Calon Eksternal di Pilkada dan Rusaknya Kaderisasi Parpol

0
346
Atas: Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi (cagub Jawa Barat yang digadang-gadang akan berkontestasi). Bawah: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono (cagub pada Pilkada DKI 2017 lalu). Mereka adalah tokoh eksternal yang diusung oleh partai politik

Nusantara.news, Jakarta – Kaderisasi partai politik (parpol), kini memasuki fase yang memprihatinkan. Demi memenangkan kontestasi politik mereka memilih figur non-kader untuk bertarung. Fenomena ini setidaknya dapat ditelisik dari beberapa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah yang basis massanya paling besar dan strategis, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, misalnya, tak ada satupun kader partai dari tiga calon gubernur yang diusung. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, Agus Harimurti, dan Anies Baswedan, ketiganya bukan berasal dari kader partai yang mengusungnya. Bahkan jika melihat enam sosok cagub dan cawagub, hanya Djarot yang murni kader partai, yakni dari PDI Perjuangan.

Pada putaran pertama, Ahok, calon gubernur yang diusung PDI-P, Hanura, Nasdem, dan Golkar, merupakan petahana yang tak memiliki partai. Ahok sebelumnya keluar dari Partai Gerindra. Sementara, Agus yang diusung Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP juga bukan merupakan kader partai. Meski merupakan putra ketua umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus sejak awal memulai kariernya di TNI. Sementara cawagubnya, Sylviana Murni, adalah birokrat, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun calon gubernur yang diusung Partai Gerindra dan PKS, Anies Baswedan, juga bukan merupakan kader kedua partai tersebut. Anies lebih dikenal di dunia pendidikan dan terakhir menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Jokowi. Pasangannya, Sandiaga Ugo, dia seorang pengusaha tulen dan baru menjadi kader Gerindra saat menjelang pendaftaran calon.

Di Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2018 mendatang, partai-partai bahkan tidak ada yang berani menampilkan jagoan sendiri. Pilgub mengerucut pada nama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Saefullah Yusuf atau Gus Ipul. Semua partai berebut mendukung dua sosok warga Nahdliyin itu.

Khofifah dan Gus Ipul, dua warga Nahdliyin yang diperebutkan partai-partai dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang

Di Pilgub Jawa Barat (Jabar) pun demikian. Sejumlah calon kepala daerah dari unsur non-kader partai juga mendominasi bursa pemilihan gubernur di bumi Pasundan tersebut. Calon yang muncul, di antaranya Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK) yang diusung NasDem jauh hari sebelumnya sebagai calon gubernur. Keputusan itu disusul PKB, yang juga telah memastikan memberikan dukungan pada pria yang karib disapa Kang Emil.

Belakangan, Golkar membuat kejutan. Partai Beringin ini akhirnya menjatuhkan pilihan pada RK sebagai jagonnya dan sekaligus memupus ambisi kader sendiri, yaitu Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, yang sebelumnya digadang-gadang akan dimajukan. Ia kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jabar atau dengan kata lain pemimpin mesin politik Golkar di pulau bagian barat Jawa ini. Dedi bahkan telah berulang kali menyatakan siap untuk maju sebagai Jabar-1.

Sementara itu, partai Gerindra dan PKS sudah ‘mesra’ membentuk koalisi dengan mengusung Deddy Mizwar (Demiz)-Ahmad Syaikhu. Namun, koalisi kedua partai yang sukses merebut kursi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu goyang. Gerindra Jawa Barat menarik dukungan pada pasangan Demiz-Syaikhu, meski di tingkat pusat Gerinda pun belum menarik restu terhadap Demiz.

Kabarnya, kini Gerindra justru akan mengusulkan Dedi Mulyadi yang notabene kader Golkar dan Burhanuddin Abdullah untuk Jabar 1 dan 2. Persilangan kader luar partai yang diusung pada Pilgub Jabar ini, menambah keanehan dalam sistem kepartaian. Lalu bagaimana dengan PDIP? Tampaknya,  kali ini partai banteng itu pun masih kesulitan menempatkan kadernya di Pilgub Jabar.

Di saat dukungan PKS dan Gerindra masih belum pasti, Demiz akhirnya “diambil-alih” menjadi kandidat yang dimajukan PAN. Pun begitu, baik PAN, PKS, maupun Gerindra, dalam hal dukungannya ke Demiz, menandakan ketiga partai tersebut mengalami “paceklik” kader. Demiz bukanlah kader parpol melainkan aktor kawakan Tanah Air yang terjun ke dunia politik dan kini duduk sebagai wagub Jabar.

Satu contoh lain, miskinnya penjaringan calon pemimpin dari kader partai sendiri tampaknya juga terjadi jelang Pilgub di Sumatera Utara (Sumut). Hal ini ditandai dengan majunya Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur paling diunggulkan. Munculnya dukungan dari partai-partai besar terhadap tentara aktif sebagai cagub ini menunjukkan rusaknya kaderisasi di internal partai, sekaligus mandeknya kepemimpinan sipil. Tak heran, Edy Rahmayadi pernah sesumbar, dirinya siap mundur sebagai cagub jika ada calon lain yang lebih serius dalam memajukan Provinsi Sumut.

Edy bahkan mengklaim dirinya sudah mendapat dukungan 38 kursi di DPRD. Jika melihat komposisi kursi di DPRD di atas, dukungan tersebut kemungkinan besar diperoleh dari Gerindra (13), Hanura (10), PKS (9), dan PAN (6). Hal ini juga merujuk pada keterangan Relawan dan Kuasa TNI Edy Rahmayadi, Ruslim Sembiring, yang mengaku ada lima partai politik sudah hampir final mengusung jenderal berdarah Medan ini, yakni Hanura, PAN, PPP, PKS, dan Gerindra.

Rusaknya Kaderisasi Parpol

Tak dapat disangkal, munculnya mayoritas figur di luar kader partai yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur menandakan rusaknya fungsi kaderisasi di tubuh partai politik. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, penyebab adanya kegagalan kaderisasi adalah karena partai ingin segala sesuatunya cepat atau instan. Sebab, menurut dia, kaderisasi memerlukan waktu yang panjang. Misalnya, dia menyebutkan, setelah menjadi pengurus partai, harus bertingkat dari level tingkat desa, kecamatan, kemudian nasional, baru setelah itu menjadi calon pejabat publik.

Kegagalan kaderisasi di internal partai ini, terutama mekanisme seleksi caon kepala daerah (cakada) dan calon legislatif (caleg), menyebabkan partai terperangkap pada kebutuhan finansial dan popularitas kandidat. Kader partai, kompetensi, rekam jejak, dan integritas menjadi pertimbangan terakhir dalam kriteria penjaringan cakada ataupun caleg. Partai kemudian terjebak pada politik uang dan popularitas calon. Tak mengherankan, kandidat-kandidat yang terjaring pada umumnya figur picisan yang tak bergema di hati publik.

Gejala politik uang pada mulanya adalah biaya demokrasi elektoral yang mahal. Politisi dan partai politik akhirnya menjadikan kekuasaan sebagai ajang transaksi dan perburuan rente. Para petinggi partai memungut dan memasang tarif (mahar politik) bagi para calon anggota caleg ataupun kepala daerah. Sedangkan popularitas calon membuat demokrasi dirayakan dengan kegaduhan pencitraan dan abai pada rekam jejak kandidat. Pendewaan pada uang dan popularitas ini di sisi lain juga membuka panggung kontestasi didominasi para pengusaha (saudagar) dan selebritis.

Berkelindan dengan itu, fenomena ini sama artinya partai tengah melakukan deparpolisasi terhadap dirinya sendiri. Jika sebelumnya deparpolisasi berbentuk ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Kini beralih, partai itu sendiri yang tidak percaya dengan kader ciptaannya, yang sudah membesarkan namanya, yang sudah berdarah-darah hanya untuk menegakkan bendera partai.

Seharusnya, pertumbuhan partai politik di era demokratisasi sekarang ini sejalan dengan penataan kepartaian. Penataan ke dalam: kesungguhan usaha partai dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya, mengembangkan ideologi partai, mempraktikkan demokrasi internal, dan kaderisasi kepemimpinan. Ke luar: parpol juga harus disiplin menjalankan fungsinya: mengagregasikan aspirasi rakyat, membuat dan memperkenalkan platform perjuangan, mengatur proses pembentukan ”kehendak politik” (political will) lewat tawaran alternatif kebijakan, merekrut calon-calon pemimpin politik, membangun komunikasi politik, serta menawarkan saluran politik yang paling efektif kepada publik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here