Calon Tunggal di Pilgub Jatim 2018 Menurut Pakar Politik

0
246

Nusantara.news, Surabaya – Menanggapi isu wacana adanya calon Tunggal di Pemililhan Gubernur (Pilgub) 2018 Jawa Timur yang dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Politisi senior Nur Muhyidin punya pendapat lain, menurutnya jika ada satu calon maka demokrasi memberi ruang kepada rakyat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju.

“Intinya saya tidak sependapat dengan adanya calon tunggal yang dianggap atau dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Sebab, sebagai sebuah mekanisme demokrasi sangat membuka ruang beberapa pun calonnya, bahkan satu calon sekalipun,” jelasnya saat dikonfirmasi Nusantara.news, Kamis (8/7/2017).

Sehingga, kata pria yang akrab disapa Gus Din ini, bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mencetak calon pemimpin dalam sistem demokrasi adalah partai politik. Jika menyalahkan demokrasi dengan menyebut sebagai kemunduran demokrasi berarti mereka menganggap yang bertugas mencetak calon pemimpin rakyat itu demokrasi.

“Sebagai sebuah mekanisme demokrasi itu tidak bisa dikatakan maju atau sebagai kemunduran era demokrasi. Nah, jika ada satu calon maka demokrasi memberi ruang kepada masyarakat untuk menyatakan setuju atau tidak,” cetusnya.

Sementara itu Pakar Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo mengungkapkan, demokrasi sejatinya bukan hanya urusan perkara prosedural saja. Tapi, instrumen dan subtansi. Nah, partai politik inilah yang harus menjadi instrumennya.

“Dalam pemilihan, jika partai sudah menguasai 20% suara dalam pileg, maka parpol tersebut berhak untuk memunculkan seorang kandidat. Nah, jika suaranya tidak cukup, maka, parpol tersebut harus melakukan koalisi dengan parpol lain sebagai bentuk untuk memenuhi mekanisme dan aturan main yang berlaku dalam pencalonan seorang kepala daerah,” ungkapnya.

Suko juga mengatakan, bahwa secara prosedural terkait calon tunggal sebenarnya sudah diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 54C. dalam penjelasannya, sejumlah kondisi yang membolehkan adanya calon tunggal. Nah, selanjutnya yang menjadi permasalahannya adalah aspek substansial demokrasi.

“Tugas parpol adalah rekruitmen calon pemimpin, dan cara merekrut pemimpin ini harus memenuhi substansi dengan cara melakukan komunikasi politik dengan konstituen. Namun, apa yang terjadi? Sering kali rakyat, khususnya konstituen tidak diajak dalam proses penetapan calon,” tambahnya.

Terkait masalah penetapan calon tunggal, ia menjelaskan bahwa pada awalnya, UU Pemilukada pernah melarang untuk adanya calon tunggal dalam pemilu. Tetapi, pada tahun 2015, Efendi Gazali menggugat larangan tersebut. MK pun pada akhirnya mengabulkan. UU No 10 Tahun 2016 telah meregulasi tentang adanya calon tunggal dalam Pilkada.

“Gugatan Efendi dengan memberikan bukti empirik sejumlah negara. Dasar yang digunakan merujuk contoh negara dengan penduduk yang sangat kecil, yang tidak boleh lebih dari 10 juta pemilih. Artinya calon tunggal bisa mungkin manakala jumlah pemilihnya sedikit,” paparnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here