Capital Flight Menggerogoti Kredibilitas Pemerintah

0
75
Sampai akhir pekan lalu nilai dana keluar (capital flight atau capital outflow) dari pasar modal Indonesia mencapai Rp48,03 triliun.

Nusantara.news, Jakarta – Realitas pelarian modal ke luar negeri (capital flight atau capital outflow) ataupun modal masuk (capital inflow) bukanlah merupakan fenomena baru. Seperti halnya capital flight di pasar modal, di pasar uang, maupun di pasar utang Indonesia yang baru-baru saja terjadi.

Semua ini terjadi tak lepas dari gejolak ekonomi global yang serba tidak pasti, ditambah kondisi makro ekonomi internal yang makin memburuk. Namun kata kunci dari semua itu adalah kredibilitas kebijakan pemerintah yang menentukan modal itu memutuskan masuk atau keluar.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) total dana asing yang keluar dari pasar modal sejak awal tahun (Januari-Juli) sudah mencapai Rp48,03 triliun. Meski begitu rata-rata nilai transaksi harian perdagangan BEI pekan lalu naik 68,57%, dari Rp6,96 triliun menjadi Rp11,73 triliun.

Peningkatan juga terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian saham yaitu sebesar 15,11% menjadi 426.312 kali transaksi dari 370.346 kali transaksi di minggu sebelumnya.

Rata-rata volume transaksi harian juga mengalami peningkatan sebesar 9,47% dari 9,95 miliar menjadi 10,89 miliar unit saham. Nilai kapitalisasi pasar BEI juga mengalami peningkatan sebesar 0,33% dari Rp6.747,50 triliun menjadi Rp6.769,96 triliun.

Sementara di pasar uang capital outflow diperkirakan mencapai Rp35 triliun, dimana cadangan devisa Bank Indonesia (BI) sudah terkurang US$12,18 miliar atau sekira Rp176,61 triliun untuk melakukan intervensi. Intervensi tersebut dilakukan BI juga di pasar utang atau obligasi seperti Surat Berharga Negara (SBN).

Dana keluar investor asing dari pasar obligasi pemerintah Rp3,46 triliun dalam 3 hari. Hal itu dibarengi dengan penurunan kembali porsi kepemilikan SBN oleh asing.

Mengacu pada data kepemilikan SBN Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan semalam, total kepemilikan investor asing mencapai Rp835,66 triliun atau 38,04% dari total SBN beredar Rp2.196,76 triliun pada 25 Juni.

Posisi itu masih turun dibanding data sebelumnya yang dirilis, yaitu posisi 22 Juni di mana persentase yang terbentuk adalah 38,2% dengan nilai Rp839,12 triliun.

Jika dibandingkan kepemilikan asing di SBN pada Januari 2018 sebesar Rp849 triliun, maka asing sudah menarik diri dari  SBN sebesar Rp13,34 triliun.

Faktor penyebab

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso sepakat paling tidak ada dua penyebab terjadinya pelemahan rupiah maupun IHSG.

Pertama, kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) membuat investor asing memburu dolar AS dan obligasi pemerintah AS (Treasury Bill). Istilahnya dolar AS pulang kandang, karena imbal hasil (yield) obligasi AS dan dolar AS menjadi lebih besar, situasi ini cocok untuk para investor yang semata-mata memiliki motif profit dan lebih merasa aman.

Federal Reserve diketahui sudah dua kali menaikkan suku bunga, dan direncanakan dalam waktu dekat akan menaikkan lagi suku bunga

Kedua, kinerja transaksi perdagangan yang lebih didominasi oleh impor ketimbang ekspor, akibatnya defisit transaksi perdagangan terus melebar. Hal ini tentu saja membuat rupiah terus tertekan. Untung saja Presiden Jokowi segera sadar dan bertekad menghentikan beberapa proyek infrastruktur besar yang banyak membutuhkan bahan baku dan jasa tenaga asing yang harus diimpor.

Selain akibat tekanan masuknya bahan baku infrastruktur dan tenaga asing, rupiah juga tertekan karena impor bahan pangan yang berturut-turut dalam jumlah  besar.

Sementara para analis dan akademisi menambahkan beberapa faktor penyebab melemahnya rupiah dan ISGH. Ketiga, kondisi makro ekonomi yang tidak terlalu baik, sehingga para investor menarik dananya di pasar modal, pasar uang maupun pasar utang.

Keempat, dampak perang dagang AS dengan China yang berimbas pada kekhawatiran pasar, sehingga pasar lebih merasa tenang dalam situasi seperti itu dengan menggenggam dolar AS. Itu sebabnya dolar AS menguat terhadap seluruh mata uang dunia, tanpa kecuali terhadap dolar AS.

Kelima, kenaikan harga minyak dunia yang mencapai US$79 per barel sedikit banyak menjadi pemicu pelemahan rupiah. Karena harga minyak acuan dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar US$48 per barel, artinya terjadi defisit US$28 per barel antara target dengan realisasi.

Sementara Indonesia dalam posisi net importir minyak mentah sebesar 1,4 juta barel per hari, sementara kebutuhannya 2,2 juta barel per hari, mengingat produksi kita per hari hanya mampu sebesar 800.000 barel per hari. Ini yang menjelaskan mengapa pertamax dan pertamina dex belakangan naik karena memang mengikuti pergerakan pasar.

Artinya, dengan rupiah yang melemah, ditambah harga minyak yang melambung, maka terjadi pukulan ganda atas fiskal kita. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimpor minyak makin membengkak.

Keenam, ada kebutuhan dolar AS yang besar untuk kebutuhan untuk melunasi utang pokok dan bunga atas utang valas baik dari pemerintah, BUMN dan swasta.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah yg jatuh tempo di 2018 mencapai US$9,1 miliar yang terbagi menjadi US$5,2 miliar utang pokok sementara US$3,8 miliar sisanya adalah bunga. Belum lagi cicilan pokok dan bunga utang BUMN dan swasta yang diperkirakan mencapai US$15 miliar.

Ketujuh, kinerja beberapa emiten yang buruk karena dampak buruknya ekonomi nasional dan internasional sehingga para investor melepas kepemilikan sahamnya.

Berbagai penyebab melemahnya rupiah dan IHSG di atas hanyalah alasan-alasan teknis semata. Namun alasan utama dari semua itu adalah pasar sudah mulai merragukan kredibilitas pemerintah dalam mengelola ekoknomi.

Itu sebabnya ada baiknya pemerintah kembali meningkatkan kredibilitas dengan kebijakan-kebijakan yang bisa direspon positif oleh pasar. Selain itu pemerintah perlu juga menjaga kepercayaan pasar dalam kebijakan yang diambilnya, serta menyamakan kebijakan presiden dengan para menterinya.

Sebagai contoh, Presiden Jokowi memutuskan untuk membatalkan rencana perubahan ketentuan alokasi batu bara untuk domestik (domestic market obligation–DMO). Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan direncanakan perubahan ketentuan DMO batu bara untuk menggenjot ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dari PT PLN (Persero). Oleh sebab itu, kata Darmin, pemerintah mengevaluasi rencana itu.

Perbedaan narasi antara Presiden Jokowi dengan Menko  Luhut ini membuat kepercayaan pasar pada pemerintah terus menurun. Bahkan sampai pada taraf kredibilitas pemerintah dalam mengelola ekonomi pun dipertanyakan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here