga jenis kejahatan itu. Sebab, Peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi caleg, sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Soal ini tentunya harus menjadi pelajaran untuk pemilu berikutnya.

Sebetulnya yang sangat menentukan dalam hal ini adalah partai politik. Partai-partai, jika memang konsisten untuk memberantas korupsi legislatif, seyogianya tidak mencalonkan mantan napi korupsi untuk dipilih menjadi anggota legislatif. Konsistensi memberantas korupsi dan integritas partai politik akan diuji di sini.

Di pasal 240 ayat 1 huruf (g) ) UU Pemilu disebutkan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah WNI yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Bunyinya ketentuannya memang begitu, dan tidak ada keterangan lain di bagian penjelasan. Namun pemimpin partai mestinya tidak memahami ketentuan itu hanya secara harfiah. Bukan sekadar boleh atau tidak boleh, tetapi layak atau tidak. Dimensi moralnya terletak di sini. Rencana KPU menghambat para pelanggar hukum menjadi caleg mempunyai alasan moral yang sangat baik. Lembaga legislatif memang harus diisi oleh orang-orang berintegritas terpuji.

Dalam konteks ini, mestinya partai-partai politik memberi pengimbangan. Partai-partai seharusnya juga melakukan penyaringan yang sangat ketat terhadap calon-calon anggota legislatif yang hendak dimajukannya dalam pemilu.

Inilah salah satu kelemahan partai politik kita saat ini. Mereka tidak pernah melakukan penyaringan yang ketat terhadap orang-orang yang hendak dicalonkan menjadi anggota legislatif. Jangankan untuk “sekadar” menjadi caleg, untuk mencalonkan kepala daerah pun partai tidak melakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap calon yang hendak diusung. Partai politik tidak terlalu memerlukan klarifikasi politis, ideologis dan platform kebijakan dalam memberikan dukungan terhadap seseorang untuk menduduki jabatan penting di eksekutif maupun legislatif.

Partai nyaris tak pernah menilai apakah calon mereka mempunyai kemampuan dalam hal konsepsi, strategi dan rencana kerja untuk duduk di legislatif dan eksekutif. Jika hal-hal yang terukur itu saja kerap diabaikan, maka bisa dilihat urgensinya untuk menilai hal-hal yang bersifat tak berwujud (intangible).

Alasan dukungan partai terhadap caleg amat sangat pragmatis: Elektabilitas, dan tentu saja likuiditas. Likuiditas ini penting, karena pemilu adalah kontestasi politik yang luar biasa mahal. Kenyataan ini diperparah lagi dengan masuknya pertimbangan emosional yang sangat nepotistik, seperti hubungan kekerabatan dan sejenisnya.

Padahal kalau partai mau selektif menyaring calon-calon mereka, manfaatnya tidak hanya untuk rakyat, tapi juga bagi partai itu sendiri. Sebab banyaknya anggota legislatif, baik di pusat maupun di daerah, yang terlibat tindak pidana korupsi berdampak pada hancurnya citra partai di masyarakat. Partai dianggap publik sebagai tempat pengembangbiakan korupsi, dan dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap parpol sebagai sarana penyaluran aspirasi menguap bagai embun pagi.

Jika masyarakat tak lagi mempercayai partai politik, pada gilirannya angka partisipasi pemilih dalam pemilu akan melorot pula. Jika jumlah pemilih semakin menurun, maka proses pembentukan kebijakan negara melalui fungsi legislatif akan sepi dari partisipasi publik secara konstitusional.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here