Calon Petahana Digugat di Pilkada Malang

0
89
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Kota Malang, Arif W (Foto: Muhammad Choirul-MalangVoice)

Nusantara.news, Kota Malang – Jalan Walikota Petahana Kota Malang, M Anton mendapatkan sedikit ganjalan dan tantangan dalam ajang kompetisi pemilihan kepala daerah Kota Malang.  Pasalnya, ia dan beberapa orang dari partainya digugat oleh beberapa orang yang sempat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon (Balon) Wakil Walikota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya memang  Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Kota Malang telah membuka pendaftaran dan melakukan penjaringan secara terbuka untuk menjadi Bakal Calon Wakil Walikota pendamping Petahana. Penjaringan tersebut bersifat terbuka sehingga masyarakat bebas untuk mendaftarkan dirinya.

Tim Advokat Penegak Demokrasi mendaftarakan gugatannya ke Pengadilan Negeri Malang. Tim yang beranggotakan 36 Advokat tersebut siap membela Gunadi Handoko, sebagai salah satu peserta penjaringan yang dikecewakan oleh PKB.

Mereka menganggap seharusnya Calon Wakil Walikota pendamping Sang Petahana, M Anton yang dipilih PKB adalah salah satu bakal calon Wali Kota Malang yang mengikuti proses penjaringan, yakni Gunadi Handoko, Isnaini, Siswo Waroso, Hadi Prajoko dan Gufron Marzuki bukan orang lain.

Pasalnya, nama Syamsul Mahmud, Calon Wakil Walikota pendamping M Anton dituding tidak mengikuti penjaringan sejak awal bersama beberapa orang yang disebut diatas.

“Pihak dari PKB pernah mengundang kami, dalam pertemuan tanggal 23 Desember 2017. Dalam pertemuan itu, Abah Anton menjelaskan bahwa nanti wakil yang dipilih itu adalah kandidat yang daftar melalui PKB dan mengikuti mekanisme atau proses dari awal hingga akhir yang dibuat oleh LPP PKB Kota Malang,” ujar Gunadi Handoko kepada awak media.

Kenyataanya, partai tersebut justru memberikan rekomendasi kepada Syamsul Mahmud yang sama sekali dianggap tidak mengikuti proses penjaringan.

“Bagimana maksud dari PKB meminta kami mengikuti mekanisme dan proses itu. Perlu diketahui, kita juga diminta membayar Rp 25 juta, membuat visi misi, mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Malang dan saya harus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Jakarta (DPP PKB), Namun malah memilih orang diluar kami,” pungkas pria yang juga berprofesi sebagai Advokat tersebut.

Penguggat lainnya, Hadi Prajoko yang datang ke Pengadilan Negri (PN) Kota Malang untuk menguggat beberapa orang PKB salah satunya M Anton (Ketua DPC PKB Kota Malang), karena dianggap tidak berlaku adil dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Pihaknya juga merasa dirugikan karena telah membayar puluhan juta dan penentuan Bakal Calon Wakil Walikota pendamping Abah Anton justru orang yang diduga diluar proses mekanisme yang telah dijalani dengan beberapa rekan peserta lainnya seperti Gunadi Handoko, Isnaini, Siswo Waroso, dan Gufron Marzuki.

Namun, pihaknya menjelaskan bahwa gugatan ini tujuannya adalah memberikan pelajaran demokrasi kepada masyarakat.

“Kerugian materi tentu banyak. Termasuk membuat visi misi, kita juga mengeluarkan banyak tenaga dan pikiran. Tapi tujuan gugatan ini adalah bagaiamana kita ingin menciptakan demokrasi yang sehat,” tegas Hadi.

Ia menguggat beberapa pengurus PKB, salah satunya Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Kota Malang, dan juga Calon Walikota Malang. “Ada 7 sampai 8 orang tergugat, salah satunya Abah Anton. Sementara, kami didampingi sebanyak 5 pengacara untuk berbagi tugas pada hari ini,” pungkasnya.

PKB Pertanyakan Gugatan

Dilain sisi para penguggat, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kota Malang, Arif Wahyudi, mempertayakan gugatan yang dilayangkan Gunadi Handoko. Pasalnya, mantan Gunadi hanya menggugat PKB.

Arif menjelaskan bahwa Gunadi Handoko tidak hanya mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Malang melalui PKB saja. Pria yang merupakan advokat senior itu juga sempat mencoba peruntungan melalui penjaringan yang digeber Partai Demokrat.

“Menjadi sebuah pertanyaan bagi kami kenapa kok gugatan hanya ke PKB saja kok tidak ke Partai Demokrat juga? padahal Pak Gunadi tidak hanya daftar lewat PKB, Ini masalah hukum atau masalah politik,” tandasnya.

Ia tidak mempemasalahkan karena setiap orang memiliki hak untuk melakukan gugatan, namun pihaknya berpikir kenapa gugatan yang dilakukan hanya setengah-setengah yakni kepada pihak PKB saja. Arif pun tidak gentar menghadapi gugatan tersebut sembari mempelajari materi gugatan tersebut

“Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Hak menggugat merupakan hak setiap warga negara, dan kami sebagai warga negara tentu akan menghadapi gugatan itu sebagai bentuk penghormatan warga negara yang menghormati hukum,” urainya.

Penunjukan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang adalah hak DPP PKB. Dengan demikian, setiap keputusan bukan merupakan wewenang LPP atau pun H Moch Anton selaku Ketua DPC PKB Kota Malang. “Sebenarnya hak DPP PKB, bukan wewenang LPP atau Abah Anton, kami hanya menghimpun dan menjaring,” jelas politisi PKB tersebut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here